- Advertisement -spot_img

TAG

DPR RI

Biaya Latsarmil Calon Manajer Koperasi Desa Capai Rp30 Juta/Orang

Berdasarkan data yang diungkapkannya, total biaya pelatihan untuk satu orang calon manajer koperasi mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp45 juta per peserta. Namun ironisnya, porsi anggaran terbesar dalam program jaminan ker

Undang-undang Polri Disahkan, Batas Usia Pensiun Kapolri Bertambah

Dalam rapat paripurna, Dasco meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU Polri sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang. "Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan keti

MAKI Temukan Pejabat Eselon II Punya 100 SPPG

Sahroni mengatakan, dengan rekam jejak MAKI selama ini maka temuannya patut ditelusuri kebenarannya. “Kita tahu MAKI bukan organisasi yang baru kemarin muncul. Mereka sudah lama konsisten membantu mengawasi potensi korupsi dalam berbagai se

Kunjungi Lokasi Ledakan, Serahkan Bantuan dari Preiden Prabowo

Tak hanya melihat dari dekat rumah-rumah yang rusak akibat ledakan di sepanjang pantai, tetapi Ia juga bertemu langsung dengan korban ledakan di lokasi penampungan, di Hotel Mapia Biak. Dalam kesempatan itu, Yan Mandenas bersama Bupati Mark

DPR RI Didesak Bentuk Pansus Pantau Kerusakan Dampak PSN

Direktur Eksekutif POHR, Thomas Ch. Syufi, menegaskan bahwa karya tersebut bukan sekadar dokumenter biasa, melainkan rekaman berbasis data atas persoalan sosial-ekologis di lapangan. Termasuk di antaranya dampak dari proyek lumbung pangan a

Komarudin: Otsus Papua Jangan Kehilangan Arah!

nggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Komarudin Watubun mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua agar penerapan dana Otsus benar-benar dijalankan sesuai regulasi dan te

Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi

Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak boleh justru mengorbankan masyarakat sipil. "Tidak bisa dalam upaya melindungi negara, rakyat justru menjadi korban. Itu ti

DPR Desak Penundaan Impor 105 Ribu Pikap Kopdes Merah Putih

Ia menegaskan, Presiden perlu mengkaji secara rinci seluruh aspek rencana impor tersebut, termasuk kesiapan perusahaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional koperasi. Menurut Dasco, penundaan diperl

DPR Ingatkan Polri Serius Lakukan Tes Urine Seluruh Jajaran Kepolisian

Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas menegaskan bahwa perintah pelaksanaan tes urine serentak bagi seluruh personel Polri di Indonesia tidak boleh sekadar menjadi gimmick. Menurut dia, langkah tersebut harus benar-ben

Komisi V DPR RI Tegaskan Tak Pernah Usulkan Alfamart dan Indomaret Ditutup

“Saya sampaikan dan bisa disaksikan lewat rekaman rapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup. Kesimpulan

PLBN Papua Didorong Untuk Jadi Pusat Ekonomi Terpadu

  “Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai simbol kedaulatan negara, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” katanya

Prabowo Singgung Krisis Kejujuran dan Keteladanan

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai pernyataan Presiden Prabowo tersebut mencerminkan harapan rakyat akan kehadiran pemimpin yang jujur dan adil. Menurutnya, kejujuran dan keadilan para pemimpin bukan sekadar

DPR Soroti Nasib Guru dan Nakes, Gajinya Kalah dari Pegawai SPPG

Menurut Edy, status kepegawaian yang diberikan kepada pegawai SPPG saat ini justru mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang ideal. Ia menilai pola tersebut seharusnya bisa menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan nas

Paripurna DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan terdapat delapan poin kesimpulan hasil rapat kerja Komisi III DPR terkait percepatan reformasi Polri. Delapan poin tersebut akan menjadi

Gubernur Papua Usulkan Bangun PLBN dan PLBLN ke Komisi II RI

Menurut Fakhiri, pembangunan kawasan perbatasan Papua tidak lagi diposisikan sebagai wilayah terluar yang tertinggal, melainkan sebagai beranda depan negara yang bernilai strategis dalam menjaga kedaulatan, memperkuat ek

Komisi X DPR Dorong Perluasan Akses dan Lokasi Sekolah Rakyat di Papua

“Banyak anak di Papua menghadapi hambatan, bukan hanya soal jarak sekolah, tetapi kondisi ekonomi keluarga. Sekolah Rakyat dengan sistem asrama menjawab tantangan itu. Karena itu, penyelenggaraannya harus menjangkau lima

