Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 17.53 WIT dan dilaporkan kepada Yonif TP 814/JZA pada pukul 18.17 WIT. Setelah menerima laporan, W.s Pasiops Letda Inf Hikmal Faisal segera melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif TP 814/J
Jujuk Rianto menjelaskan, hingga saat ini pemerintah provinsi belum dapat menghitung potensi pendapatan yang akan diperoleh dari pengelolaan perhutanan sosial karena belum memiliki dasar hukum berupa Peraturan Gubernur yang mengatur retribu
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan ka
Pemerintah Provinsi Papua mulai melaksanakan pemanfaatan dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output-2 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan hutan, menekan emisi karbon, serta meningkatkan ketahanan mas
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Papua terus mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat sebagai bagian dari perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua. Adapun saat ini telah berhasil mendorong pengakuan enam wilayah
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan empat warga negara asing (WNA) asal China sebagai tersangka dalam kasus pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan hutan KM 95 di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dalam keterangan dikonfirmasi
Warga di wilayah Korowai dilaporkan mengungsi ke hutan menyusul operasi gabungan TNI-Polri pasca pembunuhan delapan pendulang emas ilegal yang diduga dilakukan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM). Informasi yang dit
Ia menjelaskan bahwa kawasan hutan bakau di Jayapura, khususnya di wilayah Hamadi hingga Holtekamp, memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain menjadi habitat berbagai biota laut, hutan bakau juga mampu menahan
Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pengembangan komoditas sagu sebagai pangan lokal unggulan. Potensi hutan sagu di Papua disebut mencapai sekitar 14 juta hektare, menjadikannya yang terbesar di Indonesia bahkan dunia. Plt Kepala Din
Perlindungan hutan sagu kembali disuarakan sebagai langkah menjaga keberlanjutan pangan lokal di Papua. Upaya ini dinilai penting untuk mencegah hilangnya hutan sagu akibat alih fungsi lahan yang terus mengancam.
Reses kali ini mengusung tema besar "Selamatkan Manusia dan Tanah Papua" dengan fokus spesifik pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Keerom. Dalam pertemuan te
Berdasarkan laporan Tim Universitas Papua (Unipa) Manokwari bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua tahun 2020, sejumlah distrik di Kabupaten Jayapura tercatat mengalami kehilangan hutan sagu d
Peristiwa bermula siang hari ketika tim gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo melintas di Jalan Trans Papua. Saat itu, tim gabungan mendapat tembakan dari arah kelompok KKB
Menurutnya, keberadaan tambang baru terungkap setelah pemerintah bersama masyarakat melakukan kerja bakti di kawasan muara. “Kalau tidak dilakukan pembersihan, mungkin kami tidak akan tahu ada aktivitas tambang di situ,”
Di dalam gereja, doa-doa dipanjatkan dengan penuh penghayatan. Namun di luar, kecemasan perlahan tumbuh. Beberapa kaum bapak tampak bolak-balik keluar gereja.
Mata mereka tertuju ke arah Kali Yoboi yang mengalir deras. A
Laporan bertajuk Status Deforestasi Indonesia (STADI) 2025 yang dirilis oleh lembaga pemantau lingkungan, Auriga Nusantara, mengungkap fakta yang mencengangkan. Luas hutan yang hilang tercatat mencapai 433.751 hektare. U
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakonias Maitindom, mengatakan rapat ini bertujuan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan perhutanan sosial yang telah berjala
Paulinus Kristanto, pendiri and direktur CAN, menyebut hal itu bagian dari enrichment atau cara sederhana bagi para primata untuk mendobrak batas fisik dan kognitifnya. "Ketupat jadi metode pengayaan merangsang bayi-bayi
‘’Untuk saat ini, hutan yang berpotensi untuk itu semuanya sudah digunakan oleh negara. Untuk program-program nasional seperti PSN, tebu maupun agrinas. Tidak ada hutan lagi tersisa. Sudah dipetakan-petakan untuk kepenti
“Berdasarkan data kawasan hutan yakni mencapai sekitar 92,61 persen, sedangkan non kawasan hutan 7,31 persen dari total wilayah Papua. Di mana terlihat persentase kawasan hutan mencapai lebih dari 90 persen dari total
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Papua Tengah Yan Richard Pugu di Nabire, Kamis, mengatakan luas kawasan hutan di daerah itu mencapai sekitar 6,7 juta hektare, dengan 65 persen atau lebih d
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dan saran masyarakat adat yang disampaikan secara langsung kepada MRP belum lama ini di Kantor MRP Papua.
