“Kami berharap situasi Kamtibmas di Kota Jayapura terlebih di Papua selalu kondusif dan setiap tokoh perlu mendukung situasi yang aman menjelang atau pada saat Pemilu 2024,” kata Sekjend DPP Barisan Merah Putih dan Ketua Pemuda Adat Saireri II, Ali Kabiyai saat ditemui di Hotel Sahid Entrop usai kegiatan, Sabtu (28/10).
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan bahwa penangkapan itu lantaran para mahasiswa kedapatan membawa odol. Menurutnya hal itu mengindikasikan mereka hendak merusuh.
Rencananya adalah IPWP akan menggunakan salah satu ruang pertemuan di gedung parlemen Inggris dan nama – nama di atas telah mengajukan surat ke Ketua House Of Mommon (DPR) Parlemen Inggris untuk minta izin menggunakan salah satu ruangan.
Aksi demo damai ini diawali dengan melakukan longmarch dari sekolah mereka di Jalan Misi secara tertib sambil dikawal kepala sekolah dan guru-guru mereka, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan.
Dari pantauan Cenderawasih Pos hampir semua pedagang yang ada di Kota Wamena menutup tempat usahanya mulai dari Supermaket, Minimarket, Pertokoan, konter HP, restoran, café warung makan hingga warung kaki lima dan juga kios –kios kecil hingga mengakibatkan perekonomian di Kota Wamena lumpuh dan menyulitkan masyarakat.
Tuntutan dan aksi demo ini terkait menyikapi maraknya aksi Kriminalitas di Wilayah Kota wamena yang nyata-nyata menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi masyarakat Jayawijaya.
Sebelumnya sejumlah kabupaten termasuk di Kota Jayapura juga dilakukan aksi demo untuk mendukung proses yang sedang berjalan. Pasca pengumuman ini Kota Jayapura terpantau adem ayem. Hanya saja meski demikian pihak keamanan masih terus memantau perkembangan dengan melihat peluang gangguan yang mungkin terjadi.
Ia menyampaikan bahwa beberapa hari terakhir ada selebaran yang beredar di media sosial dan diyakini masyarakat pasti mengetahui sehingga pihak kepolisian telah membangun komunikasi untuk memastikan apa saja yang akan dilakukan.
Salah seorang orator, Rafael Taorekeyau dalam orasinya menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan dan pengoperasian pesawat yang dituduhkan pada JR adalah kriminalisasi. Untuk itu, mereka mendesak agar Kejaksaan Negeri Mimika dan Kejaksaan Tinggi Papua mencabut berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jayapura.