KPK Didesak Bersih-bersih Pengemplang Pajak

Abdullah menilai, kasus korupsi yang kembali terjadi di sektor perpajakan menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, serta integritas aparatur pajak. Menurutnya, praktik serupa yang terus berulang menja

Kinerja Komisaris dan Direksi  BUMN Layak Dievaluasi

“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal perusahaan merugi, tetapi elitenya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, melainkan soal etika kepemimpinan,” ujar Rivqy d

Komisi II DPR Usulkan E-voting Untuk Sistem Pilkada

Menurut dia, saat ini e-voting juga sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu untuk pemilihan kepala desa (pilkades). Tujuannya, yakni untuk menekan politik uang yang angkanya juga fantastis.

Kunker ke Papua, Komisi IX DPR RI Soroti Layanan Kesehatan dan BPJS 

  Dalam pertemuan tersebut, Putih Sari menyampaikan Provinsi Papua memiliki karakteristik kewilayahan yang unik, dengan cakupan yang luas, topografi kompleks, dan akses antar daerah yang terbatas. Kondisi ini secara sign

Jangan Sampai DOB Bikin OAP Tergusur dari Tanahnya Sendiri

‘’Yang paling penting yang menjadi saya konsen tapi saya belum cek soal prosentase penerimaan pegawai yakni 80:20. Artinya 80 persen orang asli Papua (OAP). Mengapa, karena kita harus menolong. Karena saudara-saudara kit

Panen Perdana dengan Bantuan Alsintan, OAP Harus Mampu Hasilkan Pangan Sendiri

Kepala Kampung Kaiburse Daniel Ndiken menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR RI Edoardus Kaize atas kepeduliannya yang sudah memperjuangkan dengan susah payah di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Ka

Investor Harus Hargai dan Hormati Masyarakat Adat

‘’Itulah yang terjadi di Papua. Terjadi penolakan dimana-mana karena tidak atau belum mendapatkan izin dari masyarakat adat. Jadi masyarakat adat ini tidak boleh dilupakan. Kalau sudah duduk koordinasi dan menyatakan oke

Kantor Karantina Pusat Megah, Tapi di Daerah Seperti Tempat Kos

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, keberadaan kantor karantina di Papua sangat tidak selaras dengan fungsi strategis lembaga itu sebagai garda terdepan dalam

Komisi IV DPR RI Dukung Modernisasi Pertanian di Kab. Jayapura

Kunjungan tersebut membahas dukungan terhadap peningkatan produksi pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dari hulu hingga hilir, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan

Banyak Fasilitas Infrastruktur Rusak dan Obat Terbatas

Wakil Direktur RSUD Jayapura, dr. George Rumborrias, mengungkapkan bahwa sebagian besar bangunan di rumah sakit rujukan terbesar di Tanah Papua tersebut kini dalam kondisi rusak. Selama ini, pihak manajemen berupaya memp

Fokus untuk OAP, Edo Kaize Serahkan Alsintan untuk 5 Kampung Lokal

Kelima Kampung yang menerima bantuan tersebut yakni Kampung Onggari Distrik Malind, Kampung Jasa Raharja Distrik Kurik, Kampung Matara Distrik Semangga serta Kampung Nalkin dan Makarti Distrik Jagebob. Masing-masing kamp

DPR RI Minta Pemkab Jayawijaya Siapkan Legalitas Lokasi Sekolah Rakyat

"Pemerintah daerah harus segera mengambil inisiatif mendapatkan sekolah berpola asrama inidi tiap -tiap kabupaten dan syarat utamanya adalah penyiapan lahan seluas 6 hektar, Papua tanah masih luas tinggal bagaimana pemer

Komisi V DPR RI-Basarnas Bekali Pengetahuan Pertolongan Pertama Hadapi Banjir

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menyatakan bencana banjir yang terjadi awal tahun ini di Wamena merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, sehingga untuk mengantisipasi langkah pertolongan pertama dil

Presiden Prabowo Subianto Bakal Naikkan Gaji Hakim hingga 280 Persen

“Namun, kenaikan gaji ini harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan pembenahan menyeluruh di tubuh lembaga peradilan,” sambungnya.Ia menekankan, kebijakan peningkatan gaji hakim harus dijalankan secara trans

