Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Provinsi Papua, Anni Johana Rumbiak menyampaikan, dalam sistem informasi kepegawaian tahun 2023. Menitikberatkan pada implementasi pengaturan BKN Nomor 3 tahun 2023.
 “Kita (ASN) harus menjaga netralitas kita sebagai aparatur negara. Kita tidak boleh berpihak mendukung si A atau si B. Kita dilarang untuk bermain politik. Mari kita jaga netralitas kita,” pesan Pj Bupati Marthen Kogoya saat memimpin apel gabungan di Lapangan Merah Putih Karubaga, Rabu (25/10).
asalah kedisiplinan pegawai yang berdinas di Kantor Walikota Jayapura kembali disentil oleh Asisten II Setda Kota Jayapura, Widy Hartanti. Pasalnya, tidak sedikit pegawai di Pemkot Jayapura itu, yang dinilai kurang disiplin terutama pada saat mengikuti apel pagi setiap Senin.
  Dalam sambutannya, Pj Gubernur Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa tugas berat sudah menanti Derek. Namun, mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun Pemilu 2024 mendatang menjadi salah satu fokus yang mesti menjadi perhatian utama, demi terciptanya Pemilu yang kondusif di wilayah Papua.
Mereka dikerakan untuk mendata ASN, khususnya para guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah di TK, SD, SMP, SMA , SMK yang ada di lima distrik se-kabupaten Yalimo dan juga ASN di lingkungan  Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jayawijaya, Salman, SH. MH, usai penyerahan mengatakan, aset tersebut merupakan aset Pemda yang sampai sekarang masih dikuasai oleh pihak ketiga, dimana pihak ketiga itu didominasi oleh pensiunan ASN Pemda Jayawijaya.
Bupati Kabupaten Yalimo Dr. Nahor Nekwek,SPD.MM bertindak selaku penerima apel pegawai di lingkungan pemda Kabupaten Yalimo pada Senin (16/10) yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Yalimo. Apel pegawai yang diikuti oleh para assisten sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta para pegawai di lingkungan Pemda Yalimo.
Dia menuturkan, bahwa kedisiplinan dan kinerja harus menjadi catatan bagi setiap ASN secara pribadi. Sebab ASN ada karena masyarakat."Kita hadir di sini oleh karena adanya masyarakat yang perlu kita layani. Sehingga Bapak Bupati meminta kepada seluruh ASN untuk memberikan pelayanan terbaik. Serta disiplin," ungkap Edy Buntan.
"Dari 817 yang dinyatakan lulus untuk menjadi CPNS dan harus melakukan ujian CAT ada 35 orang tidak ikut terdiri 4 orang meninggal dunia dan 31 tanpa keterangan,"ucapnya di Gunung merah Sentani, Senin (16/10)kemarin.
 Nantinya setelah pemerintahan Belanda meninggalkan Irian Barat (Papua) barulah pemerintah Indonesia masuk dan mengambil alih perusahaan tersebut yang kemudian menggantikan nama menjadi Perusahaan Negara Irian Bhakti.