Menurut Nerlince, sebagai lembaga representasi kultural masyarakat adat Papua, MRP memiliki komitmen kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk menjaga hutan adat dari berbagai aktivitas eksploitasi yang mer
"Walhi juga menemukan citra satelite penambangan emas ilegal yang semakin masif ditunjukan dengan banyaknya warna kuning di peta Tanah Papua," bebernya. Ia melihat lemahnya pengawasan terhadap wilayah Papua sehingga akti
Pernyataan tersebut merespons ramainya ide netizen mengenai gagasan masyarakat ‘membeli’ hutan, yang mencuat setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Raja Juli menyebut pemerintah justru berharap g
Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola kawasan hutan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Secara rinci, dari sektor perkebunan saw
Karena itu, mereka memutuskan untuk membuat hutan sendiri. Tahun 2000 menjadi titik awal perjalanan. Bermodalkan tabungan, Rosita membeli tanah seluas 2.000 meter persegi di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, dari
‘’Saat ditemukan tim SAR gabungan, korban selamat namun dalam kondisi lemas dan terdapat luka-luka lecet di kakinya. Oleh karena itu korban akhirnya di tandu keluar dari hutan menuju ke jalan raya untuk selanjutnya di ev
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Rudi melalui Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Darmawan, saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya mengatakan, pencarina terhadap warga Sota yang dinyat
Direktur Eksekutif Walhi Daerah Papua, Maikel Peuki menyebut, monokultur seperti sawit dan tebu justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua. Disatu sisi
Tak sedikit yang memprediksikan Papua dimasa yang akan datang akan terjadi bencana besar apabila hutan dan tanahnya terus diambil demi kepentingan korporasi. Padahal Papua bisa dibilang menjadi benteng terakhir keanekara
Menurutnya, kondisi cuaca saat ini sangat buruk. Beberapa titik di Kota Jayapura telah mengalami longsor, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif dan menyebabkan kemacetan parah. Sementara di Sentani, mes
Namun, kondisi saat ini jauh berbeda. Tahun 2024, luas hutan Indonesia tinggal sekitar 95,5 juta hektare atau hanya 51 persen dari daratan. Artinya, sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, Indonesia kehilangan hutan deng
Namun, jika sudah terlanjur gundul. Melalui program pemerintah, pihaknya akan melakukan penanaman kembali sebagai bentuk menjaga hutan agar tetap lestari. “Dalam pengelolaan (hutan), saya sudah minta kepada industri pe
residen RI Prabowo Subianto menegaskan perubahan iklim itu nyata. Pemerintah harus berfungsi menjaga lingkungan dengan penuh tanggung jawab. “Perubahan iklim harus kita hadapi dengan baik, pemerintah harus benar-benar be
Albert menjelaskan bahwa pemberian insentif karbon kepada masyarakat adat akan memperkuat komitmen mereka dalam menjaga hutan dari berbagai bentuk eksploitasi, baik pembalakan liar, perburuan, maupun pembukaan lahan yang
Ia pengatakan, pemerintah daerah berkomitmen menyiapkan ruang pembangunan di luar kawasan hutan guna mendukung percepatan ekonomi daerah pasca pemekaran wilayah otonomi baru (DOB).
Dari kekayaan yang dimiliki seharusnya masyarakat asli Papua bisa lebih sejahtera. Namun kenyataannya terbalik. Masih jauh dari kata sejahtera. Ini kata Ap menjadi satu tanggungjawab moril bagi aparatur pemerintahan baik
"Padahal dibanding dengan potensi memang tidak seimbang. Target terlalu tinggi dan beberapa kali rapat kami sudah sampaikan masalahnya,"beber Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura, Safruddin Jen.
