Khusus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari 60 ribu mahasiswa yang kuliah setiap tahunnya, 23 ribu diantaranya tidak kuliah secara maksimal. Hal ini terjadi karena ekonomi orang tua. Sekira 92 persen penghasilan orang tua dari mahasiswa tersebut berada di bawah 2 juta per bulan. Dan 54 persen lainnya tidak berpenghasilan tetap. Atas dasar itulah LLDIKTI bersama perguruan tinggi berdiskusi untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut.
Kepala Kejaksaan tinggi (Kejati) Papua melalui Kepala Seksi Penyidikan Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Valery Dedy Sawaki mengatakan, ini adalah momentum bagi Kejati Papua untuk menyampaikan pesan-pesan anti korupsi kepada masyarakat Papua tentang behayanya korupsi jika dibiarkan dan perlu dilawan.
Dalam rangka itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke menggelar fokus group discussion (FGD) terkait dengan batas-batas wilayah dari pemekaran 5 kampung baru ini dengan melibatkan pemangku kepentingan dari 5 kampung baru itu.
“Pasca DOB, iklim usaha di Papua terjadi penurunan. Bahkan, hotel pun mengeluh sama kita karena terjadinya penurunan,” kata Ketua Kadin, Provinsi Papua, Ronald Antonio di sela sela Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, di Jayapura
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, teknis pelaksanaan kampanye sudah siap. Dari sisi regulasi, PKPU Kampanye maupun PKPU Dana Kampanye telah tuntas. ’’Kami telah sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada tim pasangan calon, mengenai regulasi teknis penyelenggaraan kampanye,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (24/9).
Kepala Bea Cukai Jayapura, Adeltus Lolok mengatakan, berdasarkan data yang telah tercatat nilai ekspor yang dilakukan pengusaha melalui PLBN Skouw Kota Jayapura senilai Rp12,68 miliar hingga April 2024.
Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan dasar dari kegiatan tersebut karena adanya pengaduan masyarakat adat terkait substansi dari perdasus tersebut yang dianggap melemahkan hak hukum masyarakat adat dalam mengambil tanah adat yang dikuasai secara sepihak oleh pihak kedua misalnya koorporasi, atau pemerintah dan lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si menyataka pertemuan ini dilakukan untuk pemberitahuan kepada OPD, sebab ada pengurangan kapasitas Bandwidth dari jaringan internet yang selama ini digunakan atau disewa dari PT Moratel dari 100 Mbps menjadi 50 Mbps.
Dalam forum yang dihadiri langsung oleh Ketua DPD Papua PDI-Perjuangan yang menjadi satu-satunya partai yang mendukung pasangan calon BTM-Yes ini, turut hadir sejumlah Pimpinanan Organisasi Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dari wilayah adat Tabi dan Saireri.
Mewakili Bupati Jayawijaya Asisten 1 Setda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.A.P menyatakan era otonomi, yang berimplikasi pada giatnya masing-masing daerah memacu kemandirian melalui pembangunan, berdampak pada munculnya kebutuhan akan informasi statistik atau data yang akurat sebagai dasar penelitian dan perumusan kebijakan di setiap sektor pembangunan.
