Fraksi mengingatkan kembali bahwa lahirnya UU Otsus Papua Tahun 2001—yang kemudian direvisi menjadi UU No. 2 Tahun 2021 merupakan solusi meredam dinamika politik di Papua dua dekade lalu. Fraksi juga menyoroti kondisi du
Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway, menilai realisasi Dana Otsus tahun ini sangat mengecewakan. Ia menyebut bahwa tujuan awal pembentukan provinsi baru seh
Yusuf menjelaskan bahwa penurunan ini terjadi sebagai bagian dari mekanisme distribusi Dana Otsus baru yang kini dihitung berdasarkan formula tertentu, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, dan indikator kinerja daerah
Ditemui di ruang kerjanya, Damianus Katayu yang sebelumnya merupakan seorang dosen perguruan tinggi swasta di Merauke itu mengatakan bahwa dengan Otsus jilid pertama yang telah berjalan kurang lebih 20 tahun, telah dilak
David Tom Tuwok menjelaskan, APBD induk 2026 tersebut sudah harus dibahas dan ditetapkan sebelum tanggal 30 November2026. Jika tidak, maka akan mempengaruhi syarat salur dana Otsus Papua 2025 termin ketiga.
Menangapi itu, Dosen Ilmu Pemerintah Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Usman Pakasi mengatakan bahwa, bantuan yang dimaksudkan pemerintah pusat untuk Papua bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyara
"Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik. Kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin selama ini masih banyak kekuran
Ia menyebut, anggaran tahun 2025 yang disediakan pemerintah sudah diploting pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Mulai dari pembinaan kepada perempuan kaum rentan, hingga pendampingan di panti-panti.
Plt Bapperida Papua, Jimmy Alberto Thesia menyebut, pihaknya akan melaksanakan proses salur di tempat yang dilakukan di Jayapura. Ini dikarenakan realisasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Otsus rata-rata
PURT DPD RI berkunjung ke Papua Selatan untuk meninjau proyek pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke sekaligus meminta dukungan kepada Gubernur Apolo terkait