Dalam putusannya, Majelis Hakim MK menyatakan bahwa Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 110B ayat (1) UU Pencegahan dan Pengrusakan Hutan Dalam UU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi UU dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, t
“Hutan di Papua, khususnya di Kabupaten Sarmi, adalah paru-paru dunia. Kita punya tanggung jawab besar untuk melestarikannya. Kehadiran kantor cabang ini bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga pusat koordinasi untuk pen
"Hutan kini dibabat. Kita terancam kehilangan jati diri kita, karena atribut yang kita pakai semuanya berasal dan tersimpan di dalam hutan. Kami pesan, jangan semuanya dihabiskan hutan-hutan. Ada hutan sakral, ada hutan
Perusahaan ini diketahui beroperasi di wilayah yang mencakup sebagian kecil Kabupaten Jayapura, hampir 80 persen di wilayah Sarmi, dan sisanya di Mamberamo Raya. Namun ironisnya, meskipun Sarmi menjadi wilayah terbesar d
Menurut Jukka, Pemerintah Finlandia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, khususnya di sektor telekomunikasi, kehutanan, dan digitalisasi, yang juga menjadi prioritas di Papua.
Seperti diketahui, Taman Nasional Lorentz merupakan taman nasional terbesar di wilayah Asia Tenggara. Dengan wilayah konservasi mencakup tiga provinsi sekaligus, kawasan ini memiliki luas 2.348.683,31 hektar. Pada tahun
PGI memandang, Indonesia saat ini menghadapi krisis ekologis yang semakin serius, di mana hutan tropis dan pulau-pulau kecil dibuka untuk pertambangan. Tanah, air, udara, dan semua ciptaan Tuhan yang wajib dijaga demi ru
Aries mengatakan pengelolaan hutan lestari memiliki tiga prinsip utama. Pertama, kelestarian ekologis meliputi bagaimana menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Kedua, prinsip keadilan sosial, bagaimana mengaku
Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. PT Anugerah Surya Pratama, perusahaan Penanaman Modal Asing asal Tiongkok, diketahui melakukan keg
Kondisi cukup parah ditemukan di PT ASP yang mempunyai luas bukaan tambang 109 hektar lebih. Perusahaan ini beroperasi di Pulau Manuran, Kab. Raja Ampat. Temuan tim KLH untuk PT ASP itu adalah dari visual yang diambil le
Selama empat hari tim Cenderawasih berada di Kantor TSE Group, menyambangi Klinik Asiki, Kesusteran, Asiki FM 107,7, SDN Kigorum yang berada di BCA, Smart, Rawa Kasa dan tempat pengelolaan limbah. Dari Kantor TSE menuju
Jhoni yang lahir di Kota Medan, Sumatra Utara pada, 9 Juni 1973, saat ini ia memasuki usia kurang lebih 52 tahun. Setelah lulus kuliah, aAlumni S1 dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1996, beberapa tahun ke
Sebutnya dua ular tersebut tergolong predator tinggi karena perilakunya selalu di bawah atau di semak-semak dan jarang naik keatas pohon dan jarang muncul di tempat terbuka. Untuk itu beberapa imbauan dan tips disampaika
DKLH sendiri kata Aries ikut melakukan pengawasan terkait hutan adat dengan memanfaatkan pihak adat dan pemilik hak ulayat. Sebab, mereka adalah kunci. “Dinas Kehutanan kolaborasi dengan pemilik hak ulayat untuk sama-
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba mengatakan, saat ini untuk Indonesia, produk unggulan sagu berada di Kabupaten Meranti yang mana bibit sagu di Kabupaten Meranti berasal dari Ka
Irjen Johnny Eddizon Isir menuturkan bahwa operasi intensif ini dimulai sejak Rabu, 23 April 2025. Dilakukan perjalanan darat dari Poskotis Meyado menuju Pos Aju Mayerga. Medan licin, curam, dan penuh risiko menguji keta
Banyaknya deforestasi hutan di Tanah Papua secara keseluruhan telah menimbulkan berbagai polemik ditengah masyarakat. Kondisi ini pun menuai kecaman dari berbagai pihak tak terkecuali Wahana lingkungan hidup (Walhi) Papu
Dalam Laporannya, personil Polsek Kurik tersebut menjelaskan bahwa korban sudah masuk ke hutan sejak tanggal 15 April lalu namun tidak kunjung kembali. Pihak setempat telah melakukan upaya pencarian sejak hari itu namun
Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA Amin Suprajitno mengatakan bahwa lokasi yang ditimbun oleh sekelompok masyarakat itu merupakan lokasi yang telah dijual oleh salah seorang yang berinisial LD, yang mengaku pemilik hak Ulayat kepada LW.
