Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Drs. Nerius Auparay, MSi menyatakan apa yang telah di diskusikan bersama harapannya harus ditindak lanjuti, jangan hanya bicara dan di programkan namun tak ditindak lanjuti, oleh karena itu BKKBN berharap PJ Bupati , Sekda dan Tim percepatan penanganan stunting haru menangani masalah ini serius.
Kepala BKKBN Provinsi Papua Drs.Nerius Auparay MSi menyatakan hari ini pihaknya menghadiri rembuk stunting dari Kabupaten Jayawijaya sekaligus mencanangkan program bapak asuh anak stunting di wilayah ini sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan stunting di wilayah ini.
  Nerius Auparai mengungkapkan bahwa soal pemasangan alat kontrasepsi ini, ada pemahaman keliru di tengah masyarakat yang menilai pemasangan alat kontrasepsi tersebut untuk membatasi agar tidak punya anak.
 Rapat itu diikuti 4 OPD, Provinsi, dan 29 OPD Kabupaten Kota, Tim Percepatan Stunting Provinsi Papua dan satgas percepatan penurunan angka stunting, serta mitra yang lain. Adapun sebelum rakerda itu digelar Bkkbn bersama peserta ini menggelar pra Rakerda yang dimulai 20-21 Mei 2024.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparai, mengungkapkan bahwa dalam Posyandu prima itu ada berbagai kegiatan yang dilakukan, baik Posyandu bagi balita, remaja dan Lansia dilakukan di komplek kantor BKKBN.
Kepala Bkkbn Papua Nerius Auparay mengatakan hasil survei Kesehatan Kesehatan Indonesia, pada bulan desember 2023 kemarin angka prevalensi stunting di Papua menurun 6 persen.
 Pembentukan Kampung KB bertujuan untuk mengimplementasikan kegiatan prioritas, yang meliputi pembangunan keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana).
  Kemudian meningkatkan dan mewujudkan capaian mereka dalam mewujudkan program tersebut. Sebab pelaksanaan program Bangga Kencana di Papua sejalan dengan arah kebijakan, rencana strategis serta visi Bkkbn yang diatur dalam Rencana Strategis Perwakilan Bkkbn Provinsi Papua tahun 2020-2024.
