bpn

Menurut Roy, jika pemerintah telah mengeluarkan regulasi namun tidak ada sinkronisasi lintas departemen bersama lembaga adat, maka sertifikasi tanah ulayat milik masyarakat adat tidak bisa diselesaikan.

Kepala Kanwil BPN Papua Roy E.F. Wayoi, mengatakan target tersebut dilaksanakan oleh 12 kantor pertanahan yang tersebar di wilayah Papua, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah.

Tak membutuhkan ruang besar untuk bisa mendengarkan banyak argumen, kritikan termasuk catatan minus yang dimiliki DPRD Kota Jayapura. Hanya sebuah ruangan semi terbuka, tempat duduk yang cukup nyaman meski terasa keras d

Berdasarkan data yang dihimpun Cenderawasih Pos, aksi dipimpin oleh Yeri Stenly Hamadi (Masyarakat Adat Tobati Enggros) dan diikuti sekira 25 orang. Masa aksi membawa sejumlah spanduk bertuliskan 'Tanah Adat Milik Ahli W

Ia menilai bahwa ketidakjelasan batas lahan dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait menjadi faktor penghambat utama. Agustina juga menyampaikan keprihatinannya atas lambannya proses legalisasi tanah milik warga yang

Kapisa mengaku dalam pendataan yang dilakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), aset milik Pemprov adalah legal.

Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Roy Wayoi di Jayapura Senin mengatakan, proses ini sudah berjalan pada 2024 di mana penerbitan sertifikat tersebut melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah.

Dari penggeledahan  yang dilakukan Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) itu sempat menyita sejumlah dokumen untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasidik Pidsus Kejati Papua, Valery Dedy Sawaki ketika dihubungi Cenderawasih Pos menjelaskan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di bidang kehutanan.

    Dia menjelaskan pihaknya mendorong agar lokasi HGU ini bisa dilirik oleh pemerintah daerah dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas tani seperti cabai, padi, sayuran dengan begitu dapat diperluas lagi.

   Adapun paket sembako tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Papua Dr. Roy Eduard Fabian Wayoi kepada WB setempat. Dikatakan bahwa bantuan tersebut bagian dari pelayanan kasih. BPN Papua  tidak hanya mengurus tentang pertanahan, tapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat terutama warga binaan di setiap lembaga binaan.