Menurut Kasat Pol PP Kota Jayapura itu, dari hasil pantauan anggotanya di lapangan, penimbunan di lokasi itu seluas kurang lebih 30 x 40 sampai 50 meter persegi dan yang sudah ditimbun hampir 10 meter persegi lebih.
Menurut Aristoteles, pada galeri kreatif kehutanan tersebut terdapat berbagai macam HHBK yang dikelola oleh masyarakat perorangan ataupun kelompok. “Dengan menghadirkan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kerusakan alam di Sembilan kabupaten dan kota,” ujarnya.
Hutan ini ditetapkan sebagai hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022. Namun, wilayah hutan adat ini juga termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Permata Nusa Mandiri seluas 10.370 hektar sejak 2018. Hingga Agustus 2024, HGU tersebut masih tercatat aktif menurut ATR/BPN, dengan pembukaan lahan yang terus berlangsung di area sekitar hutan adat.
Meski lokasi camping yang digunakan hanya seadanya namun terlihat nyaman karena berada di bawah rindangnya pepohonan sagu. Tak ada kesan panas jika berada di dalam hutan sagu ini. Selain kondisinya lembab, tenda-tenda yang didirikan juga tertutup banyakan pepohonan. Cenderawasih Pos yang sempat menyambangi lokasi camping mendapati bahwa para generasi muda ini diajarkan banyak hal yang intinya bagaimana mengingatkan mereka soal budaya
Kondisi ini mendorong eksploitasi kayu untuk memenuhi pasar secara intensif untuk memenuhi pasar industri maupun domestik tanpa memperhatikan nilai manfaat lain yang dapat diperoleh dari hutan dan kelestarian ekosistem hutan.
Chalid mengatakan papua memang tengah bermasalah dengan ketahanan pangan dan sumber daya alam, akan tetapi persoalan ini baiknya tidak mengorbankan banyak hal terutama perusalan lingkungan sebab itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.
Menyadari hutan sebagai paru-paru dunia, Plt. Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Aristoteles Ap yang juga putra asli Papua, mengajak masyarakatnya untuk melakukan rehabilitasi hutan dengan cara menanam pohon minyak kayu putih. Seperti yang pernah ia lakukan.
Dia mengatakan taman hutan Kota Jayapura yang ada di Distrik Jayapura Utara merupakan salah satu ikon di Kota Jayapura, karena itu wajib dijaga termasuk memastikan tidak adanya aktivitas masyarakat di dalam kawasan itu.
Metode ini dianggap sangat cocok untuk dikembangkan di Papua, terutama di Kabupaten maupun Kota Jayapura yang masih memiliki hutan yang sangat luas di mana dengan memanfaatkan daun tanpa harus merusak pohon.
Disampaikan bahwa Hutan Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terakhir yang masih utuh di Indonesia. Selama ratusan tahun telah berfungsi sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati serta memainkan peran penting dalam pengaturan iklim global. Namun, ancaman terhadap hutan Papua telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua Pokja Adat MRP itu mengatakan bahwa pihaknya telah memprogramkan untuk pemetahan komunal terhadap hutan adat yang ada di provinsi Papua. Tujuan dientuknya pemetaan itu adalah agar masyarakat yang mempunyai hutan harus mendapatkan asas manfaat. Karena ada masyarakat yang keberlangsungan hidupnya dari hutan itu sendiri.
Kegiatan ini menghadirkan Prof Auldry F Wolokouw yang merupakan pakar terkait lingkungan hidup. Disini Aldry bercerita banyak dan menjelaskan tentang manfaat pohon bakau termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim.
Kegiatan yang bekerjasama dengan CTSS Samdhana dan Institut Pertanian Bogor ini mengajak mahasiswa dan para peneliti muda untuk berfikir kritis membedas persoalan pangan lokal di Kampung Engros. Elvira Rumkabu selaku Sekretaris Eksekutif Koalisi Kampus menjelaskan bahwa talk show ini bagian mendesimenasi assessment awal dari tim muda Koalisi Kampus Demokrasi Papua yang dilakukan sejak Desember 2023 hingga April 2024 lalu.
