Kelompok transportasi sebesar 0,92 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,45 persen, kelompok pendidikan sebesar 1,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,64 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,86 persen.
Diharapkan nantinya ada kebijakan pemerintah daerah dan pusat juga berbasis data yang betul-betul akurat sesuai dengan kondisi masyarakat daerah."Saat ini sudah lebih dari 70% pendataan sudah dilakukan tapi kami belum merangkum karena saat ini masih dilakukan sensus di lapangan,"ujar Sugiyanto
Lalu dibandingkan pada periode Desember Januari di tahun 2023-2024, inflasinya rendah 0,60%, artinya harga-harga di Kota Jayapura terkendali. Kemudian kalau dibandingkan dengan harga rata-rata nasional deflasi di Desember 2024 lalu sebesar -0,76, sementara di Kota Jayapura deflasi -1,13. "Tingkat deflasi di kota Jayapura lebih tinggi jika dibanding secara rata-rata tingkat nasional,"ujarnya.
Dijelaskan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, yaitu sebesar 8,74 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), yaitu sebesar 13,96 persen.
Hal ini menyusul inflasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan pada Januari 2025 mencapai 4,55 persen, tertinggi di Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa mengatakan dari 38 provinsi di Indonesia, Provinsi Papua Pegunungan tertinggi dengan inflasi sebesar Rp4,55 persen.
Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa menyatakan terkait dengan Inflasi di bulan ini Provinsi Papua Pegunungan yang tertinggi untuk seluruh indonesia dengan presentase 4,55 persen, dan ini disumbang oleh beberapa komuditas seperti makanan, minuman dan tembakau.
"Secara bulanan terjadi deflasi di tiga provinsi yakni Provinsi Papua 1,13 persen, Provinsi Papua Selatan sekitar 0.75 persen dan Provinsi Papua Tengah sebesar 1.78 persen, sementara Provinsi Papua Pegunungan mengalami inflasi sebesar 0,23 persen," ucap Kepala BPS Papua, Adriana Helena Carolina
“Yang menjadi kendala kami saat ini adalah harga program MBG bagi anak-anak di Provinsi Papua. Menurut pemerintah kabupaten setempat tidak cukup. Oleh sebab itu, perlu ada inovasi dan kerja sama tim,” kata Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.
Dijelaskan, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 161,07 ribu orang, naik 8,16 ribu orang sejak Maret 2024. Dijelaskan, untuk persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 5,93 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 6,33 persen.
"Kalau mereka punya pengeluaran konsumsinya di bawah Rp 1 juta per bulan, sehingga kita kategorikan miskin. Jadi kalau misalnya satu rumah tangga itu ada 4 orang, berarti rumah tangga mereka tingkat konsumsinya itu sekitar 4,6 atau 4,7 juta perbulan,"
