Anggota DPR dari Fraksi Golkar Robert J. Kardinal mengatakan, ketika Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan pemekaran di tanah Papua dibahas oleh Pemerintah dan Komisi II DPR, maka disepakati bahwa kantor-kantor Pemerintahan, DPRP (Papua), Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga infrastruktur dibangun dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, dalam pelaksanan tidak berjalan baik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menerangkan, ada banyak hal yang telah dijaring, baik dari gubernur maupun bupati dari delapan kabupaten di Papua Tengah beserta Forkopimda. Ia menyebutkan, adapun hal-
Pasalnya, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey ditembaki KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat, saat tengah memantau operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun, yang hilang
Kunjungan Yan P Mandenas di Lapas Abepura ini, memang bukan kali pertama. Ia pernah menginjakan kakinya di tempat pembinaan bagi para warga yang bermasalah dengan hukum ini, pada Sabtu, 25 Januari 2025) lalu. Dalam kunj
“Operasi senyap ini sempat beberapa kali suami saya menanyakan pendapat saya tentang operasi KKB ini. Singkat cerita ada waktu dimana kami makan siang sambil saya suapi, tiba-tiba suami saya celetuk. Ini didesak-desak terus suruh berangkat ke hutan sebelum TR keluar, karena itu kejar Kombes” tulis Rubrtarigan di akun Instagramnya.
Velix Wanggai menegaskan pentingnya membangun rasa percaya atau trust building dalam mengelola Papua Pegunungan. Sehingga berbagai langkah penting untuk membangun rasa percaya masyarakat atas kehadiran Provinsi baru perlu dilakukan. Meskipun Pemerintah Pusat mengkategorikan Papua Pegunungan sebagai daerah rawan tinggi dalam kontestasi Pilpres dan Pilkada, namun proses politik berjalan aman, sejuk dan damai baik pemilihan gubernur dan pemilihan 8 bupati se Papua Pegunungan.
"Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai DOB,"ungkapnya.
“Sekarang yang terjadi adalah Otsus juga dipangkas. Sementara kita dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasih Otsus dan kamu silahkan jalan tapi hari ini yang terjadi dana Otsus ikut dipangkas, DAU dipangkas, dan DAK juga dipangkas,” sindir Nawipa.
‘’Pemerintah pusat sungguhh-sungguh ingin mensukseskan program yang sudah dicanangkan oleh bapak Presiden. Kementrian Ppertanian sungguh uar biasa dan dimana-mana cetak sawah baru dan optimalisasi lahan di Merauke menjadi judul yang selalu kami bicaraka di senayan,’’ kata Politisi Partai Nasdem
“Kejaksaan Agung mesti mengembangkan dan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini dari sembilan orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka sebelumnya. Karena pesan yang tersampaikan saat ini masyarakat menginginkan para tersangka yang ditangkap bukan hanya pelaksana semata,” ujar Abduh
