Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela Ham) Theo Hesegem menyatakan, sekalipun mereka sudah ditangan aparat Kepolisian, namun tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ditangkap.
Terkait dengan situasi di Kabupaten Pegunungan Bintang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta negara segera hadir dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat setempat.
“Daerah tersebut merupakan daerah konflik rawan 1 lantaran ada kelompok sipil bersenjata aktif di sana. Sehingga siklus kekerasan terus terjadi, dengan pendekatannya adalah keamanan versus kelompok sipil bersenjata,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (20/9).
Sebelum dinyatakan hilang, hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia. Anak pertama dari tiga bersaudara itu mengirim teks pesan kepada Ibunya yang bernama Elizabeth Mandosir.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela Ham) Theo Hesegem menyatakan, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk misi penyelamatan pilot dari tangan Egianus Kogeya dan Komandan Operasi Pemne Kogoya kodap III Dugama-Darakma. Hanya saja, mengalami kesulitan dan tidak membuahkan hasil.
“Komnas HAM yakin, Polisi telah mengantongi bukti petunjuk lebih dari satu atas kasus kematian Michelle. Dengan bukti tersebut, mestinya kasus ini bisa terang benderang,”tegas Frits dalam keterangan persnya kepada wartawan, di Kantor Komnas HAM, Selasa (5/9).
“Aparat Kepolisian harus mengungkap pembunuhan Michelle Kurisi dengan terbuka dan transparan, termasuk siapa-siapa yang terlibat dalam kejadian ini. Sehingga mereka bertanggungjawab dan keadilan bagi keluarga korban dapat terwujud,” kata Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (2/9).
Menurut Frits, setelah pemekaran. Siklus kekerasan bisa akan lebih berkembang bahkan lebih sporadis di era pemekaran jika konfliknya tidak dikelola secara baik. Bahkan, sudah menunjukan tanda tanda itu.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyatakan, sepanjang tahun 2022 dan tahun 2023 setelah adanya Daerah Otonomi Baru (DOB). Komnas menangani empat kasus besar yang terjadi di Dogiyai.
“Dalam pernyataan Presiden per 3 Juli sebelum dirinya bertolak ke Autralia dan PNG, Jokowi dalam vidionya menyatakan terkait dengan sandera akan kedepankan negosiasi,” kata Kepala Komnas HAM Papua kepada Cenderawasih Pos, Rabu (26/7).
