Asisten III Setda Provinsi Papua Pegunungan, Ap, MSi menyatakanmelalui program ini pemerintah Provinsi Papua Pegunungan ingin memberikan pembinaan kepada kampung, diketahui bersama dalam 10 tahun terakhir alokasi dana desa untuk kampung itu cukup besar, dengan alokasi yang besar kampung dituntut untuk mengelola itu dengan baik tranparan, efektif untuk kesejahtrahan masyarakat.
Menurutnya, terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah kali ini, pemerintah akan terus melaksanakan secara berkesinalbungan dari distrik ke distrik gune menekan salah satu rekomendasi dari badan pusat statistik (BPS) Wamena bahwa kegiatan bgerakan pangan murah salah satu solusi untuk menekan angka inflasi daerah.
"Pengembangan budi daya alpukat dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi warga Kampung Iriliga. Saya memprediksi kebutuhan alpukat akan meningkat, seiring perkembangan wilayah di Provinsi Papua Pegunungan, Banyak hotel dan cafetaria membutuhkan pasokan alpukat di Wamena,"ungkapnya
"Artinya pengakuan itu dari dulu atau yang lebih dikenal dengan konfederasi perang atau aliansi itu yang kita kembali melakukan penataan lalu bagaimana kita dorong kepada pemerintah untuk mengakui keberadaan batas wilayah adat,"ungkapnya
Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, S.Ik saat dikonfirmasi membenarkan adanya alat perang tradisional yang dibawa dari Kabupaten Nduga yang masuk ke bandara Wamena oleh karena itu hari ini pihaknya telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah alat perang tradisional yang dibawa masyarakat Nduga ke Wamena melalui bandara.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan, terkait dengan permintaan para petani untuk memberikan pendampingan kepada mereka lantaran dalam kunjungan kerja kelompok tani yang ada di beberapa tempat seperti di Hubikiak, musatfak dan beberapa tempat lainnya mengeluhkan tidak adanya tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL)
Pj. Bupati Jayawijaya, Tonny M. Mayor, S.Pd , MM mengatakan, pemetaan wilayah adat memang penting dan perlu dilakukan agar peta wilayah adat bisa terdokumentasikan dengan baik secara tertulis. Sehingga generasi muda ini harus mengetahui batas-batas wilayah adat, batas-batas hak ulayat, karena sebagian besar ini sekolah keluar dari Kabupaten Jayawijaya.
Asisten I Setda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono. MA.P menyatakan pelu diinformasikan jika OPD sudah melakukan pemenuhan kaitannya tentang data dan informasi keiatan yang dilakukan di masing -masing OPD yang dilakukan secara bertahap, saat ini kominfo akan memberikan informasi kepada 24 OPD dan 40 Distrik terkait dengan pengumpulan dan publikasi data yang dilakukan pemerintah daerah terkait dengan otsus.
 Kapolres Jayawijaya AKBP. Heri Wibowo, S.IK menyatakan untuk pengamanan pihaknya telah menyurat juga ke Polda Papua terkait dengan penambahan BKO, dimana dalam surat itu diminta oleh polres Jayawijaya sekitar 300 sampai dengan 400 personel untuk membantu pengamanan di Provinsi Papua pegunungan maupun di Kabupaten Jayawijaya.
Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menyatakan terselesaikannya rumah susun ini merupakan wujud dari aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu kepada DPR RIÂ sehingga bisa dilihat hari ini rumah susun ini berdiri, namun bukan hanya ini tapi masih banyak lagi yang dilakukan tentunya ini bukan hanya sekedar hanya berbicara popularitas dengan program ini
