Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai, menyampaikan bahwa hingga akhir Oktober 2025, tidak ada lagi dana yang mengendap di rekening kas daerah. Semua anggaran telah
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH, menyatakan dengan launchingnya APBD perubahan ini pemerintah berharap seluruh pimpinan OPD untuk mengambil langkah -langkah cepat, tepat untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggu
Ketiga, Wabup Kemong juga mengharapkan agar proses lelang untuk beberapa kegiatan di masibg-masing OPD dapat berjalan dengan baik dan lancar walaupun kondisi keuangan Pemerintahan Kabupaten Mimika saat ini sedikit mengal
“Jangan setelah terima TPP kembali malas, TPP cair tidak boleh kinerja menurun. ASN harus disiplin, kita mau Provinsi Papua menjadi contoh bagi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Untuk itu, kita harus membenahi ya
Meski demikian, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Tappi Malissa kepada awak media menyampaikan bahwa pihaknya optimis penyerapan anggaran tahun 2025 dapat mencapai 80 hingg
Bersamaan dengan pendatangan MoU dengan Bank Papua, juga dilakukan sosialisasi Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2026, serta penyerahan pagu anggaran TA 2026.
Kerja sama dengan pihak Bank Papua ini dimaksudkan dalam rangk
Dalam laporannya, Kepala BPKAD Kota Jayapura Dessy Wanggai menjelaskan bahwa total APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1.697.618.575.863,61, atau naik 0,29 persen dibandingkan dengan nilai APBD sebelu
Ketua Komisi B DPRK Jayawijaya Yosep Lokobal, S.IP menyatakan untuk Disnakerindag ini merupakan panggilan ke tiga, sebab waktu dilakukan kunker menemukan beberapa masalah dilapangan, contoh yang viral itu adanya pedagang
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya Agus Logo, S.IP menyatakan, setelah dilakukan sidang perubahan, pihaknya melihat ada beberapa dinas yang harus melakukan penyerapan besar terhadap anggaran pemerintah, seperti dinas pendidi
Marthen mengatakan angka ini merupakan data yang diperbarui per tanggal 26 September 2025. “36,40 persen, kalau dirupiahkan itu baru dua triliun lebih, dua triliun tiga ratus empat puluh miliar,” kata Marthen.
