Koordinator Asosiasi Tenaga Honorer KII Kabupaten Jayawijaya Yermias Kosai menyatakan jika aksi ini akan terus dilakukan hingga ada pertemuan antara honorer kII yang tak lolos dalam verifikasi berkas yang telah diumumkan kemarin dengan PJ Bupati Jayawijaya oleh karena itu beberapa kantor pemerintah ini masih dipalang.
Koordinator Honorer K II Yermias Kosay menyatakan, apa yang disampaikan kemarin saat ini sedang diperjuangkan DPRD Kabupaten Jayawijaya dimana dilakukan kroscek data bersama dengan OPD, dimana sangat diharapkan hasilnya nanti dapat mengakomodir teman -teman yang benar -benar honorer dan mengapdi untuk Pemkab Jayawijaya.
Pemanggilan kepada kepala OPD bakal dilakukan guna mengklarifikasi data usulannya untuk tenaga Honorer K2, sebab dalam aksi demo serta beberapa bukti yang disampaikan, ada indikasi bahwa yang tak pernah bekerja di pemkab Jayawijaya dan berada di instasi lain namanya diakomodir dalam 600 kuota honorer K2.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan jika hari ini pihaknya telah menandatangani hasil verifikasi berkas dari K2, dimana untuk Kuota Kabupaten Jayawijaya ada 600 orang, memang data banyak yang masuk namun pihaknya meminta untuk rasional saja, dan harus memenuhi syarat, dimana untuk K 2 yang diminta mereka sudah mengapdi 5 tahun ke bawah dari tahun kelulusan mereka terhitung per 31tahun 2015 ke bawah.
Termasuk soal penerimaan 1.000 CPNS Lingkup Pemprov Papua harus 80 persen Orang Asli Papua Selatan. Kedatangan puluhan warga Papua Selatan tersebut diterima langsung Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Drs. Alberth Rapami, M.Si.
Plh Sekda Kota Jayapura, Evert Merauje menjelaskan, dari data nama-nama tenaga honorer yang terverifikasi, setidaknya Pemkot Jayapura memiliki 805 orang yang semestinya mengikuti ujian CAT, yang sudah dilaksanakan selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu kemarin.
Karena itu Dia meyakinkan para tenaga honorer itu bahwa apabila data mereka sudah masuk di dalam database honorer atau tenaga kontrak pemerintah kota Jayapura maka dipastikan akan diangkat.
Dari penundaan tersebut ratusan tenaga honorer ini mendatangi kantor Bupati Jayawijaya guna menayakan kejelasan nasib mereka, yang dinilai belum pasti sebab apa yang telah direncanakan pemerintah daerah belum bisa dilakukan saat ini, oleh karena itu PJ Bupati Jayawijaya mengajak para tenaga honorer ini untuk berdiskusi.
Wakil ketua 1 DPRD kota Jayapura, Jhoni Betaubun mengatakan, mengenai hal itu, pihaknya sudah menyampaikan secara langsung kepada PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait dalam sidang APBD perubahan beberapa waktu lalu.
Salvianus Laiyan menjelaskan, dari kuota 600 honorer yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Merauke, sebanyak 599 orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Namun dari 599 orang tersebut, ada diantaranya yang sudah lulus PPPK guru.
