“Informasi dari keuangan ada yang administrasinya tidak lengkap dan lain-lain, seperti SPJ belum masuk. Jadi untuk SPJ yang belum masuk atau belum tersalurkan kita anggap bagian jadi Silpa,” ungkap Sekda Indra kepada awak media, Kamis (4/1).
“Tujuan utama kami adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua pengguna jalan, mengurangi kemacetan, dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas,” ungkapnya.
Asisten Bidang pemerintahan Umum dan Otsus Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si mewakili Pj Gubernur Papua Selatan pada penutupan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung dan kelembagaan kampung mengataka, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah saat ini merupakan salah satuupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.
"Ada kampung yang kelola Rp 5 miliar dan yang paling tinggi itu kampung Koya Koso karena wilayahnya besar, sekitar Rp 12 miliar," kata Asisten 1 Bidang Pemerintahan umum Pemkot Jayapura, Evert Meraudje, Rabu (15/11).
Plt. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Jayawijaya Lepinus Gombo, SPd, MSi menyatakanterkait pencairan dana desa tahapo II tahun 2023 sudah dilakukan mulai minggu lalu, sampai dengan saat ini sehingga sudah 2 minggu pihaknya sedang proses, dimana dari Proses ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi seluruh kepala kampung.
Supaya sebelum masuk APBK di tahun berikut, laporan dan penyerapannya sudah selesai atau close di Desember. Sehingga tidak lagi lewat tahun seperti yang tahun-tahun sebelumnya terjadi.
"Untuk sementara yang kita dampingi lihat arah progresnya Skouw Sae, Koya Koso, Koyang Tengah, Yoka, itu sudah bagus, yang lain lain sudah mulai ikut-ikutaan, kita terus dorong," kata Makzi L. Atanay, Jumat (20/10).
Angka tersebut tercatat 78,20 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN pada tahun ini sebesar Rp 70 triliun. Melansir dari Instagram resminya, dana yang telah disalurkan tersebut terbagi menjadi dua, yakni untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan penyaluran Non BLT Desa.
Salah satu tujuan pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa (ADD) di setiap kampung untuk mempercepat proses pembangunan di kampung sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kampung. Dana yang mengalir ke kampung ini bisa mencapai miliaran rupiah, bisa melebihi Organisasi Perangakt Daerah di Kota Jayapura.
Menurutnya, dana tambahan ini diberikan, karena waktu itu ada salah hitung, dari pihak BPKD. Dimana mereka mengeluarkan dana infrastruktur kemudian dana yang lain-lain baru sisanya dibagi 10 persen ke kampung.
