Yan Mandenas memaparkan perubahan signifikan pasca pemekaran provinsi di Papua yang kini terdiri dari enam provinsi. Menurutnya, alokasi anggaran untuk kabupaten di Papua kini lebih besar daripada yang diberikan kepada p
Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 itu dihadiri seluruh Wakil Ketua DPR. Mereka yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM menyatkan, pembangunan yang ingin dicapai saat ini bagaimana pembangunan kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Papua Pegunungan bisa cepat dibangun dan disel
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan saat ini semua bisa menyaksikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan ingin untuk maju untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan, sebab hasil dari DOB Provinsi
“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan sambutan hangat dari seluruh pihak di Provinsi Papua Selatan yang telah menerima Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI,”kata
Wakil Mentri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MSi menyatakan sesuai dengan amanat undang -undang nomor 14.15.16 dan 21 tentang pembentukan DOB yang dimekarkan dari Provinsi Papua induk dimana ada Provinsi Papua Pegun
Perjalanan rombongan ke Salor bersama Gubernur Apolo Safanpo didampingi Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, dan Ketua Majelis Rakya
Dia meminta ada pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Kang Oleh, sapaan akrab Oleh Soleh menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 13 orang, baik dari masyarakat sipil maupun TNI dalam insiden pel
Menurut Galih, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ia menyoroti bahwa meski SDA Indonesia memang kaya dan dominan, ketergantungan berlebihan pada
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Robert J. Kardinal mengatakan, ketika Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan pemekaran di tanah Papua dibahas oleh Pemerintah dan Komisi II DPR, maka disepakati bahwa kantor-kantor Pemerintahan, DPRP (Papua), Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga infrastruktur dibangun dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, dalam pelaksanan tidak berjalan baik
