Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekey mengatakan, pemerintah kota masih menunggu kejelasan pengangkatan CPNS maupun P3K bagi 1200 pegawai kontrak di Pemkot Jayapura.
Penghargaan diterima oleh Penjabat Bupati Nduga Edison Nggwijangge yang diserahkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Dr. Otok Kuswandaru di Gedung Aithosa di Wamena, Jumat 1 September 2023.
"Ini memang sengaja kami siapkan karena, saya tidak mau sampai terjadi kekosongan beras ASN, sehingga stok beras memang kami siapkan banyak, " Katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (29/8) kemarin.
“Satpol PP harus melakukan pengecekan ke setiap OPD di luar jam kantor. Jika ada OPD yang bekerja lembur lewat jam 03.00 WIT harus lapor ke Satpol PP supaya bisa dipantau. Lewat jam 05.00 WIT harus off semua, lampu dimatikan dan ASN yang lembur pulang, jangan lagi ada di kantor,”ujarnya.
Kepala Kantor Pos Indonesia Merauke Johanes Kesaulija, yang ditemui media ini mengungkapkan, penyaluran beras bagi ASN ini dilakukan terhitung sejak Januari 2023 yang kontraknya ditanda tangani di Februari 2023.
Penghargaan tersebut diberikan atas apresiasi dari pemerintah daerah terhadap aparatur negara yang memiliki dedikasi tinggi di Pemerintahan Kabupaten Mappi. Pegawai yang menerima penghargaan sebanyak 7 orang. Empat diantaranya ASN dan 3 orang pegawai kontrak daerah.
Pejabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., mengakui, mereka sudah mengajukan pengunduran diri dan juga telah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kota Jayapura terkait dengan status kepegawaiannya di Pemkot Jayapura.
Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot yang ditemui Selasa (22/8) mengatakan, 60 honorer sudah dipanggil dan akhirnya bisa memberikan klarifikasi. Kata dia, dari hasil klarifikasi dan perbaikan, ternyata yang bermasalah adalah registrasi ijazah sehingga dikomunikasikan dengan Dikti.
“Berdasarkan kontrak kami dengan pihak Bulog hingga akhir tahun 2023, kami yakin bisa terealisasi dengan baik, karena sejauh ini tidak ada kendala dalam penyaluran,” jelasnya lagi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Marten Mallisa yang ditemui Senin (21/8) mengatakan, serapan belanja baru mencapai 31 persen atau sekitar Rp 1,6 triliun. Jadi ia pun mengakui jika serapan belanja sangat terlambat.