Dengar Berbagai Masalah Pendidikan, DPR RI Termotivasi Bangun Kolaborasi

Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjafudian. MPP. menyatakan Kunjungan kerja saat ini sangat kaya dan produktif karena menerima banyak masukan baik dari OPD, maupun dari civitas perguruan tinggi yang ada di wilayah i

Fasilitas Olahraga di Wamena Terbatas, Komisi X Akan Sampaikan ke Menpora

Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjafudian. MPP, menyatakan pelayanan pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki keterkaitan yang erat, dapat dilihat semangat dan antusias anak anak sekolah untuk berolahraga sangat lu

Baleg DPR Bahas RUU Masyarakat Hukum Adat

"Masalahnya, akhirnya kemudian ada ego sektoral yang terjadi. Contoh dari Kementerian Kehutanan, tentu fokusnya adalah hutan adat yang berada dalam kawasan hutan negara. Lalu ATR/BPN fokusnya adalah tanah ulayat dan pros

Tambang Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi

Gunhar menilai, pemerintah terlalu tergesa membuka kembali izin tanpa kajian matang terkait suara masyarakat adat maupun dampak lingkungan jangka panjang. Ia menekankan, kewenangan pemerintah daerah terbatas hanya pada p

Menko Yusril Sebut RUU Perampasan Aset Bakal jadi Pembahasan Inisiatif DPR

“Kabar terakhir, kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan RUU Perampasan Aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah,” kata Yusril dalam akun YouTube Kemenko Kumham Imipas, S

Penuh Warna! Demo Hadirkan Pink, Hijau, hingga Cosplayer Luffy One Piecee

Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan ekonomi, seiring berakhirnya tenggat waktu untuk 17 tuntutan jangka p

Demo DPR di Jakarta Harus Jadi Pembelajaran Bagi DPR Daerah

Menurutnya peristiwa ini menjadi pelajaran bagi para wakil rakyat di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia tak terkecuali di Papua untuk selalu transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam mengambi

Prabowo Cium Aroma Makar di balik Kerusuhan Demo

Pengusutan ini penting guna menjaga transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum bagi publik. Oleh karena itu, perlu ada tim independen yang dibentuk guna melakukan investigasi.

Ini Calon Pengganti Ahmad Sahroni di DPR setelah Dinonaktifkan NasDem

Pengumuman itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. "Dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, menonaktifkan saudara Ahmad

Presiden Prabowo Pastikan Pimpinan DPR Cabut Tunjangan yang Resahkan Rakyat

“Para pimpinan DPR sudah menyampaikan secara resmi, akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI. Termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo dalam konf

Polri dan TNI Gelar Patroli Berskala Besar di Jakarta Pasca unjuk Rasa

Patroli skala besar ini melibatkan 324 personel gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Selain itu, 13 Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga menggelar kegiatan serupa bersama jajaran TNI dan Pemprov DKI J

DPR Akui Terjadi Degradasi Nilai Kebangsaan

Toni tak menampik bahwa saat ini ada tantangan global yang harus dihadapi. Perkembangan jaman jika tak difilter dikhawatirkan akan semakin mengikis nilai kehidupan bernegara berlandas pancasila. "Perlu diminimalisir damp

Tambang Ilegal Diduga Rugikan Negara Rp 300 Triliun

“Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo.

Prabowo Sesumbar Bakal Tumpas Jenderal Bekingi Tambang Ilegal

Puan memastikan, DPR akan berada di barisan pendukung pemerintah. Mengingat, Presiden Prabowo mengungkap laporan bahwa masih terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Anggaran MBG Diproyeksikan Lebih dari Rp 300 Triliun pada 2026

Nurhadi menjelaskan, dapur fiktif ini terkait dengan manipulasi penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih kuota penuh. Padahal, istilah tersebut sering digunakan untuk menolak

Baleg DPR RI: Pembentukan Provinsi Kep. Papua Utara Bukan Hal Baru

Aspirasi tersebut disrahkan langsung oleh Ketua Koalisi Bupati Wilayah Adat Saireri yang juga Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra kepada Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang juga anggota Komisi II

Pusat, Daerah dan Sektor Swasta Harus Berkolaborasi Bangun Papua

Yan Mandenas memaparkan perubahan signifikan pasca pemekaran provinsi di Papua yang kini terdiri dari enam provinsi. Menurutnya, alokasi anggaran untuk kabupaten di Papua kini lebih besar daripada yang diberikan kepada p

