Dengan dikucurkannya dana desa ratusan miliar ini tentu membutuhkan pengawasan yang ekstra. Apalagi, kasus korupsi di Mimika belakangan ini berhasil mencuat ke publik atas kerja keras aparat penegak hukum (APH).
Data yang dihimpun Cenderawasih, untuk kampung Yoka tahun 2025 menerima anggaran sebanyak Rp. 8.836.790.321 dari tiga sumber yakni, Alokasi Dana Kampung (ADK) sebanyak Rp. 5.833.004.817, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Da
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Marthen M. Asmuruf, dalam laporannya menyampaikan alokasi DD Kabupaten Keerom tahun 2025 sebesar Rp. 81.953.483.000.
Penyerahan DD dilakukan langsung oleh Bupati Keerom Piter Gusbager didampingi oleh Wakil Bupati Keerom Daud, Ketua DPRK Kanisisus Kango serta Forkopimda.
Bupati Gusbager dalam arahannya menaruh harapan kepala seluruh kam
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Ibele Loudwik Mosib, menilai jika perputaran ekonomi saat ini dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Papua Pegunugan dan Kabupaten Jayawijaya sebab usai pela
Eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Papua diprediksi akan terus memakan korban jiwa baik warga sipil maupun aparat keamanan. Ini dikatakan tak lepas karena aktor utama sumber kekerasan berdarah ini belum sadar dan
Berkaitan dengan hal tersebut, Royal pun mengimbau masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan itu agar melaporkannya secara resmi ke Kejaksaan Negeri Mimika. Kejaksaan Negeri Mimika siap menindaklanjuti setiap lapor
Selain BLT, kata Eduward, terdapat sejumlah prioritas lain yang perlu menjadi perhatian kampung, seperti pengembangan potensi lokal yang menjadi keunggulan masing-masing kampung, dukungan terhadap ketahanan pangan, promo
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Sarmi, Eduward Dimomonmau, menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi nasional yang berdampak pada semua daerah. Karena itu, ia meminta para kepala kampung untuk memahami kondisi ini.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa kini tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga berbasis teknologi melalui aplikasi khusus yang diawasi oleh pihak Kejaksaan. Dalam sistem tersebut, setiap kepala kampung wajib melaporkan bukti fisik serta laporan keuangan penggunaan dana secara berkala