Dari potensi hutan mangrove yang dimiliki seluas 3,37 juta hektar dan masih memiliki potensi di angka 700 ribu hektar, maka peluang untuk aktif terlibat dalam menurunkan emisi rumah kaca dan karbon sangat terbuka.
Direktur Walhi Papua, Maikel Peuki menjelaskan bahwa diskusi yang dilakukan untuk mengingatkan kembali para pegiat lingkungan terkait hari bumi. Masih banyak PR yang harus dilakukan terkait kondisi lingkungan di Papua apalagi dengan kondisi terkini saat ini dimana ada sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang secara tidak langsung akan memberi ancaman bagi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat dan juga hutan ada yang tersisa.
Pasalnya selain memiliki fungsi penting bagi kehidupan, karena selain sebagai sumber plasma nutfah, hutan mangrove juga menjadi tempat berkembang biak satwa termasuk menjadi pelindung atau barrier dari abrasi.
Agar program ini berjalan dengan baik, pemerintah tidak saja membiarkan masyarakat bekerja sendiri, tetapi pemerintah juga memberikan dukungan penuh terutama dengan penyiapan bibit tanaman pohon secara gratis kepada masyarakat. Program ambil bibit gratis ini diharapkan menjadi supaya untuk menarik perhatian masyarakat supaya terus menjaga kawasan hutan di papua dengan melakukan penanaman pohon.
“Tidak mudah untuk mempertahankan sebab harus ada kerja ikhlas di situ,” tambah Petronela. Ditambahkan Alex Waisimon, peraih Kalpataru 2017 bahwa ia harus bersembunyi dibalik karakter orang gila untuk bisa mempertahankan hutan.
“Kami senang karena adik – adik dari Sekolah Papua Kasih ini memiliki pertanyaan yang tajam. Rasa ingin tahunya sangat tinggi dan mereka cerdas,” kata salah satu pemateri dari Rumah Bakau, Dorus Gheorgino Christo Samuelino.
Kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Jan Jap Orumeseray menyebut faktor utama bencana banjir bandang di Sentani Kabupaten Jayapura itu karena curah hujan yang tinggi.
Disini ia juga menyampaikan bahwa dari dokumen yang dimiliki terpidana termasuk menyangkut sertipikat dan rekomendasi dari BBKSDA kata Ormuserai ia bisa memastikan semua menyalahi.
Dr Rafles B. Panjaitan, M.Sc,mengatakan, kegiatan penanaman pohon dalam rangka Hari Bhakti Rimbawan Ke-41 tahun 2024 dirangkai dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia dan untuk di Papua dilaksanakan di Kabupaten Jayapura dengan menanam 500 bibit pohon di daerah lingkungan masyarakat Dosay. Pohon yang ditanam ada pohon buah buahan, sehingga jika nanti sudah besar dan berbuah, hasilnya bisa dinikmati masyarakat.
Kepala KPKNL Jayapura Dadang Eko Darminto mengatakan, pihaknya bersama Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Papua sudah membangun kerjasama sejak lama terutama terkait dengan piutang dana reboisasi.
Karena pensiunan-pensiunan kehutanan ini terdiri dari kelompok-kelompok profesional di bidang kehutanan. Profesinya bermacam-macam ada yang berperan sebagai penguji hasil hutan, pengukur hasil hutan, pengawas Kehutanan dan mereka yang masih mempunyai fisik yang bagus akan diupayakan bekerjasama dengan paramitra kerja untuk bagaimana bisa berdayakan para pensiunan tersebut.
Surat tersebut ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, Nomor Putusan Banding; 92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO dan mengadili perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim nomor No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
Pdt. Rudolf Steven Arim mengatakan, di Klasis Tanah Merah masih banyak lahan-lahan kosong milik masyarakat adat yang belum dimaksimalkan pemanfaatannya. Karena itu melalui program penghijauan dengan pembagian bibit gratis yang dilakukan oleh Kadishut Provinsi Papua, ke depan lahan-lahan bisa ditanami pohon-pohon buah yang bernilai ekonomi .
James Simanjuntak selaku Kuasa Hukum H. Syamsunar Rasyid, menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Bahkan pihaknya berencana mengajukan banding. Pasalnya penimbunan yang dilakukan oleh H. Syamsunar di Hutan Manggorove itu didasari dengan alat bukti yang cukup.