Puan Singgung Kebijakan Presiden Prabowo terhadap Tambang Nikel di Raja Ampat

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 itu dihadiri seluruh Wakil Ketua DPR. Mereka yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Kantor Gubernur Papua Pegunungan, DPRP dan MRPP Harus Selesai Dalam Tiga Tahun

Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM menyatkan, pembangunan yang ingin dicapai saat ini bagaimana pembangunan kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Papua Pegunungan bisa cepat dibangun dan disel

Pemekaran Wilayah Papua Pegunungan Bukan Aspirasi Yang Baru

Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan saat ini semua bisa menyaksikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan ingin untuk maju untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan, sebab hasil dari DOB Provinsi

Evaluasi DOB Papua Selatan, Panja Pengawasan Komisi II Turun ke Lapangan    

“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan sambutan hangat dari seluruh pihak di Provinsi Papua Selatan yang telah menerima Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI,”kata

Kemendagri dan DPRRI Dorong Selesaikan Administrasi Pembangunan Kantor Gubernur

Wakil Mentri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MSi menyatakan sesuai dengan amanat undang -undang nomor 14.15.16 dan 21 tentang pembentukan DOB yang dimekarkan dari Provinsi Papua induk dimana ada Provinsi Papua Pegun

Tinjau Pusat Pemerintahan di Salor, Persoalan Material Jadi Kendala Kontraktor

Perjalanan rombongan ke Salor bersama Gubernur Apolo Safanpo didampingi Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, dan Ketua Majelis Rakya

Komisi I Desak TNI Investigasi Tewasnya 13 Korban Ledakan Amunisi Kedaluwarsa

Dia meminta ada pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Kang Oleh, sapaan akrab Oleh Soleh menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 13 orang, baik dari masyarakat sipil maupun TNI dalam insiden pel

Anggota DPR Usulkan Legalisasi Kasino untuk Menambah Objek Penerimaan Negara

Menurut Galih, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ia menyoroti bahwa meski SDA Indonesia memang kaya dan dominan, ketergantungan berlebihan pada

Belum Ada Pembangunan Infrastruktur di Empat Provinsi Baru di Papua

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Robert J. Kardinal mengatakan, ketika Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan pemekaran di tanah Papua dibahas oleh Pemerintah dan Komisi II DPR, maka disepakati bahwa kantor-kantor Pemerintahan, DPRP (Papua), Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga infrastruktur dibangun dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, dalam pelaksanan tidak berjalan baik

Pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah Ada Kemajuan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menerangkan, ada banyak hal yang telah dijaring, baik dari gubernur maupun bupati dari delapan kabupaten di Papua Tengah beserta Forkopimda. Ia menyebutkan, adapun hal-

Kecam Serangan KKB ke Kepala Komnas HAM, Komisi I Minta TNI-Polri Tindak Tegas

Pasalnya, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey ditembaki KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat, saat tengah memantau operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun, yang hilang

Dorong Pembangunan Rumah Tahanan untuk Sikapi Kondisi Over Kapasitas Lapas

Kunjungan  Yan P Mandenas di Lapas Abepura ini, memang bukan kali pertama. Ia pernah menginjakan kakinya di tempat pembinaan bagi para warga yang bermasalah dengan hukum ini, pada Sabtu, 25 Januari 2025) lalu. Dalam kunj

Operasi Senyap, Iptu Tomi Marbun Seperti Dikorbankan

“Operasi senyap ini sempat beberapa kali suami saya menanyakan pendapat saya tentang operasi KKB ini. Singkat cerita ada waktu dimana kami makan siang sambil saya suapi, tiba-tiba suami saya celetuk. Ini didesak-desak terus suruh berangkat ke hutan sebelum TR keluar, karena itu kejar Kombes” tulis Rubrtarigan di akun Instagramnya.

Velix Wanggai Kritik Pejabat Kementerian dan Usul 5 Program

Velix Wanggai menegaskan pentingnya membangun rasa percaya atau trust building dalam mengelola Papua Pegunungan. Sehingga berbagai langkah penting untuk membangun rasa percaya masyarakat atas kehadiran Provinsi baru perlu dilakukan. Meskipun Pemerintah Pusat mengkategorikan Papua Pegunungan sebagai daerah rawan tinggi dalam kontestasi Pilpres dan Pilkada, namun proses politik berjalan aman, sejuk dan damai baik pemilihan gubernur dan pemilihan 8 bupati se Papua Pegunungan.

