DPRD

  Perempuan bergelar Sarjana Ekonomi itu mengatakan meski PPDB ini mengacu pada tiga persyaratan, seperti jalur prestasi, zonasi, dan mutasi, akan tetapi pada setiap persyaratan ini harus diutamakan putra putri papua terlebih khusus port numbay. Sehingga kemudian tidak menimbulkan perosalan, bahkan hingga pada pemalangan sekolah.

   Tidak hanya itu, Banggar dewan  juga meminta agar Pemkot Jayapura dapat mewujudkan optimalisasi pencapaian target PAD yang dilakukan pada Tahun 2023, melalui, update data wajib pajak dan wajib retribusi, pengawasan pengelolaan PAD, serta upaya lainnya untuk mewujudkan target PAD.

Ivan menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerima instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto agar temuan PPATK terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara. 

Rosina Kebubun menjelaskan bahwa dari hasil penetapan kursi dan Caleg terpilih yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu, kursi dan suara terbanyak masing-masing diperoleh Partai  NasDem, PKB dan PDI-P. Ketiganya masing-masing memperoleh 5 kursi.

Rapat  dengar pendapat  itu dipimpin  langsung Ketua DPR Kabupate Merauke Sugiyanto, SH, MH. Hadir mendampingi Wakil Ketua I DPR Merauke Almaratus Solikah,  dan Anggota  DPR  Merauke asal Kimaam Moses Kaibu . Hadir pula Wakil Ketua II MRP Papua Selatan Paskalis Imadawa.

Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima dan Makleo mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Kabupaten Merauke untuk mengundang dan menghadirkan  instansi terkait  untuk pertemuan lanjutan dari aksi demo yang dilakukan  Suku Kimaima dan Maklew menolak investasi ke DPR Kabupaten Merauke

   Dalam putusan tersebut, Hakim Pengadilan Tipikor Jayapura pada Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan terdakwa Anna Marie Tuwok secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan subsidair dan menjatuhkan  pidana  penjara selama 4 tahun dan denda  Rp100 juta  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

  Penetapan kursi dan Caleg terpilih ini, dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan ke MK. Pleno penetapan kursi dan caleg terpilih dipimpin langsung Ketua KPU PPS Theresia Mahuze didampingi 4 komisioner lainnya dan Sekretaris KPU PPS, partai politik (Parpol) peserta Pemilu serta 4  KPU kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan.

Ketua KPU Kabupaten Yahukimo, Penas Bahabol, mengatakan penetapan tersebut setelah selesainya proses di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Memberamo, Hengky Dani Yikwa, SE dan dihadiri 17 anggota DPRD Kabupaten Memberamo dari jumlah keseluruhan anggota dewan sebanyak 20 orang.