Anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, salah satu nama yang disebut bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT., dalam pidatonya setelah kembali menghadiri pengesahan DOB Provinsi Papua Selatan di halaman kantor bupati Merauke yang sempat viral di media sosial menerima permintaan maaf yang disampaikan oleh bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT.
Ia berpendapat bahwa tidak semua daerah perlu ditangani dengan cara yang sama yang akhirnya masyarakat sipil jadi korban. Ini bisa lebih parah apabila ada provokasi elit politik yang berkembang dari waktu ke waktu.
Mandenas secara tegas mengatakan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka untuk memberikan penjelasannya kepada publik terhadap pernyataan dalam videonya yang beredar di media sosial. Karena apa yang sudah dilakukan telah maksimal sebagai wujud pertangungjawaban pihaknya terhadap rakyat Papua baik lewat revisi UU Otsus Papua dan RUU pembentukan DOB menjadi UU.
 Emanuel mengatakan, pihaknya ingin menyerap berbagai aspirasi menyangkut isu penting di bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan di Provinsi Papua. Misalnya di aspek kesehatan soal penanganan pandemi Covid-19, termasuk penyakit malaria, juga tantangan terkait kebutuhan tenaga kesehatan dan dokter.
Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan dengan melihat mobilitas mahasiswa yang kontribusinya cukup besar maka perlu adanya kolaborasi untuk membahas segala isu terutama terkait dengan program kerja dari komisi IX DPR RI bersama BPJS kesehatan di tanah Papua.
