‘’Untuk pemilih tambahan ini, yang akan dihitung khusus mereka yang namanya tidak ada dalam DPT tapi pencoplosan datang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Tapi yang dihitung khusus yang mencoplos pasangan
’’Dengan adanya tambahan satuan penugasan di perbatasan ini, tidak hanya melaksanakan pengamanan perbatasan tapi bisa membantu masyarakat yang ada di daerah terpencil di sector perbatasan. Karena kemarin juga kami tela
Dikatakan seluruh tahapan harus dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal baik kampanye, persiapan surat suara dan kelengkapan lainnya. Karena itu diharapkan anggaran untuk PSU segera direalisasikan Pemkab setempat, ka
Anggota DPRP asal pemilihan Kabupaten Boven Digoel dan Mappi meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mengagendakan pemekaran Kabupaten Muyu di Kabupaten Boven Digoel, lalu pemekaran 2 kabupaten baru di Mappi yakn
‘’Untuk pengadaan 8 unit bus di tahun 2024 lalu itum kita akan segera serahkan ke 3 kabupaten penerima. Kami akan laporkan terlebih dahulu ke gubernur Papua Selatan. Setelah itu, mungkin beliau yang nanti serahkan secar
‘’Kami akan memohon petunjuk gubernur untuk PSU di Boven Digoel segera dapat dilakukan. Tapi, untuk kebutuhan anggaran PSU, saya belum bisa pastikan karena kita ketahui saat ini dalam tahap efisiensi. Sisa-sisa yang ada pada kita itu yang akan kita alokasikan untuk membiayai PSU ini,’’ jelas bupati Boven Digoel Hengki Yaluwo.
Pengamanan ini, kata Kapolres tidak hanya pada saat pemungtan dan penghitungan suara nanti namun mulai dari tahapan proses PSU tersebut sampai pada penetapan calon terpilih nanti.
Kunjungan ini merupakan yang pertama di Boven Digoel setelah dilantik sebagai gubernur Papua Selatan periode 2025-20230. Gubernur Apolo Safanpo menjelaskan bahwa kedepan tantangan kita semakin sulit. Karena semua negara, semua daerah berlomba-lomba meningkatan sumber daya manusia.
‘’Kami Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan sudah siap untuk melakukan pengawasan dalam proses PSU ini. Untuk pengawasan sama seperti fokus pengawasan pada Pilkada kemarin mulai dari tahapan awal dimana calon yang diskualifikasi ini dan dilakukan proses pendaftaran mulai dari tahapan awal pendaftaran sampai penetapan nanti tentunya pengawasan pada semua tahapan ini menjadi fokus kita,’’ tandas Keua Bawaslu Papua Selatan Marman, di Merauke, Rabu (12/3).
‘’Menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon,’’ kata Hakim Tunggal I Made Bayu Gautama Suadi Putra, Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang menyidangkan perkara tersebut dengan panitera pembantu MR Pahala Hutagalung saat membacakan amar putusan. Dengan ditolaknya gugatan praperadilan yang diajukan tersangka tersebut, maka penetapan dan penahanan tersangka dalam kasus pelanggaran ITE atas ilegal akses terhadap SIPD APBD Boven Digoel 2025 dinyatakan sah.
