Korban yang diketahui seorang guru itu meninggal dunia dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya. Wakil Bupati Yahukimo, Esau Miram menyebut, korban ditikam dan meninggal dunia saat menolong rekan-rekannya yang terluka akibat penyerangan yang dilakukan
“Jumat yang lalu kami mendengar ada penyerangan di Puskesmas Anggruk dan sekolah di Anggruk. Sabtu kemarin cuaca tidak bersahabat akhirnya kami baru bisa masuk hari Minggu dan kami masuk gunakan lima pesawat. Informasi terakhir adalah satu orang meninggal dunia dan 3 luka ringan dan bukan 6 orang yang meninggal tapi 1,” jelas Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli. Dikatakan karena fasilitas kesehatan terbatas maka semua dibawa ke Jayapura.
Dalam kunjungan hari kedua ini, rombongan menyambangi sejumlah sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK. Beberapa sekolah yang dikunjungi di antaranya SMA Negeri 1 Numfor Barat, SMP Negeri 1 Numfor Barat, SMP Negeri 2 Numfor Barat, SD Inpres Serbin, dan SD YPK Namber.
Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini bisa menjadi dasar untuk menyikapi harapan dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua yang yang masih membutuhkan tenaga pengajar untuk ditempatkan di sekolah-sekolahnya.
Ketua asosiasi alumni Yamagata Jepang di Papua, Dance Nawipa menjelaskan, para guru yang tergabung dalam MGMP bahasa Jepang di Papua dan kota Jayapura itu setiap tahunnya selalu mengadakan seminar bahasa Jepang, di mana kegiatan ini juga disponsori oleh The Japan Foundation.
"Para pegawai ini berasal dari bener apa dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan dinas-dinas lainnya diharapkan telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian agar, Selasa (25/2) pukul 09.00wit akan dilantik di lapangan upacara Kantor Bupati Jayapura, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Pigai menyatakan, pemerintah konsisten memberikan perlindungan HAM kepada seluruh lapisan masyarakat. "Karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tegasnya.
Dikatakan, salah satu persoalan besar yang ada di Papua saat ini adalah masalah kekurangan tenaga guru terutama di daerah-daerah terpencil maupun di daerah otonomi baru. Bahkan, guru yang diluluskan dari beberapa jurusan di FKIP Uncen itu, masih sangat terbatas.
Guru Besar Uncen, Prof.Avelinus Lefaan, mengungkapkan, upaya pemerintah untuk penghematan anggaran negara untuk mendukung program makan bergizi gratis, sebenarnya tidaklah soal. Namun kebijakan ini juga nyatanya berlaku hampir disemua kementerian. Sehingga secara otomatis kebijakan dan jalannya program akan berdampak ke daerah.
Kepala BGP Provinsi Papua, Fatkurohmah, mengungkapkan ada tiga kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut. Sehingga pihaknya pun menghentikan aktivitas kegiatannya dan saat ini sudah dipindahkan ke kantor Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP), Papua, yang berlokasi di sekitar Kotaraja, Distrik Abepura.
