Kejaksaan Negeri Mimika mengumumkan telah mengantongi identitas pelaku dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Baru Layak Huni (RBLH) di Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mimika, I Pu
“Terhadap Kajari Karo, Kasipidsus, serta para Kasubsi atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara ini, saat ini sudah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi dan nantinya akan dieksaminasi oleh i
‘’Yang perlu saya tekankan untuk pejabat baru yang dilantik, Kasi Pidsus dan kasi Intel, lakukan pekerjaan dengan baik, jaga integritas dan bangun kepercayaan public sebagaimana amanat dari Jaksa Agung kepada kita semua.
Unttuk 34 perkara yang telah berkekuatan hukum tersebut yakni kasus penganiayaan dan pengeroyokan 16 perkara, pembunuhan3 perkara, pencurian 3 perkara, Narkotika 7 perkara, persetubuhan 3 perkara, pangan 2 perkara.
Kajari yang baru dilantik tanggal 30 Oktober lalu juga disambut dengan prosesi adat mansorandak dan pemasangan mahkota diatas kepala setelah turun dari pesawat. Pemasangan mahkota di kepala dilakukan oleh Bupati Supiori
Diketahui, Kejaksaan Negeri Merauke telah menetapkan 3 tersangka untuk pembangunan gedung gereja Katolik Santa Maria Fatima tahap kedua. Ketiga tersangka itu yakni MYA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PWT selaku Direktur
Barang bukti yang dimusnahkan mencakup berbagai jenis, di antaranya narkotika jenis sabu-sabu (hanya sample seberat 6,7 gram), kosmetik ilegal, jerigen berisi cairan, pakaian, serta sejumlah alat tajam. Seluruh barang
Kajari Merauke Sulta D. Sitohang, SH, MH melalui Kasi Pidsus Donny Stiven Umbora, SH, MH, dihubungi media ini mengungkapkan, pihaknya telah memperpanjang penahanan tersangka mantan Kepala Dinas Pendidikan. Kabupaten Merauke tersebut selama 40 hari kedepan terhitung tanggal. 22 September 2024.
Kedua Terdakwa tersebut adalah pertama pengelola dana hibah dari Pemkab Mappi lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi bernama Liberata Setitit dan Pengelola Yayasan Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke Titus Tambaip.
Ratusan butir munisi ini diperoleh dari tiga terpidana yakni Yamap Lois Sol, terpidana Subroto dan Rofinus Kogoya alias Lawiyanak. Ketiganya dipidana dengan pasal 1 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.
Ini dianggap bertentangan dengan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 18 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 89 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
”Tim Tindak pidana khusus (Timpidsus) telah melaksanakan penyelidikan dan hasil penyelidikan menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam kegiatan pembangunan Dermaga Teba tersebut,” beber Lukas Alexander Sinuraya kepada wartawan di kantornya di Jayapura, Senin (19/6).
Komitmen Penjabat Bupati Sarmi, Markus Mansembra untuk meneteribkan aset Pemkab yang selama ini masih berseliweran di luar dan digunakan oleh mereka yang tak lagi bekerja di Sarmi dibuktikan. Dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Jayapura, sebanyak 8 unit mobil berhasil terdata dan dikembalikan.
