​Pertemuan ini guna mengumpulkan data-data mencakup peta hak ulayat, mulai dari lokasi dusun, situs sistem barter tradisional, hingga letak pemukiman kampung lama.
​Setelah data dari tokoh masyarakat terkumpul, Pemkab Mi
Saat ditemui, Melkias menegaskan kehadirannya bersama dua kepala suku di Mimika untuk mendorong koordinasi percepatan penanganan konflik. Untuk itu sangat diperlukan kerja sama dan dukungan semua pihak, baik pemerintah,
Pemalangan terhadap ruang guru SMAN 7 Jayapura tersebut dilakukan oleh Max Abner Ohee, yang diketahui merupakan Wakil Ketua II MRP itu, terjadi sekira pukul 09.00 WIT. Ia menuntut ganti rugi pembayaran Hak Ulayat atas
Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan mengikat, sehingga secara hukum lahan SPBU tidak lagi berada dalam penguasaan pemerintah daerah maupun pihak lai
‘’Putusan pengadilan harus kita jalankan karena itu hukum bagi kita semua,’’ kata bupati Yoseph Bladib Gebze menanggapi pertanyaan media ini terjkait dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerima gugata
Menurutnya, penyelesaian persoalan tanah akan dilakukan secara terpisah namun paralel dengan tahapan relokasi. Ia mencontohkan, di sejumlah lokasi lain terdapat lahan yang secara administratif belum sepenuhnya menjadi mi
Lusia Leftumun mengungkapkan, pemalangan ini merupakan yang kedua kalinya. Di tahun 2025 saat sekolah mau dipagar tembok bagian depan, sekolah di palang. Kemudian saat itu dibuka oleh pihak kepolisian setelah negosiasi t
Meski resmi dibuka beberapa catatan penting yang dapat dipetik dari hasil mediasi dari kedua belah pihak tersebut yakni terkait dengan kompensasi pembayaran lahan pembangunan kedua gedung sekolah itu dari pemerintah Kota
Pemalangan kedua sekolah tersebut dilakukan oleh keluarga Mebri dan Wamblolo. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan penyelesaian hak ulayat atas lahan yang hingga kini dinilai belum diselesaikan oleh pihak terkait. A
‘’Kalau kami dari dewan melihat bahwa aksi pemalangan itu terjadi karena pemerintah kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat kususnya yang akan terdampak program itu. Seharusnya sebelum program itu dilaksanakan, p
