“Untuk awal 2026, kami Bea Cukai Jayapura telah melaksanakan tiga kali tindakan dengan hasil temuan rokok ilegal sebanyak 39.840 batang dengan nilai Rp59 juta," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa Bea Cukai Jayapura terus ber
Kepala Kantor Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan peningkatan ini didorong tingginya permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor seperti Papua New Guinea (PNG), Jepang, Cina, dan Amerika Serikat.
Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menegaskan praktik ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani dan kedaulatan pangan nasional. “Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 j
Fungki yang didampingi Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (KIP) Eston Erlangga mengatakan, secara keseluruhan ekspor ke PNG yang dilakukan melalui PLBN Skouw, Kota Jayapura tercatat Rp92.931.169.629.
Botol-botol miras dipecahkan satu per satu, cairannya dibuang ke dalam tong sampah besar. Sementara rokok dimusnahkan dengan cara dibakar. Asap tebal mengepul ke udara, bercampur bau menyengat alkohol yang menusuk hidung
Menanggapi hal tersebut, Kepala LNSW Oza Olavia menegaskan bahwa penerapan teknologi, termasuk AI, harus dapat meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa. Menurut dia, fokus pemerintah bukan sekadar mendorong penerimaan n
Informasi itu disampaikan Purbaya usia RDP dengan Komisi XI 27 November 2025. Ia menyebut dalam rapat internal bersama jajaran Bea Cukai bahwa nilai kepercayaan publik dan pimpinan negara berada pada titik kritis. Dengan
"Komoditas ekspor utama meliputi pangan olahan, sparepart kendaraan, furniture, material bangunan, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Sementara itu, impor dari Papua Nugini hanya sekitar 10% dari nilai ekspor
  Penangkapan ini merupakan hasil dari pemantauan dan pengembangan informasi selama beberapa hari terakhir. Dimana saat ada gerak-gerik mencurigakan, petugas langsung melakukan pengejaran terhadap 2 pemuda yang mengend
Sebagaimana diketahui bahwa cukai merupakan salah satu instrumen penerimaan negara yang dikenakan khusus terhadap barang-barang karakteristik tertentu yang dikendalikan peredarannya, misalnya karena potensi merusak keseh