"Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) seperti Mamberamo Tengah, Puncak, dan Nduga masih memiliki jaringan telekomunikasi yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah tersebut kesulitan dalam me
Faturachman juga mengajak masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri dan mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu meningkatkan perputaran perekonomi
Adapun empat pecahan uang kertas yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/105/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1992, dan masih dapat ditukarkan hingga batas waktu.
Tampilnya UMKM Papua di panggung internasional menandai komitmen berkelanjutan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dalam pengembangan UMKM dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
 Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K., melalui Kasat Binmas Polres Jayapura AKP Yonias Purwanto menyampaikan kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 warga yang antusias memanfaatkan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
  Adapun beberapa hal yang dimaksud diantaranya, gerakan pangan murah, Transaksi Digitalisasi dan CSR. "Terkait inflansi, khususnya harga bahan pokok, dari paparan BI tadi saat ini di Kota Jayapura relatif masih normal," ungkapnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman mengatakan, maksimal penukaran per orang Rp 4.3 juta terdiri yakni pecahan Rp 50 ribu jumlah 30 lembar (bilyet) nominal Rp 1.5 juta, pecahan Rp 20 ribu jumlah 25 lembar nominal Rp 500 ribu, pecahan Rp 10 ribu jumlah 100 lembar nominal Rp 1 juta.
Kepala Kantor Perwakilan BI, Provinsi Papua, Faturachman mengatakan SDA di tanah Papua mempunyai kelebihan tersendiri. Seperti di Provinsi Papua Selatan memiliki potensi lahan yang luas untuk penanaman padi, tebu dan lainnya.
Sedangkan di Provinsi Papua Selatan (PPS) 1.78%, menyusula Provinsi Papua Tengah 3.27%, dan Provinsi Papua Pegunungan berada di luar sasaran dengan inflasi 5.36 % diluar dari yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dijelaskan, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan untuk PDRB di Papua masih dihitung secara gabungan untuk 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.
