Gubernur Papua Pegunungan Dr(HC), John Tabo, SE, M,B.A meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera mempercepat realisasi anggaran dan program pembangunan sebab saat ini Provinsi Papua Pegunungan mendapat tambahan anggaran dari dana O
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus itu terkecil, namun kesalahannya kembali ke pada kita, namun kalau dilihat orang asli papua yang ada di wilayah ini 1,4 juta lebih,
Papua seakan masih dihadapkan pada pembangunan yang sulit diabaikan. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya dengan menetapkan alokasi dana Otsus Papua sebesar Rp 12,69 triliun, meningk
Hal itu disampaikannya Mendagri dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan terkait Otsus Papua, Otsus Aceh, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Komisi II DPR RI. Fokus u
Menurut Fakhiri, peningkatan dana Otsus diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah daerah akan segera menyiapkan perencanaan program agar penggunaan dana terseb
agu dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Kabupaten Mimika tahun 2026 sebesar Rp196.135.662.000. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Yohana Paliling, menjelaskan
Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggenjot penyerapan anggaran demi pembangunan daerah
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menegaskan, pembagian DPA sejak awal tahun bertujuan agar setiap OPD dapat segera memetakan anggaran serta menyusun rencana kerja secara matang dan terukur.
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan cukup berat, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dampaknya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura menga
Ferdinand Hanuebi namanya, dikenal sangat mengayomi, karena sebelumnya punya pengalaman 6 tahun sebagai kepala Kampung Nafri. Meski cenderung pendiam atau tidak banyak ngomong, namun Pak Ferdinand orangnya tegas. Ia terl
Program tersebut kata Hanuebi masih dalam tahap proses pengusulan dan perancangan, berharap mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.
Sebagai informasi dilantiknya Hanuebi menjadi wakil ketua III DPR Kota Jayapura menjadi langkah penting dalam mendorong inklusivitas dan keterwakilan masyarakat adat di lembaga legislatif, khususnya dari 10 Kampung adat
Menghadapi tahun 2026, RSUD Yowari berencana meningkatkan alokasi anggaran Otsus menjadi sekitar Rp1,2 miliar. Hal ini sebagai antisipasi meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak lagi memiliki jaminan kesehatan akibat k
Menurut Yunus Wonda, Presiden mengungkapkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada tahun ini sebesar Rp12 triliun, namun pada 2026 sempat direncanakan turun menjadi Rp10 triliun. Namun Presiden meminta agar dana te
Menurut Denny, penambahan Dana Otsus tersebut merupakan langkah strategis dan sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus difokuskan pada sektor-sekt
Menanggapi itu, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebutkan bahwa, pernyataan ini penting sebagai peringatan politik, namun perlu ditempatkan s
Menanggapi rencana penurunan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah akan mengupayakan penambahan dana Otsus Papua pada 2026 hingga kembali ke angka Rp12 triliun, apabila terdapat penghematan Anggaran Pendapatan
Fraksi mengingatkan kembali bahwa lahirnya UU Otsus Papua Tahun 2001—yang kemudian direvisi menjadi UU No. 2 Tahun 2021 merupakan solusi meredam dinamika politik di Papua dua dekade lalu. Fraksi juga menyoroti kondisi du
Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway, menilai realisasi Dana Otsus tahun ini sangat mengecewakan. Ia menyebut bahwa tujuan awal pembentukan provinsi baru seh
Yusuf menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi sebagai bagian dari mekanisme distribusi Dana Otsus baru yang kini dihitung berdasarkan formula tertentu, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, dan indikator kinerja daerah
Ditemui di ruang kerjanya, Damianus Katayu yang sebelumnya merupakan seorang dosen perguruan tinggi swasta di Merauke itu mengatakan bahwa dengan Otsus jilid pertama yang telah berjalan kurang lebih 20 tahun, telah dilak
David Tom Tuwok menjelaskan, APBD induk 2026 tersebut sudah harus dibahas dan ditetapkan sebelum tanggal 30 November2026. Jika tidak, maka akan mempengaruhi syarat salur dana Otsus Papua 2025 termin ketiga.
Menangapi itu, Dosen Ilmu Pemerintah Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Usman Pakasi mengatakan bahwa, bantuan yang dimaksudkan pemerintah pusat untuk Papua bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyara
"Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik. Kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin selama ini masih banyak kekuran
Ia menyebut, anggaran tahun 2025 yang disediakan pemerintah sudah diploting pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Mulai dari pembinaan kepada perempuan kaum rentan, hingga pendampingan di panti-panti.
Plt Bapperida Papua, Jimmy Alberto Thesia menyebut, pihaknya akan melaksanakan proses salur di tempat yang dilakukan di Jayapura. Ini dikarenakan realisasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Otsus rata-rata
PURT DPD RI berkunjung ke Papua Selatan untuk meninjau proyek pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke sekaligus meminta dukungan kepada Gubernur Apolo terkait
Yoseph Yanawo Yolmen menjelaskan, ada 7 agenda yang harus dibicarakan secara bersama. Pertama, berkaitan dengan data base penerima beasiswa dari dana Otsus. Kedua, beasiswa ADIK, ADEM dan beasiswa KIP.
