Tampilnya UMKM Papua di panggung internasional menandai komitmen berkelanjutan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dalam pengembangan UMKM dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K., melalui Kasat Binmas Polres Jayapura AKP Yonias Purwanto menyampaikan kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 warga yang antusias memanfaatkan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Adapun beberapa hal yang dimaksud diantaranya, gerakan pangan murah, Transaksi Digitalisasi dan CSR. "Terkait inflansi, khususnya harga bahan pokok, dari paparan BI tadi saat ini di Kota Jayapura relatif masih normal," ungkapnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman mengatakan, maksimal penukaran per orang Rp 4.3 juta terdiri yakni pecahan Rp 50 ribu jumlah 30 lembar (bilyet) nominal Rp 1.5 juta, pecahan Rp 20 ribu jumlah 25 lembar nominal Rp 500 ribu, pecahan Rp 10 ribu jumlah 100 lembar nominal Rp 1 juta.
Kepala Kantor Perwakilan BI, Provinsi Papua, Faturachman mengatakan SDA di tanah Papua mempunyai kelebihan tersendiri. Seperti di Provinsi Papua Selatan memiliki potensi lahan yang luas untuk penanaman padi, tebu dan lainnya.
Sedangkan di Provinsi Papua Selatan (PPS) 1.78%, menyusula Provinsi Papua Tengah 3.27%, dan Provinsi Papua Pegunungan berada di luar sasaran dengan inflasi 5.36 % diluar dari yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dijelaskan, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan untuk PDRB di Papua masih dihitung secara gabungan untuk 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.
Jika dicermati, penyebaran uang palsu atau Upal ini awalnya diungkap terjadi di dalam Perspustakaan UIN Makassar dan kini terus berproses. Namun terkait dengan penemuan uang palsu di Sulawesi Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua menyatakan belum mendapatkan informasi beredarnya uang palsu ini hingga ke Papua.
“Selain itu sampai dengan November 2024 kami juga melakukan penarikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan Uang Layak Edar (ULE) mencapai Rp10,68 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp9,6 triliun," ujarnya.
"Kita lihat monitoring hari ini perkembangan Pemilu di AS yang perhitungan sementaranya Trump unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan tentu saja perang dagang berlanjut," ungkap Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11).
