Ghufron menjelaskan bahwa salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 adalah tentang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan layanan dan kepuasan peserta JKN saat mengakses fasilitas kesehatan.
Di sini Jhony Banua menjelaskan bahwa ia sebelumnya masuk lewat Dapil Pegunungan namun kini terpilih dari Dapil Papua sehingga ini menjadi reses pertamanya untuk wilayah Kota Jayapura. Iapun menjelaskan soal tugas fungsi DPR dimana sifatnya berbeda dengan eksekutif yang bisa mengeksekusi.
Menurut Akbar, penerapan KRIS akan dilakukan tahun depan yaitu, pada Juni 2025. Jadi sebelum bulan tersebut, aktivitas dan layanan BPJS Kesehatan tidak ada perubahan, yaitu Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 masih berjalan seperti biasa.
Menurut Ernesto, jaminan kesehatan berupa kepesertaan menjadi anggota BPJS memungkinkan pekerja media di Kabupaten Mimika untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, karena telah terkaver oleh perusahaan masing-masing.
Elisa menjelaskan, ADK tahun ini sebesar Rp 74 miliar. Ada kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya Rp 70 miliar. Naiknya ADK tahun ini juga dikarenakan ada peningkatan naiknya DAU pada APBD TA 2024 sehingga jika DAU naik, maka 10 persen dinaikkan juga di ADK, termasuk ada penambahan dari pajak bagi hasil.
Kepala BPJS Kesehatan cabang Wamena, Freda Yanne Imbiri mengatakan kemudahan yang diberikan bagi setiap peserta JKN selama libur idulfitri seperti piket layanan yang meliputi pelayanan di kantor cabang, maupun di sejumlah aplikasi mobile baik mengenai informasi, administrasi hingga pengaduan.
Seperti yang mereka lakukan pekan kemarin, yakni dengan mengadakan sosialisasi kepada setiap pegawai terkait manfaat media sosial untuk mempromosikan keunggulan rumah sakit kepada masyarakat.
Hernawan menjelaskan bahwa sebelum ada JKN-KIS, seseorang pada titik tertentu ketika mulai sakit-sakitan apalagi jika yang bersangkutan menjalani perawatan yang cukup panjang akan berpengaruh pada keuangan keluarga meskipun orang tersebut dari keluarga yang kaya.
Slama bulan Ramadan ini, BPJS Kesehatan juga membuka pelayanan untuk offline kantor BPJS Cabang Jayapura yang terletak di Kotaraja, Distrik Abepura. Pelayanan buka, mulai pagi hingga jam 12.00 WIT. Sementara pelayanan online dibuka selama 24 Jam.
Keluarga dan anak almarhum nelayan atas nama Orgenes Sapranim warga Kampung Kendate, Kabupaten Jayapura, yang ditemukan meninggal dunia di perairan Vanimo Papua New Guinea, (PNG), Kamis (22/2/2024) Pukul 17.00 WIT, telah diberikan santunan JKK dan Beasiswa sebesar Rp 209 juta karena menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Papua, Cabang Jayapura.
"Jadi kita tidak ada lagi pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, karena sudah dialihkan ke provinsi dan terkait dengan tugas-tugas mereka, itukan mengawasi pekerjaan yang terkait dengan tenaga kerja yang diberdayakan," bebernya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Wamena Freda Imbiri menyatakan untuk wilayah Papua Pegunungan dengan 8 kabupaten, 6 ikut menerima penghargaan ditahun lalu lantaran telah mengcafer warganya dalam JKN/KIS diatas 95-100 persen iuni menjadi dasar, namun ada 2 kabupaten yang belum,
Diakuinya, untuk peserta KPPS mendapat pelindung dari 1 Februari sampai Maret. Jadi kalau ada resiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia, pada rentan waktu tersebut dijaminkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Sesuai dengan surat dari BPJS, itu sudah ada pada pemerintah kota Jayapura untuk jaminan keselamatan termasuk linmas dan satuan polisi pamong praja, dan seluruh penyelenggara Pemilu. Pemerintah kota Jayapura, akan menjamin keselamatan mereka saat mereka bertugas," ungkap Sekda Robby, Rabu (31/1).
Menanggapi hal itu Ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon menyampaikan, semua kabupaten kota akan mengcover Jamsos KPPS. Hanya saja beberapa kabupaten masih melakukan negosiasi dengan pemerintah daerahnya masing-masing.
Untuk menjamin kerja Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) Kota Jayapura, KPU telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Papua. Menurut Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama, kerjasama tersebut dibangun untuk menjamin kerja KPPS di Kota Jayapura.