Kemudian untuk wilayah atas, Web, Yaffi, Towe dan sekitarnya, kata Bupati Gusbager, yang bersumber dari DAK tahun ini kena efisiensi. “Harus bisa bersabar, karena dana pelaksanaan pembangunan jalan baik peningkatan maupu
Menurut Herald, selain pendataan OAP, penggunaan dana Otsus juga diarahkan pada peningkatan pelayanan kependudukan di 19 distrik, pengumpulan serta analisis data penduduk di kampung-kampung, hingga pengadaan dokumen dan
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bahwa total dana Otsus dan DTI yang diterima Provinsi Papua mencapai Rp178,2 miliar. Dana itu dibagi sesuai ketentuan, yakni 60 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua d
"Kenapa ini penting, mengingat semakin rapuhnya fiskal Papua Selatan. Semakin sempit, karena potensi PAD sangat kecil. Ada efesiensi, belum lagi ada pemotongan anggaran yang semakin besar di tahun 2026 yang besarnya hamp
Untuk itu, pihaknya meminta Pemda setempat segera mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dilakukan untuk Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif. “Kita memberi limit waktu kepada Pemda setempat untuk segera mel
Dana Otsus ini juga dibagi dalam tiga bagian diantaranya, Dana otsus 1 % atau Block Grand sebesar Rp. 77.030.400.000, Dana otsus 1,25 % atau Spesifik Grand sebesar Rp. 89.855.791.000 dan terakhir Dana Tambahan Infrastruk
"Kami berikan batas waktu bagi setiap OPD agar dapat segera melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana Otsus tahap pertama, diharapkan akhir bulan ini selesai, agar kita dapat mengejar pencairan dana Otsus tahap kedu
Plt Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Jimmy Alberto Thesia menerangkan penggunaan dana Otsus termin I meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.
Yoseph Yanawo Yolmen menjelaskan, serapan dana Otsus yang harus dipercepat tersebut karena sudah ada kesepakatan bersama antara Kementrian Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Bappenas dan pemerintah provinsi dan kabupaten ko
Anggota DPRK Jayapura jalur Otsus, Nelson Yohosua Ondi mengatakan anggaran yang bisa digeser, itupun harus sesuai dengan aturan. Hal ini saya sampaikan sesuai dengan informasi yang saya terima bahwa ada anggaran yang dig
Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut, pihaknya akan melaksanakan beberapa pelatihan, yang akan dibiayai dengan dana otonomi khusus.
"Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,5 miliar, dari dana Otsus dan akan difokuskan
“Seluruhnya sudah dicairkan, tinggal percepatan pelaksanaan untuk surat pertanggungjawaban (SPJ) yang akan kami rapatkan,” kata Plt Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Jimmy
Marthen, menjelaskan bahwa dana yang telah masuk rekening kas daerah (Kasda) sebesar kurang lebih Rp50 miliar dari total alokasi Rp160 miliar yang akan dicairkan dalam tiga tahap.
Kepala Bidang Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Junno Robertho Marbase menjelaskan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di kampung merupakan sebuah program yang rutin p
Dalam rapat tersebut, hasil penjaringan diserahkan kepada Penjabat Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Susana Wanggai. Penjaringan ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan MRP terhadap pengelolaan D
Menurutnya, meski dana Otsus belum ada informasi, dalam hal ini pelaporan pertanggung jawaban telah dilakukan, tinggal menunggu transferan pusat. Namun untuk lelang proyek yang bersumber dari dana Otsus harus dilakukan.
Eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Papua diprediksi akan terus memakan korban jiwa baik warga sipil maupun aparat keamanan. Ini dikatakan tak lepas karena aktor utama sumber kekerasan berdarah ini belum sadar dan
Ketua Komisi IV DPRP, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bagi OAP merupakan langkah konkret agar manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai, masih banyak OAP yang
Dijelaskan, penyaluran dana Otsus dilakukan tiga tahap dalam setahun. Dilakukan pada April, Juni dan Oktober. Namun, keterlambatan proses administrasi di daerah bisa berdampak pada pergeseran jadwal pencairan.
Hal ini setelah dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada laporan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) yang telah final dan diterima oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
"Seperti yang kita lihat, dengan adanya pembangunan yang besar-besaran di Sentani dan sekitarnya, banyak hutan sagu yang telah ditebang untuk dibangun perumahan maupun pertokoan, hal ini mengurangi jumlah hutan sagu di K
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai menjelaskan untuk penerima Dana Otsus tahun ini besarannya sama dengan tahun 2024 lalu.
