Kadis Dukcapil Kota Jayapura, Raimond Mandibondibo menjelaskan, Nikah massal untuk pasangan Muslim akan diselenggarakan 27 Februari, namun saat ini yang sudah terdaftar belum memenuhi kuota yang dibutuhkan.
"Pemanfaatan mesin ADM ini sangat signifikan kegunaannya di MPP dan salah satu stand atau gerai yang dikunjungi di MPP itu adalah gerai Dukcapil," kata Raymond Mandibondibo,
  Dandim 1707/Merauke Letkol Inf Johny Nofriady, S.E., M.Han melalui Pasi Ter Kodim 1707/Merauke Kapten Inf Arman Tanjung menjelaskan, bakti sosial ini bertujuan untuk mewadahi masyarakat yang ingin mengurus surat administrasi kependudukan seperti pembuatan Akta Kelahiran.
  Disdukcapil Kota Jayapura itu juga memperoleh nilai tertinggi dari kabupaten lainnya di Papua, termasuk dari beberapa OPD di Pemkot Jayapura yang mendapatkan penilaian serupa dari Ombudsman Perwakilan Papua.
Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf. Slamet Wijaya melalui Pasiter Kodim 1710/Mimika, Kapten Inf. Teguh Heru mengatakan, dalam rangka menyongsong hari juang Kartika, kegiatan pelayanan adminduk merupakan salahsatu dari beberapa rangkaian kegiatan lainnya.
  Dia mengatakan pentingnya layanan berbasis digital ini supaya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik dan prima dari pemerintah. Hal ini juga sehubungan dengan upaya perbaikan layanan di internal dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura.
  Adapun DPTb ini terbagi menjadi dua kategori, meliputi DPTb Pindah Masuk ke Kota Jayapura, dan Pindah Keluar dari Kota Jayapura. Sesuai berita acara Rapat Pleno tertutup KPU Kota Jayapura, 29 Oktober 2024 lalu, jumlah Pemilih Pindah Masuk ke Kota Jayapura sebanyak 21 pemilih. Jumlah ini terdiri dari Laki-Laki, 11 orang, dan perempuan 10 orang.
  Dia mengatakan pengurusannya tidak susah dan pemerintah tentunya memberikan kemudahan termasuk tidak dikenakan biaya sepeserpun dalam pengurusannya. Hanya saja pengurusan KTP atau dokumen kependudukan ini disesuaikan dengan mekanisme dan aturan yang diterapkan undang-undang.
 Saat ini, lanjutnya, hanya dua rumah sakit yang belum bekerja sama sehingga bayi-bayi yang lahir di rumah sakit tersebut tidak langsung memiliki KIA. "Kedua rumah sakit itu adalah RSUD Jayapura dan RSUD Abepura, namun kami masih terus berkomunikasi agar kedua rumah sakit juga dapat melayani KIA," kata Raymond Mandibodibo.
 Menurut Kepala Disdukcapil Kota Jayapura, Raymond Mandibondibo, dalam kegiatan pelayanan langsung di masyarakat ini, pihaknya lebih focus kepada masyarakat yang berusia 16 tahun ke atas, khususnya yang belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik.
