“Operasi senyap ini sempat beberapa kali suami saya menanyakan pendapat saya tentang operasi KKB ini. Singkat cerita ada waktu dimana kami makan siang sambil saya suapi, tiba-tiba suami saya celetuk. Ini didesak-desak terus suruh berangkat ke hutan sebelum TR keluar, karena itu kejar Kombes” tulis Rubrtarigan di akun Instagramnya.
Velix Wanggai menegaskan pentingnya membangun rasa percaya atau trust building dalam mengelola Papua Pegunungan. Sehingga berbagai langkah penting untuk membangun rasa percaya masyarakat atas kehadiran Provinsi baru perlu dilakukan. Meskipun Pemerintah Pusat mengkategorikan Papua Pegunungan sebagai daerah rawan tinggi dalam kontestasi Pilpres dan Pilkada, namun proses politik berjalan aman, sejuk dan damai baik pemilihan gubernur dan pemilihan 8 bupati se Papua Pegunungan.
"Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai DOB,"ungkapnya.
“Sekarang yang terjadi adalah Otsus juga dipangkas. Sementara kita dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasih Otsus dan kamu silahkan jalan tapi hari ini yang terjadi dana Otsus ikut dipangkas, DAU dipangkas, dan DAK juga dipangkas,” sindir Nawipa.
‘’Pemerintah pusat sungguhh-sungguh ingin mensukseskan program yang sudah dicanangkan oleh bapak Presiden. Kementrian Ppertanian sungguh uar biasa dan dimana-mana cetak sawah baru dan optimalisasi lahan di Merauke menjadi judul yang selalu kami bicaraka di senayan,’’ kata Politisi Partai Nasdem
“Kejaksaan Agung mesti mengembangkan dan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini dari sembilan orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka sebelumnya. Karena pesan yang tersampaikan saat ini masyarakat menginginkan para tersangka yang ditangkap bukan hanya pelaksana semata,” ujar Abduh
"Saya mendengar narapidana konflik bersenjata ini ada yang mengalami sakit berat, cacat permanen, sampai gangguan kejiwaan, pemberian amnesti ini dapat mengobati dendam dan meredakan konflik bersenjata," ujarnya.
Rahayu mengatakan, program ini sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa akan memastika anak-anak Indonesia mulai dari usia yang paling kecil hingga 18 tahun bisa mendapatkan makan bergizi gratis.
"Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," kata Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid saat memimpin rapat.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifa Sjaifudian mengatakan pihaknya sedang mendalami persoalan-persoalan yang tengah dihadapi di Papua, khususnya di masa transisi dengan adanya Undang-undang Otsus.
