Adapun alat kelengkapan dewan yang ditetapkan tersebut yakni Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM, Komisi II membidangi perekonomian dan keuangan, komisi III membidangi kesejahteraan masyarakat dan komisi IV membidangi pembangunan. Selain komisi, juga badan legeslasi, badan keuangan, badan musyawarah dewan dan badan kehormatan dewan (BKD).
Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yos Elopere mengatakan, semua pihak di Papua Pegunungan untuk bersama-sama menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang baik atas putusan gugatan PHPU yang akan dikeluarkan.
‘’Mereka tetap kita undang. Mudah-mudahan Senin depan setelah unsur pimpinan kita sudah balik dari Jakarta. Karena yang ada sekarang baru unsur pimpinan, sementara perangkat dari DPRP Papua Selatan belum terbentuk seperti komisi-komisi,’’ kata Simon Salle, salah satu anggota DPRP Papua Selatan yang menerima mahasiawa saat menggelar demo ke DPRP Papua Selatan, Jumat lalu.
Ketua II DPR Papua Pegunungan Bertus Asso mengatakan, satu tahun lalu mereka melihat perkembangan cukup baik dalam pelayanan pemerintahan di Papua Pegunungan, dimana grafiknya kalau dilihat ini mulai menurun.
Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere, S.IP, M.AP menyatakan program MBG sebenarnya tidaklah negatif namun perlu pengkajian sesuai kondisi provinsi masing-masing, khusus untuk Wilayah Papua Pegunungan perlu ada kajian lagi yang tepat sebelum diterapkan ke masyarakat agar tidak ada pandangan negatif.
 Juliana menjelaskan bahwa penarikan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi aset negara. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024.
 Dijelaskan, saat ini sebanyak 22 kendaraan masih terparkir di halaman Kantor Gubernur Papua. Sementara 23 unit kendaraan lainnya telah didistribusikan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lainnya.
‘’Melalui rapat paripurna ini kami mengumumkan penetapan Bapak Apolo Safanpo sebagai gubernur Papua Selatan terpilih periode 2025-2030 dan Bapak Paskalis Imadawa sebagai wakil gubernur Papua Selatan terpilih periode 2025-2030,’’ kata Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvianus Silubun, yang memimpin rapat paripurna tersebut didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.
 Ketua Komisi IV DPRP, Jhony Y Betaubun, menyampaikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua saat ini cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan pos retribusi yang sudah ada.
 “Nantinya kami akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai kabupaten/kota untuk berkoordinasi dalam bidang pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan selaras," tuturnya.