Kata Antonius, kategori yang pertama yakni pasien Orang Asli Papua kategori tidak mampu. Kemudian yang kedua, pasien masyarakat Orang Asli Papua yang tidak memiliki penjaminan, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Dan yang ket
“Sekarang yang terjadi adalah Otsus juga dipangkas. Sementara kita dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa orang Papua kita sudah kasih Otsus dan kamu silahkan jalan tapi hari ini yang terjadi dana Otsus ikut dipangkas, DAU dipangkas, dan DAK juga dipangkas,” sindir Nawipa.
“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
Dia menjelaskan, penambahan ini mencakup sektor DBH pajak penghasilan, DBH pajak bumi dan bangunan, serta DBH dari sektor pertambangan umum. “Meski begitu secara year on year mengalami penurunan realisasi namun diharapkan penambahan pagu DBH yang mampu mendorong daerah untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak yang lebih optimal, termasuk pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
Menurutnya, dari sejumlah OPD yang ada, tiga dinas dengan penyaluran yang paling banyak dibandingkan dengan dinas-dinas yang lainnya. "OPD penerimaan yang paling dominan adalah PU, Pendidikan dan kesehatan, tiga OPD ini menjadi skala prioritas karena berkaitan dengan layanan pokok publik," ungkapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Djoni Naa mengatakan, hingga saat ini serapan pemanfaatan dana otonomi khusus di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Jayapura sudah mencapai 80 % lebih.
Menangapi itu Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Nerlince Wamuar Rollo melalui Wakil Ketua II, Max Abner Ferdinan Ohee mengaku bahwa niat baik pemerintah pusat untuk memberikan dana Otsus ke Papua rentan disalah gunakan oleh pemerintah daerah.
Dia menjelaskan dana otonomi khusus itu digunakan kepada pembiayaan bantuan pembelanjaan sarana dan prasarana perikanan, kemudian program peningkatan sumber daya manusia masyarakat asli Papua, melalui program pelatihan. Kemudian penguatan kelembagaan melalui, pendampingan pada kelompok-kelompok yang sudah dibentuk.
"Untuk pelayanan sistim penyediaan air bersih, Sumber air dari Kali Kwarja dengan debit kurang lebih 1 liter/detik dengan sistem gravitasi, sehingga tidak membutuhkan BBM atau listrik, karena air ditangkap di intake kemudian di tampung di reservoar lalu dilanjutkan ke saluran pipa air menuju rumah warga,"ucapnya.
Dia menjelaskan, tahun ini Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana Otsus sebesar Rp 181 miliar. Saat ini, penyerapannya sudah masuk tahap kedua di mana untuk penyerapan dana Otsus ini, dibagi dalam tiga tahap mulai dari tahap pertama 30%, tahap kedua 45% dan tahap ketiga 25%.
Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana otonomi khusus senilai Rp 36 miliar. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi, dari anggaran tersebut pihaknya telah membangun sejumlah infrastruktur bagi masyarakat orang asli Papua di beberapa wilayah di Kota Jayapura.
. "Harusnya bulan Mei kemarin kita sudah salurkan dana otsus itu, hanya saja kekurangan syarat penyaluran itu yang harus dilengkapi terlebih dahulu, namun karena tidak bisa lagi maka kami mengirim kepala seksi program dari setiap OPD langsung ke Jakarta untuk dilatih Kementrian Keuangan," ungkap Wasouk saat ditemui di Gedung Tongkonan Wamena, Selasa (30/7).
Kepala Disnaker Mimika, Paulus Yanegga menjelaskan, dengan anggaran sebanyak itu akan dipakai untuk berbagai program. salah satunya pelatihan ketenagakerjaan kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Mimika.
Kedua Puskesmas ini dibangun dengan menggunakan dana Otsus dan dana alokasi khusus (DAK). Khusus Skouw, saat ini hanya dibangun satu lantai saja. Sementara Elly Uyo akan direhab bangunan bagian depan.
Selain itu, juga dialokasikan untuk pembebasan biaya pendidikan bagi pelajar tinggkat PAUD, SD, SMP dan SMA. Kara Marthen, juga melanjutkan program provinsi induk yaitu beasiswa bagi Siswa Unggulan Papua (SUP) yang sedang mengambil studi di dalam maupun di luar negeri.
Dia mengatakan berbagai kendala dihadapi oleh masyarakat untuk menjangkau langsung kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Jayapura. Karena itu dengan pelayanan langsung dengan turun ke kampung-kampung tentu sangat membantu masyarakat dari sisi biaya atau waktu dan tenaga.
Diketahui, selama 3 tahun kepemimpinan Bupati Gusbager, secara terbuka dirinya menyalurkan anggaran Otsus bagi masyarakat OAP, diantaranya kepada lembaga agama, lembaga adat, bantuan UMKM, pendidikan, infrastruktur, jalan dan lain sebagainya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Supiori, Aldy, SE mengatakan, Nilai Total Anggaran Tahun 2024 mencapai Rp 98.250.227.000 dan telah disalurkan tahapan pertama sebanyak 30% yakni senilai Rp 29.475.685.100,-.
