Langkah inipun dilakukan untuk meningkatkan SDM bagi pegawai pegawai baru. Dengan begitu diharapkan tingkat pengelolahan RSUD Abepura akan berjalan maksimal. "Dengan rotasi ini, pegawai pegawai kita ini punya kemampauan tidak hanya mengurus bidang kesehatan, tapi management pengelolahan juga mereka kuasai," kata Daisy.
Melalui unggahan di akun media sosial resminya, PT Pindad menunjukkan Maung MV3 Mobile Jammer. Rantis itu dikombinasikan dengan senjata anti drone SPS-1 Pindad dalam operasi pengamanan VVIP rangkaian kegiatan pembekalan khusus Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung pekan lalu.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, rangkap jabatan pimpinan OPD kurang baik karena dapat mengurangi kinerja. Penyerapan program dan anggaran akan berjalan lambat karena konsentrasi terbagi antara OPD yang satu dengan yang lainnya.
 Untuk proses ini, kata Marthen, harus melalui proses dan tahapan, sebagaimana sesuai mekanisme yang sudah diatur, perlu izin dulu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ketika KASN sudah keluarkan rekomendasi selanjutnya ke Mendagri.
 Maddaremmeng menjelaskan, seleksi ini diawali dengan asesmen test yang dilakukan oleh tim asessor dari Badan kepegawaian Negara Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan makalah. Dari hasil penulisan makalah itu, kemudian dilakukan wawancara secara langsung terkait dengan makalah yang dibuatnya.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pelantikan ini yang pertama pemerintah berangkat dari hadirnya provinsi Papua Pegunungan dan itu berbasis Undang-undang 16 tahun 2021 yang memberikan tugas penting untuk melakukan kebijakan pelayanan publik, dan kalau berbicara tentang pelayanan publik maka yang terpenting pengisian ASN dan kelembagaan dalam provinsi baru ini.
  Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengaku untuk melantik pejabat eselon II, III dan IV yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura itu masih menunggu proses dan tahapan terutama terkait dengan seleksi jabatan yang belum dilakukan.
‘’Kalau untuk pejabat eselon II atau Jabatan Tinggi Pratama (JTP), karena melalui proses seleksi terbuka maka evaluasi baru akan dilakukan setelah menjabat 2 tahun,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Albeth Alekxander Rapami, M.Si, kepada media ini di Merauke baru-baru ini.