Velix Wanggai Kritik Kementerian yang Jarang Kunjungi Wamena

"Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai DOB,"ungkapnya. 

Dana Otsus Harusnya Diberikan Sepenuhnya Kepada Orang Papua

“Sekarang yang terjadi adalah Otsus juga dipangkas. Sementara kita dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasih Otsus dan kamu silahkan jalan tapi hari ini yang terjadi dana Otsus ikut dipangkas, DAU dipangkas, dan DAK juga dipangkas,” sindir Nawipa.

Pemerintah Pusat Berkomitmen Sukseskan Merauke Jadi Lumbung Pangan Nasional

‘’Pemerintah pusat  sungguhh-sungguh ingin mensukseskan program yang sudah dicanangkan oleh bapak Presiden. Kementrian Ppertanian sungguh uar biasa dan  dimana-mana cetak sawah baru dan optimalisasi lahan di Merauke  menjadi judul yang selalu kami bicaraka di senayan,’’ kata Politisi Partai Nasdem

DPR Desak Kejagung Ungkap Semua Pihak Yang Terlibat Korupsi Pertamina

“Kejaksaan Agung mesti mengembangkan dan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini dari sembilan orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka sebelumnya. Karena pesan yang tersampaikan saat ini masyarakat menginginkan para tersangka yang ditangkap bukan hanya pelaksana semata,” ujar Abduh

Amnesti Bagi KKB Jadi Upaya Baru Ciptakan Perdamaian di Papua

"Saya mendengar narapidana konflik bersenjata ini ada yang mengalami sakit berat, cacat permanen, sampai gangguan kejiwaan, pemberian amnesti ini dapat mengobati dendam dan meredakan konflik bersenjata," ujarnya.

DPR RI Sambangi Calon Dapur Umum di Mimika

Rahayu mengatakan, program ini sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa akan memastika anak-anak Indonesia mulai dari usia yang paling kecil hingga 18 tahun bisa mendapatkan makan bergizi gratis.

DPR dan Pemerintah Sepakat Biaya Haji 2025 Rp 55,4 Juta per Jamaah

 "Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," kata Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid saat memimpin rapat.

Reses Komisi X DPR RI, Perubahan yang Lebih Pro Kepada Pendidikan di Papua

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifa Sjaifudian mengatakan pihaknya sedang mendalami persoalan-persoalan yang tengah dihadapi di Papua, khususnya di masa transisi dengan adanya Undang-undang Otsus.

Berharap Hadirnya Kementerian HAM Mampu Bawa Kemajuan Hak Asasi bagi Warga

Pernyataan ini disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Hari HAM Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76 tahun, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

Pencetakan Sawah, Masyarakat Lokal Harus Dilibatkan

Setelah paparan, Ketua Tim Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan bahwa pada prinsipnya Komisi IV  mendukung penuh pencetakan sawah baru di Merauke. Hanya saja, lanjutnya, bahwa fakta menunjukan sejak zaman orde baru Pak Harto sampai terakhir zaman Jokowi, Merauke sebagai  lumbung pangan nasional gagal.   

Setyo Budiyanto: Kepercayaan Rakyat dan Amanah yang Harus Saya Jaga

 Setyo meyakini, Pimpinan KPK yang dihasilkan dari proses seleksi panitia seleksi (pansel) hingga akhir pada uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, menghasilkan Pimpinan KPK yang independen. Ia mengapresiasi proses rangkaian seleksi capim KPK yang telah berjalan transparan.

Kawal Revisi UU Hak Cipta, Melly Goeslaw Pastikan Berpihak pada Pekerja Seni

Anggota Komisi X itu mengklaim berusaha memperjuangkan perbaikan Undang-Undang Hak Cipta supaya pelanggaran hak cipta dapat menurun atau bahkan tidak terjadi lagi. Sebab, selama ini sangat marak kasus pelanggaran hak cipta seperti pembajakan dan lain lain di era digital sekarang ini. Hal itu tidak boleh terulang pada masa mendatang.

Siap Perjuangkan Aspirasi Papua di Senayan

"Sebagai Ketua Himpaudi di Kabupaten Biak Numfor dan juga pemerhati PAUD, saya berharap bisa ditempatkan di komisi yang berfokus pada pendidikan. Ini sangat penting, terutama untuk mengawal kebijakan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di Papua," tegasnya.

