Monday, August 25, 2025
22.1 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

DPRP

Wabup Papua Selatan: PSU Harus Berkualitas

Rapat itu digelar guna mengevaluasi pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang 2025 di Kabupaten Boven Digoel, penyampaian isu-isu strategis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pa

Pelantikan DPRP Pengangkatan masih Tunggu SK

   Juliana menjelaskan bahwa kewenangan terkait tahapan pemilihan anggota DPRP Pengangkatan tersebut saat ini berada di tangan pemerintah pusat yaitu Kementrian Dalam Negeri. 

DPRP Papua Selatan Segera Tetapkan Kode Etik Dewan    

   Ketua Badan Kehormatan DPRP Papua Selatan Daniel Walinaulik seusai membahas tata tertib dan  kode etik para anggota DPRP Papua Selatan periode 2025-2030 tersebut mengungkapkan bahwa pembahasan draf  tata tertib dan ko

Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur di Koya Kembali Berulang

Diketahui kasus itu terungkap setelah korban menceritakan kepada orang tua dan salah satu kakaknya  atas apa yang dilakukan oleh P terhadap dirinya. Berdasarkan data yang didapat Cenderawasih Pos, dari Kaka korban mengat

Mahasiswa Uncen Akhirnya Ikutan Demo Tolak UU TNI

Disini mahasiswa menuntut pencabutan UU TNI UU TNI yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi mengancam hak-hak sipil.  Para demonstran tiba menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, dengan sebagian mengenakan almamater kuning-biru sementara lainnya memakai pakaian bebas.

Celaka Akibat Fasum Rusak, Masyarakat Bisa Tuntut Pemerintah

  Oleh karena itu, ia mengharapkan kondisi seperti ini jangan dibiarkan begitu saja. Apalagi sudah  meresahkan masyarakat. Di Kota Jayapura banyak jalan-jalan yang sebenarnya tidak nyaman bagi pengguna jalan, baik dari strukturnya yang kurang nyaman, kemudian ada juga pohon-pohon yang mengarah jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Forum Peduli DPRP Kursi Pengangkatan Lapor ke Ombudsman

   Selain itu, banyak rekomendasi dari masyarakat adat yang diakomodasi dalam seleksi tanpa memenuhi aturan yang berlaku. Pasal 5 ayat 5 Perpansel 2 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa pengusulan calon harus disertai dengan keputusan masyarakat adat yang diketahui oleh pemerintah setempat. Namun, aturan ini diabaikan di delapan kabupaten.

Akui Sempat Kekurangan Bahan Makanan

  "Yah sudah tahu sendiri kan bahwa Koya ini dekat sekali dengan perbatasan (PNG) dan banyak ganja atau narkoba termasuk minuman keras yang berseliweran. Kalau tidak dipagari saya kasihan anak-anak ini," kata penasehat atau pengelola Paroki St Petrus Koya Tengah, Pastor Jhon Jonga saat ditemui Sekwan, DPR Papua, Dr Juliana Waromi, di Koya Tengah

Tuntaskan Pemalangan Sborhoinyi, Walikota Minta Lanjutkan Pekerjaan

   Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan, setelah media yang berlangsung 3-4 jam itu akhirnya menemukan titik temu dengan pihak adat atau pemilik ulayat. "Mediasi yang berlangsung berjam-jam ini kita berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati akhirnya ada titik temu," ujar Abisai Rollo.

Harus Libatkan Stakeholder Terkait, Diharapkan Bisa Didukung dengan Perda

  Oleh karena itu, Balai Bahasa mendorong sejumlah stakeholder atau pemangku kepentingan  terkait, terutama dari pihak DPR Papua untuk memberikan dukungan, sebagai bentuk keseriusan untuk mendorong pelestarian budaya, khususnya bahasa daerah di Papua.

Latest news

- Advertisement -spot_img