Bagi sekian banyak orang, inflasi ini seperti kata yang menakutkan karena muncul kekhawatiran besar di kalangan pemerintah akan terjadinya inflasi tinggi di sebuah daerah. Salah satunya di Kota Jayapura yang sampai saat ini masih konsen untuk melakukan upaya-upaya menekan inflasi terutama harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat.
  Dia mengatakan kenaikan harga beras yang terjadi secara nasional pada minggu ketiga dan ke-4  Februari itu memicu inflasi tinggi di sejumlah daerah termasuk di Kota Jayapura. Kendati demikian besaran inflasi di Kota Jayapura masih tergolong terendah dibanding dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia.
  Pejabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kota Jayapura itu sebagai upaya membantu Pemerintah Kota Jayapura dalam menekan angka inflasi di Kota Jayapura. Meskipun saat ini inflasi di Kota Jayapura masih dapat dikendalikan.
 Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, menyampaikan sembilan penekanan atau langkah yang wajib dilakukan daerah yakni melakukan pemantauan harga secara kontinyu. Kedua, intens melakukan rapat rapat Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) bersama stakeholder terkait.
Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Carolina mengatakan, pengendalian inflasi di Kota Jayapura dan Provinsi Papua sudah berjalan dengan baik. Namun saat ini yang masih perlu diperhatikan terkait inflasi adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
  Rumasukun mengatakan, Provinsi Papua merupakan bagian integral dari Republik Indonesia yang perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam hal mencapai kesejahteraan dan kemajuan dalam pembangunan SDM Papua agar bisa setara dengan Provinsi lain di Indonesia.
Meski ada kenaikan harga beras untuk Papua, tetapi tidak begitu berdampak besar pada inflasi. Hal ini diungkapkan Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Carolin bahwa upaya mengontrol inflasi di Papua khususnya Kota Jayapura sudah baik.
  Adapun kepala daerahnya inisiatif dan inovatif dalam mengendalikan inflasi di daerahnya, sebagaimana terdapat 12 daerah yang masuk kuadran 1 rawan Inflasi dan 11 Daerah di kuadran 2.
Apalagi kenaikan harga barang kebutuhan pokok sudah terjadi sejak Desember 2023. Itu karena adanya hari raya keagamaan, dilanjutkan dengan seremonial peringatan pergantian tahun baru. Permintaan bahan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman cukup tinggi sehingga mempengaruhi tingkat inflasi secara nasional.
  Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Papua Suzana Wanggai di Papua, Rabu, mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Provinsi Papua berada di peringkat kedua dalam mempertahankan inflasi selama Desember 2023.
