Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut, pihaknya akan melaksanakan beberapa pelatihan, yang akan dibiayai dengan dana otonomi khusus.
"Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1,5 miliar, dari dana Otsus dan akan difokuskan
“Seluruhnya sudah dicairkan, tinggal percepatan pelaksanaan untuk surat pertanggungjawaban (SPJ) yang akan kami rapatkan,” kata Plt Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Jimmy
Marthen, menjelaskan bahwa dana yang telah masuk rekening kas daerah (Kasda) sebesar kurang lebih Rp50 miliar dari total alokasi Rp160 miliar yang akan dicairkan dalam tiga tahap.
Kepala Bidang Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Junno Robertho Marbase menjelaskan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di kampung merupakan sebuah program yang rutin p
Dalam rapat tersebut, hasil penjaringan diserahkan kepada Penjabat Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Susana Wanggai. Penjaringan ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan MRP terhadap pengelolaan D
Menurutnya, meski dana Otsus belum ada informasi, dalam hal ini pelaporan pertanggung jawaban telah dilakukan, tinggal menunggu transferan pusat. Namun untuk lelang proyek yang bersumber dari dana Otsus harus dilakukan.
Eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Papua diprediksi akan terus memakan korban jiwa baik warga sipil maupun aparat keamanan. Ini dikatakan tak lepas karena aktor utama sumber kekerasan berdarah ini belum sadar dan
Ketua Komisi IV DPRP, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bagi OAP merupakan langkah konkret agar manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai, masih banyak OAP yang
Dijelaskan, penyaluran dana Otsus dilakukan tiga tahap dalam setahun. Dilakukan pada April, Juni dan Oktober. Namun, keterlambatan proses administrasi di daerah bisa berdampak pada pergeseran jadwal pencairan.
Hal ini setelah dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada laporan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) yang telah final dan diterima oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
