Menurutnya, selain berdampak pada pendistribusian logistik ke konsumen, kelangkaan BBM juga membuat terjadinya inflasi di Kota Jayapura. Ia mencontohkan, biasanya saat pendistribusian logistik mereka membeli Solar dengan harga Rp 700 ribu, dengan harga Rp 6.800 per liter. Namun mereka dipaksa membeli Dexalite seharga Rp 13.800 per liter yang selisihnya 100 persen lebih dengan Solar subsidi.
Terkait dengan antrean BBM jenis solar ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina. “Kita sudah koordinasi dan saya sudah sampaikan bahwa saya tidak ingin ada antrean lagi,” tegas Ramses kepada wartawan usai melakukan pemantauan harga di beberapa lokasi di Kota Jayapura.
Meski jam operasional terganggu namun hal ia tetap harus antri karena jika tidak maka tidak bisa bekerja. "Ini rutin saya lakukan. Satu hari antri solar, hari berikutnya baru bisa kerja dan jika hari ini tidak dapat solar berarti kendaraan akan bermalam untuk antrian hari selanjutnya," katanya kepada Cenderawasih Pos
"Kalau dicermati ada banyak yang menarik terlebih nantinya untuk Papua yang memang membutuhkan banyak perubahan," kata Prof. Dr. Julius Ary Mollet, SE, MBA, MTDev, Dip. lED, Ph.D selaku Ketua Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Inklusi & Pengentasan Kemiskinan Papua LPPM Uncen
"Jika pemerintah tetap bertahan memberikan subsidi BBM, jarang kan masyarakat ekonomi tingkat bawah atau kategori miskin dapat membeli BBM dengan jumlah banyak. Sementara BBM subsidi banyak digunakan masyarakat kategori mampu, ini juga harus dikaji kembali,” terangnya.
Pada pukul 16.54 Wit Tim SAR gabungan berangkat ke Lokasi Kejadian Kecelakaan (LKK) Dengan personil sebanyak 8 orang dengan menggunakan 3 Speed dan membawa Pal Sar Air, PAL SAR Pendukung lainnya serta membawa BBM sebanyak 1 Ton ( Bantuan Pemda Sarmi)dengan estimasi waktu 2,5 jam ,cuaca di LKK cerah berawan kata Anton.
Di sisi lain pemerintah juga sebenarnya sudah menyediakan Depot pengisian BBM subsidi bagi para nelayan di wilayah kampung nelayan dan sekitarnya, namun diduga proses distribusi BBM subsidi itu tidak sesuai aturan. Bahkan ada indikasi dijual secara komersil kepada pihak lain.
Salah satu petugas SPBU Entrop, Aldi mengaku sudah diarahkan untuk mengisi kendaraan yang memiliki barcode. Jika tidak, maka pemilik kendaraan hanya boleh mengisi 10 liter. Sekaligus juga mengarahkan ke pemilik kendaraan untuk melakukan pendaftaran barcode yang akan dibantu petugas.
“Harga yang mereka jual memang berbeda dari harga SPBU, itu di mana-mana pasti terjadi. Sebab, mereka beli minyak dulu baru dijual kembali, hanya saja seharusnya mereka ini berjualan saat SPBU tutup dan harganya harus diatur oleh Pemda setempat,” kata Ongen
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS), atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
