HAM

   Kanwil Kemenkumham Papua bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura menggelar layanan Paspor Simpatik dalam rangka Hari Bakti ke-74 Imigrasi 4 di area CFD, Jalan Holtekamp, Distrik Jayapura Selatan.

  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Anthonius M Ayorbaba mengungkapkan bahwa pelayanan Paspor Simpatik itu digelar Sabtu (20/1) dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-74 yang diperingati setiap tahunnya pada 26 Januari.

Rapat yang digelar secara tertutup di lantai 4, Kantor Gubernur tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Mendagri, Perwakilan PJ Gub Papua Tengah, PJ Gub Papua Pegunungan diwakilkan Asisten 1, PJ Sekda Papua, PJ Walikota, PJ Bupati Sarmi, PJ Bupati Jayapura, Perwakilan PJ Bupati Biak. “Rabu (17/1) baru dilanjutkan kembali rapatnya,” kata Derek singkat.

Adapun program strategis tersebut menyangkut situasi HAM menuju pemilu 14 Februari 2024, menjadi perhatian Komnas HAM RI Perwakilan Papua dengan membuka posko pengaduan Pemilu bagi masyarakat.

“Jika ini dibiarkan akan menjadi trigger adanya konflik antara masyarakat sipil, sehingga tugas pemerintah daerah segera mungkin melakukan pertemuan untuk upaya rekonsiliasi,” ucapnya.

Bagaimana dengan penilaian pengamat sosial dari Universitas Cenderawasih Prof  Dr Avelinus Lefaan, dia menilai debat perdana berlangsung sangat menarik, sebab ketiga Capres  masing masing mengangkat masalah HAM dan Politik di Papua sebagai progam utama mereka.

Apalagi hingga kini Frits melihat belum ada jaminan kepada kelompok marginal. Selain itu pada setiap Pemilu pihak penyelnggara belum mengungkap formula soal mekanisme dan proses yang bisa digunakan untuk menghindari bentuk pelanggaran HAM tadi.

Apa yang bisa dilakukan para pegiat lingkungan sebelum mengakhiri tahun 2023 dan apa yang bisa disikapi terkait agenda pesta demokrasi 2024? Yang jelas kelompok muda ini perlu menentukan sikap, sebab jika sebuah kebijakan tidak dikawal dengan baik maka peluang sewenang – wenang dan tidak melihat kondisi terkini juga akan terabaikan.

  “Negara melalui aparatnya kerap kali membungkam ruang kebebasan bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga isu kesetaraan dan keadilan pun dirasa belum optimal,” ucap Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada wartawan.

  ALDP mencatat setidaknya ada 56 aksi kekerasan dan konflik bersenjata yang mengorbankan masyarakat sipil, aparat TNI-Polri dan Kelompok bersenjata TPNPB, memakan korban sebanyak 81 jiwa, dari jumlah itu terbesar dari masyarakat sipil yang berjumlah 44 orang, sementara dari TNI sebanyak 22 orang.