Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Jayapura terus mengintensifkan skrining kesehatan bagi siswa di Papua sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Papua Jayapura Sirta Mustakiem menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh pemangku kepentingan guna mencapai target tersebut. Ia menilai bahwa pe
BPJS Kesehatan Cabang Jayapura mencatat pembayaran klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Papua mencapai Rp235 miliar hingga Februari 2026. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Verayanti Lumban
“Kami telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi di lingkup Pemerintah Kota Jayapura sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap implementasi program jamin
Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota, Abisai Rollo yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, dan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura bekerja sama dengan Di
Anita menjelaskan, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan sesuai instruksi pemerintah daerah. Namun beberapa waktu lalu terjadi efisiensi anggaran sehingga jumlah peserta yang sebelumnya ditanggung Pemda sekitar 34.0
Sirta menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan bahwa sebagian besar pekerja rentan bergantung pada penghasilan harian. Ketika aktivitas ekonomi melambat, pendapatan mereka bisa langsung menurun drastis. Sehingga BPJS Ketenagaker
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau pelayanan kesehatan sekaligus menilai kesiapan RSUD Jayapura sebagai rumah sakit pendidikan. Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey, mengatakan kunjungan Direktur Uta
"Masalah kesehatan tidak bisa ditunda karena menyangkut keselamatan nyawa. Penonaktifan PBI secara sepihak seperti ini merupakan bentuk kelalaian serius dalam pelayanan publik," tegas Dina.
Ia menjelaskan, berdasarkan surat keputusan di atas, untuk jumlah secara nasional yang dinonaktifkan sekitar 11 juta. Untuk wilayah Kabupaten Mimika sendiri, jumlah yang dinonaktifkan berada di angka 54.186 jiwa.
