Rustan Saru ingin memastikan pelayanan dari di semua OPD lingkungan Pemkot Jayapura itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan nyaman bagi masyarakat. Namun dalam kunjungannya ke Dukcapil, Rustan Saru masih menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi salah satu diantaranya adalah layanan via online.
Diakuinya, untuk pelayanan kesehatan memang sangat diperlukan data kependudukan, apa lagi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga dengan koordinasi yang baik dengan Dukcapil, dapat menjawab tantangan pelayanan rumah sakit, bagi masyarakat Kabupaten Jayapura yang harus dirawat tetapi tidak memiliki KTP.
Kadis Dukcapil Kota Jayapura, Raimond Mandibondibo menjelaskan, Nikah massal untuk pasangan Muslim akan diselenggarakan 27 Februari, namun saat ini yang sudah terdaftar belum memenuhi kuota yang dibutuhkan.
"Pemanfaatan mesin ADM ini sangat signifikan kegunaannya di MPP dan salah satu stand atau gerai yang dikunjungi di MPP itu adalah gerai Dukcapil," kata Raymond Mandibondibo,
Dandim 1707/Merauke Letkol Inf Johny Nofriady, S.E., M.Han melalui Pasi Ter Kodim 1707/Merauke Kapten Inf Arman Tanjung menjelaskan, bakti sosial ini bertujuan untuk mewadahi masyarakat yang ingin mengurus surat administrasi kependudukan seperti pembuatan Akta Kelahiran.
Disdukcapil Kota Jayapura itu juga memperoleh nilai tertinggi dari kabupaten lainnya di Papua, termasuk dari beberapa OPD di Pemkot Jayapura yang mendapatkan penilaian serupa dari Ombudsman Perwakilan Papua.
Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf. Slamet Wijaya melalui Pasiter Kodim 1710/Mimika, Kapten Inf. Teguh Heru mengatakan, dalam rangka menyongsong hari juang Kartika, kegiatan pelayanan adminduk merupakan salahsatu dari beberapa rangkaian kegiatan lainnya.
Dia mengatakan pentingnya layanan berbasis digital ini supaya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik dan prima dari pemerintah. Hal ini juga sehubungan dengan upaya perbaikan layanan di internal dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura.
Adapun DPTb ini terbagi menjadi dua kategori, meliputi DPTb Pindah Masuk ke Kota Jayapura, dan Pindah Keluar dari Kota Jayapura. Sesuai berita acara Rapat Pleno tertutup KPU Kota Jayapura, 29 Oktober 2024 lalu, jumlah Pemilih Pindah Masuk ke Kota Jayapura sebanyak 21 pemilih. Jumlah ini terdiri dari Laki-Laki, 11 orang, dan perempuan 10 orang.
Dia mengatakan pengurusannya tidak susah dan pemerintah tentunya memberikan kemudahan termasuk tidak dikenakan biaya sepeserpun dalam pengurusannya. Hanya saja pengurusan KTP atau dokumen kependudukan ini disesuaikan dengan mekanisme dan aturan yang diterapkan undang-undang.
