Irjen Fakhri mengatakan, permainan haram tersebut hanya menimbulkan banyak kerugian, dan merusak kehidupan sosial dan ekonomi. Dia menyampaikan bahwa tidak akan memberikan dispensasi bagi anggota yang terlibat dalam permainan haram itu.
Kapolresta mengatakan jika pihaknya sudah mendapatkan atensi dari Mabes Polri bahwa tidak ada lagi anggota kepolisian melakukan permainan judi online, terutama menggunakan media Hp.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menegaskan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta. Tidak peduli tamtama, bintara, atau perwira, semua akan ditindak bila terbukti bersentuhan dengan praktik judol.
Dikatakan Korwa, dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, diharapkan tidak ada kepala daerah, pimpinan OPD hingga ASN yang terlibat judi online. Sebab dikhawatirkan, hal itu akan mengarah pada tindakan korupsi yang kemudian berdampak ke kerugian negara.
Nomor – nomor rekening ini disinyalir memiliki keterkaitan dengan judi online. “Untuk judi online di Polresta kemarin ada satu kasus yang kami proses, dimana laporannya bulan Juni. Namun selain itu ada transaksi yang mencurigakan dimana ada 3000 rekening yang sedang kami monitor,” kata Kapolresta di Wisma Atlet, Mandala, Senin (1/7).
Ini sekaligus peringatan terakhir bagi anggotanya yang masih berkutat dengan permainan judi secara online. Zaman semakin maju seharusnya bisa disikapi dengan bijak agar kejadian yang sudah – sudah termasuk kasus istri membakar suami yang semuanya anggota Polri tidak lagi terulang.
Kasus terakhir bahkan menyeruak ketika salah satu pasangan anggota Polri yang harus mengalami nasib naas, dan tidak terkontrol akibatnya merenggang nyawa, dan berdampak langsung pada anak-anak mereka.
Seperti yang disampaikan Analis Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen (PEPK) dan Layanan Manajemen Strategis (LMS) Kantor OJK Papua, Mochammad Akbar menjelaskan bahwa semkin mudah sebuah akses dan fasilitas Keuangan ada manfaat yang baik ada juga yang tidak.
"Prinsipnya dari kami dari penindakan karena sebagai penuntut umum, kami akan bekerja sesuai koridor hukum yang ada. Artinya, karena ini sudah merupakan perhatian publik, sudah menjadi keresahan, tentu kami akan menerapkan peraturan hukum maksimal,” kata Kepala Pusat Penerapan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar
Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Mohamad Dafi Bastomi menyampaikan kepada anggotanya tentang hal-hal yang menjadi pemicu permasalahan akibat dari Judi Online yaitu mulai dari masalah keuangan, gangguan psikologis ataupun mental hingga dapat meluas ke gangguan kamtibmas.