Pasalnya penimbunan yang dilakukan oleh H. Syamsunar di Hutan Manggorove itu didasari dengan alat bukti yang cukup. Dimana Syamsunar memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Tidak hanya penimbunan hutan bakau di Pantai Hamadi itu, kegiatan ini dilakukan atas rekomendasi langsung oleh BKSDA Provinsi Papua.
Masyarakat dengan penuh gembira dan suka cita menyambut bupati dan rombongan dengan tarian dan nyanyian khas dari kampung tersebut. Selain memberikan sejumlah bantuan, Bupati juga menyempatkan diri berdiskusi dengan masyarakat. Mendengar aspirasi warga dan memberikan beberapa arahan untuk warganya di Kampung Tefalma Satu tersebut.
Untuk masyarakat Kota Jayapura bisa jadi lebih kental dengan informasi kebakaran bangunan namun siapa sangka kebakaran lahan hingga kini terus terjadi. Selain mereka yang bergelut dengan api rasanya tidak banyak orang yang peduli terhadap kebakaran yang terjadi di kawasan lahan maupun hutan.
Namun pihaknya hanya khawatir dengan aktivitas perambahan hutan secara liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di daerah atau kawasan hutan lindung atau cagar alam siklop. Sebab daerah hutan lindung itulah yang menjadi sumber air bersih yang dialirkan PDAM ke ribuan pelanggan yang ada di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
Dia menyebutnya, aksi pengerusakan terhadap kawasan suaka alam belakangan ini dilakukan secara masif. Ini tentunya tidak hanya menganggu ekosistem yang ada dikawasan tersebut, tetapi juga dapat memberikan dampak buruk jangka panjang bagi keberlangsungan manusia disekitarnya.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray, mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan PPNS KLHK dan Dinas KLH Papua, penanganan kasus penimbunan hutan mangrove di kawasan konservasi TWA, Teluk Youtefa sudah dilimpahkan.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan, melalui Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua, Pemerintah Provinsi Papua menyadari pentingnya membangun Papua dengan paradigma menempatkan kualitas hidup masyarakat Papua sebagai tujuan pembangunan. Dimana wilayah Papua dengan alam yang lestari dan terjaga sebagai modal dasar. Masyarakat asli Papua memiliki hubungan yang erat dengan hutannya selama ratusan generasi.
Dua motor tersebut adalah 1 unit Honda Vario 125 CBS warna hitam dan 1 unit Honda Scoopy warna hitam merah. Kapolsubsektor Skouw Ipda Alexander Yarisetouw membenarkan penemuan 2 motor tak bertuan tersebut.
Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Darmawan, menjelaskan bahwa laporan hilangnya seorang warga saat perhi berburu tersebut diterima pihaknya dari seorang warga bernama Bambang.
Tim Gakkum yang dibackup Dinas Kehutanan kini bisa fokus untuk menuntaskan perkara pokok dengan tersangka Syamsunar. Hanya saja hingga kini tersangka belum dilakukan penahanan dengan alasan kondisi kesehatan.
Ini tak lepas dari pemohon yang tidak dapat membuktikan bantahannya sementara termohon dapat membuktikan bantahannya sehingga majelis hakim menganggap penetapan tersangka adalah sah dan seluruh petitum dalam permohonan dikesampingkan.
Pemerintah justru menganjurkan masing-masing kelompok warga untuk menggelar kegiatan – kegiatan yang berbau hari kemerdekaan dan banyak warga maupun kelompok masyarakat seperti paguyuban, RT RW maupun komunitas mengambil inisiatif membuat event dengan karya masing – masing.
Kadishut LH Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan,kegiatan itu sangat penting karena pemerintah melihat perlu dievaluasi apa yang sudah dikerjakan selama ini, kemudian kondisi real di lapangannya seperti apa.
Penyidik Gakkum nampaknya tak main – main dengan kasus ini apalagi ijin penahanan SR dari Polda sudah keluar. SR sendiri setelah ditetapkan sebagai tersangka langsung mengaku sakit.
Sebab menurut Gempar Papua, langkah pemerintah memperluas pembangunan di Papua bagian dari eksploitasi, untuk mengggeruk hasil alam Papua. "Kami minta kepada antek antek Indonesia stop berdalil membangun Papua, karena itu hanya untuk menanam investasi kolonialisme Indonesia," kata Fara, peserta Aksi saat berorasi.