Adapun alur pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura terbagi menjadi tiga bagian diantaranya Loket layanan administrasi, Loket layanan Pusat Informasi atau Penanganan Pengaduan. (PIPP), dan Loket layanan Prioritas.
Deni menambahkan salah satu manfaat dari program tersebut, peserta mendapat perlindungan maupun kepastian jaminan kesehatan, tentunya melalui itu dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Sosial saat ini terus melakukan validasi data untuk memastikan jumlah warga kota Jayapura yang masuk dalam kategori miskin. Diman warga yagn masuk kategori miskin ini diupayakan untuk dibantu pemerintah melalui beberapa program yang belakangan ini diluncurkan.
Selama bekerja, pekerja akan memiliki saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan ke rekening tabungan masing-masing setelah 1 bulan sejak waktu keluar dari perusahaan, dengan syarat:
Kedatangan ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan untuk menggelar audiensi. Sebab, mereka mengaku kesulitan karena telah ditutupnya akses pemindahan kapitasi melalui Mobile JKN. Hal ini semakin mempersulit pelayanan kesehatan kepada para peserta.
Rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Papua ini dinilai sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Kategori Rumah Sakit Kelas B yang berkomitmen tinggi dalam meningkatkan mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata mengatakan, Program Badan Usaha Award merupakan ajang penyerahan apresiasi penghargaan kepada badan usaha yang kooperatif mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya, tepat waktu dalam membayarkan iuran, persentase pekerja mengunduh Aplikasi Mobile JKN terbesar.
Bahkan tercatat, BPJS Kesehatan mampu membayar klaim lebih cepat dari ketentuan. Pada FKTP rata-rata ketepatan pembayaran adalah 12,3 hari kerja, sedangkan pada FKRTL selama 14,07 hari kalender. Hingga tanggal 31 Desember 2022, terdapat 502,9 juta kunjungan pelayanan kesehatan, termasuk kunjungan sakit dan kunjungan sehat, atau setara dengan 1,4 juta kunjungan per hari.
Bahkan tercatat, BPJS Kesehatan mampu membayar klaim lebih cepat dari ketentuan. Pada FKTP rata-rata ketepatan pembayaran adalah 12,3 hari kerja, sedangkan pada FKRTL selama 14,07 hari kalender.
"Dengan media gathering ini kami harap media mampu menyampaikan kemudahan fasilitas tentang BPJS Kesehatan kepada masyarakat," ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (26/6).
Victor mengaku, jasa BPJS dari Tahun 2022 sampai saat ini belum dibayarkan kepada tenaga honorer, sementara keterlambatan gaji yang belum dibayarkan ini bukan hal baru, sebab setiap tahun seperti itu, mereka tak pernah dibayarkan secara normal.
‘’Kalau di RSUD Merauke sudah bagus dan klaimnya selalu ada peningkatan. Kami sudah membayarkan kapitasi secara rutin setiap bulan. Kami bayarkan ke FKPT dan ada juga non kapitasi yang juga kita bayarkan FKTP. Ke rumah sakit, kita bayarkan rawat jalan dan rawat inapnya setiap bulan,’’tandas Hernawan Priyastomo.
Hari ini kita melakukan rekonsilisasi dengan para bendahara setiap OPD lingkup Pemkab Merauke. Kita mencocokan data kepesertaan dan iuran wajib pegawai masing-masing OPDyang ada di BPJS kesehatan. Kalau datanya sudah sama, maka iurannya dipastikan sama
“ Ini PR kami menyampaikan informasi supaya masyarakat tahu bedanya BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan seperti apa, sehingga bisa mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan,”kata Eka saat menyampaikan materi manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada pengurus pilar dan BPD KKSS Kabupaten Biak Numfor, Sabtu,(13/5).
BIAK - Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Biak Numfor, Papua Bulkaniel Eka Putra mengatakan dari 82 ribu tenaga kerja di Kabupaten Biak Numfor, Papua baru 22 ribu tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Mappi dengan BPJS Ketenagakerjaan Merauke. MoU ditandatangani oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Merauke, Alamsyah Ali pada Kamis (9/3/2023) disaksikan,Wakil Ketua II DPRD Mappi, Sekda Mappi, pimpinan OPD dan tokoh agama di Kabupaten Mappi.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Merauke membayarkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris Sugeng, Nelayan asal Kabupaten Merauke yang tewas tertembak oleh di PNG tahun 2022 lalu. Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Beasiswa dari BPJS Tenaga Kerja kepada ahli waris tersebut sebesar Rp 119,5 juta, Jumat (17/2).
