Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu syarat dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagai salah satu penjamin Kecelakaan Lalu Lintas, BPJS Kesehatan bersama Kepolisian Republik Indonesia berkolaborasi dalam memastikan seluruh pengguna kendaraan lalu lintas terlindungi dan terjamin oleh Program JKN.
Hanya saja meski anggaran Port Numbay Sehat telah habis, namun Plt Direktur RSUD Jayapura, dr Aaron Rumainum mengaku pihaknya masih menerima pasien rujukan dari Kota Jayapura. Hanya saja, ada ketentuan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, intinya Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa menyambut baik dan mendukung adanya perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (KM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Pilkada Kabupaten Jayapura 2024.Â
Semua jenis pemeriksaan dan penanganan kesehatan jiwa ini bisa diakses oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai prosedur yang berlaku. "Konsultasi ke Psikiater atau Dokter Spesialis Jiwa di Rumah Sakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai indikasi medis dan dengan ketentuan pasien terdaftar aktif sebagai peserta JKN
 Dimana per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengaku senang dengan kunjungan kerja yang dilakukan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, Kantor Jayapura, karena dari kunjungan tersebut banyak informasi yang diberikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, untuk Pemkab Jayapura serta menjelaskan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, baik untuk pekerja formal maupun non formal di Kabupaten Jayapura.
 Kepala wilayah Jamsostek Bali- Nusa Tengara -Papua, Kuncoro Budi Winarto mengungkapkan bahwa angka tersebut lebih tinggi dari pada angka nasional. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, namun masih ada PR bagi pihaknya, yang harus diselesaikan, terutama dengan adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Indra Bayu, melalui Kepala Bagian SDMUK, Josepri, mengatakan Universal Health Coverage (UHC) atau Perlindungan Kesehatan Universal dari 9 kabupaten dan 1 Provinsi itu diantaranya, Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kab. Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Nabire. Wilayah tersebut dinyatakan telah mencapai angka diatas 98% untuk cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakatnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke Hernawan Priyasto menjelaskan manfaat BPJSÂ terkait ada sharing manfaat. Bagi peserta yang belum pernah menggunakan BPJS Kesehatan tersebut untuk berobat dan melakukan pemeriksaan kesehatan, digunakan oleh peserta lainnya yang sedang sakit atau berobat.
Kebijakan itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Ia mengatakan, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan kepada 30 Kementerian atau Lembaga termasuk Gubernur, Bupati, Walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS.
