Kepala OJK Papua Muhammad Ikhsan Hutahaean mengatakan, pihaknya mencatat sampai dengan saat ini sudah sekitar 24 Galeri investasi BEI yang telah dibuka oleh Kantor BEI Papua.
Pernyataan ini disampaikannya untuk menyikapi langkah Bahlil Lahadalia yang disebutnya belakangan ini sedang melobi investor untuk menggarap sumberdaya alam di Papua. Menurutnya, Bahlil Lahadalia tidak mewakili kepentingan orang asli Papua. Karena itu Dia meminta agar menteri asal Fakfak itu supaya menghentikan kegiatan lobi lobi yang dilakukanya itu.
Menurut Bahlil, masyarakat terutama yang memiliki hak ulayat haru mendapatkan manfaat dari hadirnya investasi tersebut. Masyarakat yang ada di sekitar investasi juga harus tumbuh. Tidak hanya perusahaan, tapi juga masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu Terpadu Provinsi Papua Selatan Petrus Assem terkait minimnya investasi di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Padahal, investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri sangat penting bagi kemajuan suatu daerah.
Petrus Assem mengungkapkan, pihaknya telah membagi target tersebut ke-4 kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan dan telah mengirim surat kepada kepala dinas penanaman modal dan PTSP di 4 kabupaten sehingga ada giat-giat untuk mendapat investasi tentunya kerja sama dengan Pemprov Papua Selatan.
‘’Rencana investasi ini akan dilakukan di Boven Digoel dan sebagian ada di Kabupaten Mappi dengan luasan 200.000 hektar dan rencana investasi sebesar Rp 10 triliun,’’ katanya.
Karena itu, kata dia, hingga April 2024 investasi di bidang konstruksi pembangunan perumahan ini masih mendominasi investasi di daerah ini. Investasi perumahan ini juga menjadi banyak incaran investor terutama di Distrik Muara Tami.
Kegiatan ini mengambil tema “Sinergi dan Kolaborasi Untuk Generasi Melek Investasi”. Diharapkan kegiatan ini bisa meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara BEI dengan instansi perguruan tinggi, sekolah, pemerintah, maupun swasta yang telah memiliki kerjasama Galeri Investasi dengan Bursa Efek Indonesia.
Khusus di Papua dari sekian banyak Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum ada satupun perusahaan daerah yang dinyatakan sehat.