Rusdi Kirana Jadi Anggota DPR Paling Kaya dengan Kekayaan Rp 2,6 Triliun

Berdasar data tersebut, ada dua anggota DPR yang memiliki kekayaan di atas satu triliun rupiah. Yakni, Rusdi Kirana (PKB) dengan kekayaan lebih dari Rp 2,6 triliun. Rusdi memiliki aset berupa tanah dan bangunan di sepuluh tempat senilai Rp 289 miliar. Tiga aset di antaranya berada di Malaysia dan Singapura.

Resmi Duduk di Parlemen, Naomi Rumkabu Sampaikan Terima Kasih

Pelantikan ini begitu menjadi istimewa, karena Ruth Naomi Rumkabu dalam masa kehamilannya dilantik dan didampingi langsung oleh Suami Herry Ario Naap, Bupati Biak Numfor periode 2019-2024, yang juga sebagai petahana pada Pilkada 2024 ini untuk Kabupaten Biak Numfor.

18 Legislator Asal Papua Resmi Dilantik di Senayan

Pelantikan ini dilakukan di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menyoal Komposisi Pimpinan DPR RI, Puan Maharani Jadi Ketua untuk Kedua Kali

Sementara itu, di deretan wakil ketua dewan, posisi Sufmi Dasco Ahmad mewakili Partai Gerindra juga tak tergantikan. Berbeda dengan wakil ketua dari PKB, Golkar, dan Nasdem. Dari PKB, jatah wakil ketua diisi Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebelumnya kursi itu diduduki Muhaimin Iskandar. Pada periode kali ini, Muhaimin tak lagi menjadi anggota DPR.

Didominasi Wajah Lama, Senayan Masih Dikuasai Pendukung Pemerintah

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, dari sejumlah variabel, kebaruan di DPR periode ini sangat minim. Sebab, hasil pemilu menempatkan urutan partai yang nyaris sama dengan 2019 lalu. Imbasnya, sebaran kursi tidak banyak bergeser signifikan, kecuali keluarnya PPP dari parlemen.

Jadi Anggota DPR Termuda, Ngaku Terjun ke Politik karena Terinspirasi Sang Ayah

Annisa didapuk sebagai pimpinan DPR sementara, karena menjadi anggota DPR termuda. Ia memimpin sidang pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 bersama Guntur Sasono yang merupakan anggota DPR tertua.

RUU Tentang Perubahan UU MK Disepakati Dibahas Periode Depan

"RUU tentang Perubahan Keempat atas UU MK sebagai RUU operan Komisi III DPR RI yang pembahasan selanjutnya adalah diagendakan Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan pada rapat paripurna masa keanggotaan DPR RI periode 2024—2029," kata Puan

Puan Klaim DPR Periode 2019-2024 Berhasil Sahkan 225 RUU Menjadi Undang-Undang

Adapun 225 RUU yang telah disahkan menjadi UU itu terdiri dari 48 RUU, dari daftar Prolegnas 2019-2024, dan 177 RUU kumulatif terbuka. Sementara 5 RUU disepakati tidak dilanjutkan pembahasannya, sementara 225 UU tersebut termasuk sejumlah UU yang disahkan DPR hari ini.

Rapat Paripurna Penutupan DPR RI Sahkan 10 Undang-Undang, Ini Rinciannya

"Tanpa terasa, masa bakti selama lima tahun telah kita jalani sejak tanggal 1 Oktober 2019 dan hari ini kita berada pada hari terakhir," kata Puan dalam Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

RUU PPRT Akhirnya Disetujui Masuk Prolegnas Prioritas 2024–2029

"Melalui forum rapat paripurna ini kami meminta persetujuan terhadap usulan Badan Legislasi (Baleg) atas usulan terkait RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masuk dalam prioritas Prolegnas pada masa keanggotaan DPR 2024–2029, apakah dapat disetujui?

Raker dengan Komisi I Jelang Akhir Masa Tugas, Menhan Sampaikan Permohonan Maaf

Mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu pun menyampaikan bahwa sejauh ini pengeluaran anggaran pertahanan Indonesia terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tergolong rendah untuk negara Asia.

Komisi II DPR Ingatkan Paslon Suarakan Kampanye Damai pada Pilkada Serentak

Kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama dua bulan, dari 25 September hingga 23 November 2024. Guspardi menekankan, kepada para calon untuk memanfaatkan kampanye ini untuk mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat.

