Terkait dinamika ini, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan semua pihak, termasuk peserta yang menggugat hasil seleksi DPRK tersebut.
“Dinamika dalam pembahasan LKPJ ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian mendalam dari DPRK Sarmi atas kerja keras Pemerintah Daerah sepanjang tahun 2024,” ujar Dominggus dalam rapat yang digelar di Kantor DPRK Sarmi
Awalnya, rapat paripurna sedianya digelar pukul 10.00 WIT, namun hingga jam 12.30 WIT belum ada tanda-tanda rapat akan dimulai. Bahkan anggota DPRK yang hadir pun dalam waktu itu belum mencapai kuorum.
Hal ini Max katakan setelah ia dan beberapa anggota dewan lainnya melaksanakan konsultasi dan koordinasi bersama pihak PT Pelni Jayapura, pada Senin (17/3) kemarin. Menurut Max, untuk antisipasi kemacetan ini, butuh koordinasi dan kerjasama semua pihak terkait yang ada di wilayah pelabuhan laut Jayapura.
"Kami sudah banyak mendengar dari masyarakat termasuk yang mengeluhkan kepada kami terkait kondisi ini. Kemarin pak wakil 1 sudah menyampaikan akan segera memanggil para pihak," kata Wakil Ketua II DPRK Kota Jayapura saat menemui Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jayapura, Sukaryanto dan sekretarisnya, Muhammad Zamroni di ruang kerjanya
Jika pelantikan ini tidak segera dilaksanakan, kata Iwan Anggota Dewan yang ada saat ini tak bisa berbuat banyak dan hanya menghabiskan banyak waktu untuk menunggu rangkaian proses pelantikan DPRK. “Kalau itu tertunda-tertunda maka DPR yang ada sekarang ini tidak bisa melangkahkan kegiatannya karena menunggu ini,” ujar Iwan.
