Dia mengatakan pengurusannya tidak susah dan pemerintah tentunya memberikan kemudahan termasuk tidak dikenakan biaya sepeserpun dalam pengurusannya. Hanya saja pengurusan KTP atau dokumen kependudukan ini disesuaikan dengan mekanisme dan aturan yang diterapkan undang-undang.
 Saat ini, lanjutnya, hanya dua rumah sakit yang belum bekerja sama sehingga bayi-bayi yang lahir di rumah sakit tersebut tidak langsung memiliki KIA. "Kedua rumah sakit itu adalah RSUD Jayapura dan RSUD Abepura, namun kami masih terus berkomunikasi agar kedua rumah sakit juga dapat melayani KIA," kata Raymond Mandibodibo.
 Menurut Kepala Disdukcapil Kota Jayapura, Raymond Mandibondibo, dalam kegiatan pelayanan langsung di masyarakat ini, pihaknya lebih focus kepada masyarakat yang berusia 16 tahun ke atas, khususnya yang belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik.
  "Saya mengajak dan mengimbau kepada kita semua, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, maka kami dari Pemkot Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah menerapkan aplikasi IKD. Karena itu, bagi seluruh bapak/ibu warga Kota Jayapura yang belum memiliki identitas kependudukan digital, saya sarankan mari kita menggunakan aplikasi ini," katanya.
Karena itu menurutnya kunjungan itu semata-mata hanya ingin memastikan pelayanan dari semua pegawai atau staf yang ada di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Jayapura itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.
  Kepala Dispendukcapil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo mengatakan, program jemput bola tersebut selama ini sudah dilakukan dan terus dilakukan kedepannya. Apalagi menjelang pemilihan kepala daerah, pihaknya juga terus berupaya untuk memastikan semua penduduk di Kota Jayapura yang berusia 17 tahun ke atas harus memiliki KTP elektronik.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika, Amirullah mengatakan, masyarakat yang belum memiliki dokumen Adminduk baik KTP maupun yang lainnya akan didatangi untuk mendapat pelayanan Adminduk.
  Tentunya yang belum melakukan perekaman ini akan dilakukan upaya jemput bola maupun menggerakkan masyarakat untuk mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, termasuk di beberapa distrik yang saat ini sudah membuka pelayanan perekaman KTP elektronik.
  Misalnya pada saat ada penerimaan CPNS, biasanya banyak masyarakat yang melakukan pindah masuk, kemudian apabila penerimaan CPNS dilakukan di daerah lain, banyak juga warga yang melakukan pengajuan pindah domisili ke daerah yang dimaksud.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo kepada Cenderawasih Pos di Lapas Kelas IIB Timika menerangkan, kegiatan ini dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban warga binaan Lapas sebagai warga negara Indonesia (WNI). Â
