Penyerahan LHP ini mencakup pemeriksaan kinerja Bank Papua dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan selama periode Tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-U
Bupati Mimika Johannes Rettob pun menepis isu miring tentang pengelolaan dana divestasi saham PTFI tersebut yang dikelola oleh PT Mimika Abadi Sejahtera. Dia menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa PT MAS turut
Meski secara umum BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Keerom telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material, BPK tetap meny
“Anggaran pemangkasan dari pusat cukup signifikan, maka daerah berpikir untuk mencari cara menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026,” kata Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Jayapura, PT Air Minum Jayapura (AMJ), terus menunjukkan kinerja positif dan komitmen kuat dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2026, perus
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH mngakui jika pemerintah telah membentuk Perusahaan Daerah Ari Minum (PDAM) karena pemerintah menginginkan agar seluruh warga yang ada di Kota Wamena bisa mengkonsumsi air bersih, d
“Peran BPKP sangat dibutuhkan dalam penguatan tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke pemerintahan desa,” ucap Gubernur Ramses Limbong usai mengukuhkan Sapto Agung Riyadi sebagai
Karena tidak semua perusahaan tambang atau aktivitas tambang itu mengedepankan prinsip-prinsip good mining praktis. Good mining praktis ini adalah prinsip pertambangan yang baik dan benar. Pertambangan yang baik dan b
Direktur PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani, (Perseroda) Entis Sutisna, menjelaskan bahwa perubahan badan hukum PDAM Jayapura menjadi Perseroda semata-mata dilakukan untuk memenuhi regulasi pemerintah pusat.
Hal itu terjadi saat BUMD Aneka Usaha Malind Kanamin mengirim beras petani ke Surabaya tepatnya ke Kabupaten Sragen, Jawa Timur dengan menggunakan tol laut tahun 2020. Saat itu, beras dipesan dan dibeli oleh seorang pengusaha setempat. Namun setelah berasnya sampai, pihak BUMD tidak dibayar.