Antrean Haji 30-40 Tahun, Malah Targetkan Ada 422 Ribu Pendaftar Tahun Depan

”Target 2025 untuk dana kelolaan Rp 188,86 triliun atau meningkat 11,1 persen," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah. Dia menyampaikan, jumlah pendaftar haji tahun depan meningkat 9,6 persen. Karena itu, tahun depan ditargetkan ada 422 ribu pendaftar baru.

Sayonara dengan Mitra Kerja di Banggar DPR RI, Menkeu Sri Mulyani Menangis Haru

"Tentu apa yang selama bertahun-tahun kita kerjakan bersama tidak bisa dikatakan telah paripurna, tidak pula dapat dikatakan sempurna. Untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang semakin prudent, efektif, dan berkerakyatan, kiranya para pengelola keuangan negara ke depannya terus selalu mengedepankan kompetensi, kecakapan, dan yang paling penting, kejujuran," ujarnya.

Sepakat Pilkada Calon Tunggal Diulang Pada 2025 jika Kotak Kosong yang Menang

"Daerah yang pelaksanaan Pilkadanya hanya terdiri dari satu pasang calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025," katanya.

Sulaeman Hamzah: Pembangunan Papua Jadi Prioritas di Era Jokowi

   Program kegiatan untuk Papua, kata dia, negara menitipkan melalui kementerian dan lembaga sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Bertambah dari 34 Jadi 40

Pasal krusial yang akan dibahas dalam RUU tersebut berkaitan dengan pembatasan jumlah kementerian. Dalam pasal 15 UU 39/2008 disebut jumlah Kementerian dibatasi paling banyak 34. Pembatasan itu sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Sementara dalam RUU tersebut, batasan itu rencananya akan diubah menjadi 40.

PSN Tak Boleh Gagal, Anggota DPR RI Singgung Kebun Jagung di Keerom 

Hal ini dikatakan Anggota DPR RI Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan Dapil Papua periode 2019-2024 H. Sulaeman L.Hamzah. Sulaeman. Sulaeman sendiri kini terpilih menjadi anggota DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Papua Selatan.

Komisi X DPR RI : Kedepankan Metode Belajar Berpikir Kritis

  Menurut Dede, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, metode berpikir kritis berperan penting untuk membantu peserta didik menemukan jalan keluar dari beragam persoalan yang mereka hadapi.

Komisi VII DPR RI Apresiasi Capaian Smelter Freeport Indonesia

“Kami berharap produksi ini berkembang lebih lanjut lagi, sehingga output yang dihasilkan PTFI bisa diserap di dalam negeri. Setelah Smelter PTFI berdiri, ada desakan lebih besar lagi bagi pemerintah untuk menghadirkan industri turunan agar nilai tambah dari output Smelter PTFI tidak hanya di ekspor tetapi dapat dikelola di dalam negeri,” katanya.

Jokowi Enggan Tanggapi Revisi UU TNI-Polri

Proses penyusunan DIM, kata Dini, dilakukan oleh kementerian maupun lembaga terkait, seperti RUU TNI dan Polri oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Atasi OPM,  Pemerintahan Diminta Optimalkan Pendekatan Sosial Budaya 

Terkait hal tersebut, dia menyebut Komisi I DPR mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua secara cepat, pesat, dan signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Kurang Dokter Spesialis Menyengsarakan Rakyat

   Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kemarin (10/7) menyatakan hal senada. Dia menyebut kepuasan peserta JKN terhadap layanan kesehatan sangat tergantung pada layanan SDM Kesehatan di faskes. Memang pada faskes yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan telah dilakukan kredensialing untuk memeriksa kesiapan faskes. Terutama dokter spesialis dan dokter umum. 

Pansus Angket Haji Akan Panggil Menag Yaqut

Marwan mengatakan, jika Menag Yaqut tidak bisa menjelaskan terkait penggunaan kuota tambahan yang dialihkan ke kuota haji khusus, maka pansus angket akan bertanya langsung kepada Presiden Joko Widodo.

PPATK: 1.000 Anggota DPR RI dan DPRD Terlibat Judi Online

Ivan menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerima instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto agar temuan PPATK terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara. 

Dirut BPJS Kesehatan Tegaskan Pelayanan JKN Tidak Berubah

Ghufron menjelaskan bahwa salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 adalah tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan layanan dan kepuasan peserta JKN saat mengakses fasilitas kesehatan.

Latest news

- Advertisement -spot_img