Disampaikannya, semua aparat pemerintah sudah diperintahkan terutama dalam menghadapi hari raya kurban untuk waspada dan tetap melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap hewan hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marthen Kogoya menyebutkan penghapusan tenaga honorer merupakan kebijakan nasional, sehingga penerapannya di Papua akan dilaksanakan.
 "Hari ini (kemarin.red) penjabat Walikota mulai bekerja usai dilantik pada jumat lalu, maka dari itu saya mengajak pimpinan OPD, untuk bagaimana bersatu dalam mendukung kepemimpinan penjabat baru ini", tuturnya, senin, (30/5).
Hingga kemarin (29/5) Satya tidak menjelaskan kapan batas akhir pengurusan NIP. Dia mengatakan sampai sekarang proses pengurusan NIP untuk rekrutmen CPNS 2022 terus berjalan. Satya mengatakan setiap instansi yang CPNS-nya mundur, berupaya melakukan penggantian. Sehingga jumlah kursi kosong berkurang dari 105 menjadi 100 kursi.
Untuk itu kata Derek, dalam rangka mengatasi masalah masalah proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di papua. Pemerintah daerah di Provinsi Papua melaksaakan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kompotensi bagi para pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama dan para pemangku jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.
Terkait dengan instruksi Presiden tersebut, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Papua, dr Silwanus Sumule menyampaikan, Provinsi Papua tetap mengikuti keputusan pemerintah pusat.
Jangan sampai melakukan perbuatan yang justru memalukan dan tidak sesuai dengan ajaran Kristus yakni melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berkelahi dengan istri dan anak-anak, menjadi pelaku korupsi. Mabuk-mabukan, berselingkuh dan tidak disiplin, selalu terlambat. Sebagai ASN Katolik, lanjut Uskup, harus salalu peduli terhadap sesama, saling mengasihi seperti Yesus Kristus selalu mengasihi umat-Nya tanpa batas.
Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan, S.Sos, M.Pd, memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Merauke terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada dan mampu menciptakan kedamaian sehingga sampai sekarang ini tercipta kedamaian dan kerukunan di Kabupaten Merauke.
 "Dari hasil sidak tadi ada beberapa ASN kita yang sudah berapa tahun tak masuk kerja, karena ada sesuatu hal dan sudah ditegur sudah diberikan peringatan tapi masih belum aktif bekerja," ujar Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. Rustan Saru kepada wartawan Rabu (11/05).
