"Selain sebagai Ketua DPRD, saya juga Ondoafi dan sepatutnya mendengar kemudian membantu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Saya datang dan masyarakat menjelaskan kemudian saya fasilitasi, " kata Abisai Rollo.
Kepala suku Meraudje, Nikodemus Meraudje selaku penanggung jawab aksi tersebut menjelaskan, pemalangan yang dilakukan pihaknya itu karena pemerintah Provinsi Papua tidak membayar tuntas tanah ulayat milik suku Meraudje yang saat ini sudah dibangun jalan.
Abisai Rollo datang menemui langsung sejumlah perwakilan keluarga pemilik ulayat dan meminta masyarakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepadanya.
Namun upaya penutupan dua jalur ini tak berlangsung lama sebab pada sore harinya aparat kepolisian melakukan pembongkaran paksa dengan memotong batang pohon kelapa menggunakan chain saw.
"Saya sudah dengar, jadi kalau kamu panggil pemerintah tidak mau datang, saya yang akan panggil mereka. Kasih waktu ke saya, serahkan masalah ini ke saya, saya ondoafi, saya tidak tipu dan malam ini kita buka sama-sama," kata Abisai Rolo di hadapan sejumlah warga, Rabu,(2/8).
Ia menjelaskan bahwa pemalangan kedua dilakukan tanggal 24 Juni dan disitu pihaknya memilih mengalah memberi waktu kepada pemerintah provinsi untuk segera melunasi. Hanya ternyata tidak mendapat respon soal kapan akan dibayarkan.
Sebuah pohon kelapa ditebang dan ditumbangkan menutup salah satu bagian jalan sebelah kiri dari arah Jembatan Yotefa. Agustina Meraudje mengaku kecewa dengan janji pemerintah yang tak kunjung membayar lokasi yang diklaim telah bersertifikat tersebut.
Hampir setiap hari, mulai pagi hingga sore, baik di hari-hari sibuk maupun tidak, aksi bersih-bersih oleh sekelompok masyarakat ini sering kita dapati. Tidak hanya di jalan yang ramai lalu linta, jalan-jalan umum yang dianggap luput dari pantauan dan pengawasan juga sering dipakai untuk dijadikan sebagai tempat praktek pungutan liar jalanan.
Apa yang disampaikan pria yang disapa Pade Imron ini bisa jadi ungkapan rasa kekhawatirannya karena melihat kondisi jalan utama dari Sentani ke Kota Jayapura yang cukup banyak berlubang. Biasanya menurut dia, jika presiden atau pejabat negara datang berkunjung, pasti jalanan mulus, apalagi di jalan protokol, yang tidak saja dilalui pejabat tapi juga masyarakat kecil.
"Harus segera diperbaiki sebab ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan satu-satunya yang menghubungkan Supiori Timur dengan Supiori Selatan, jika tetap dibiarkan rusak maka akan mengganggu aktivitas masyarakat yang melalui ruas jalan tersebut,"ungkapnya.
