‘’Kemarin kami sudah lakukan koordinasi dengan jajaran Pemprov Papua Selatan dan jajaran Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Papua Selatan. Hari ini dengan Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu kabupaten di Papua Selatan. Kita mau melakukan evaluasi terkait dengan Pemilu kemarin dan juga bagaimana langkah-langkah antisipasi kita untuk menghadapi Pilkada 2024 khususnya dalam konteks menjaga netaralitas ASN,’’ katanya.
Dari surat edaran tersebut, ditetapkan hari libur resmi dan cuti bersama di wilayah Provinsi Papua diantaranya, Senin 1 April Paskah hari kedua. Senin 8 April hungga 15 April cuti bersama Idul Fitri.
Terkait dengan pelantikan eselon 2, Marthen menyebut sementara masih berproses. Sebab, para Pj Gubernur maupun Pj Walikota dan Pj Bupati tidak bisa melantik secara langsung. Melainkan ada mekanisme yang harus diikuti dan atas seizin dari Mendagri.
Menurut dia, pihaknya memprioritaskan pendistribusian kendaraan dinas itu kepada OPD yang telah membantu pelaksanaan penertiban aset daerah itu. “Jadi masih ada 103 kendaraan hasil penerbitan aset di DPR Papua, di mana kendaraan tersebut belum didistribusikan karena menunggu penyerahan kepada Gubernur Papua,” ujarnya lagi.
Uji Kompetensi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan dihadiri langsung Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II, Agustinus Fatem beserta staf.
Rapami menjelaskan, rekomendasi tersebut telah dikeluarkan bupati Merauke tersebut sekitar 3 minggu lalu. Dimana 68 dikeluarkan rekomendasi, dengan catata 67 satu rekomendasi sedangkan 1 orang lainnya rekomendasi sendiri.
Nattan menyinggung ketidakberesan semisal adanya dugaan praktek nepotisme. Ia menyebut ada konspirasi. “Anak Pj Sekda yang jauh di bawah kami bisa menempati posisi jabatan sekretaris BKD dan saat ini Plt BKD, ini apa lagi kalau bukan nepotisme. Kami minta ini semua dirombak lagi, dicek lagi,” bebernya.
Beragam tuntutan disampaikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) saat melakukan aksi demo, yakni meminta KPK menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2022, atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya paham ada sebagian ASN yang keberatan atau kecewa karena pejabat atau figur yang dilantik tidak sesuai dengan harapan mereka. Kekecewaan tersebut dimungkinkan lantaran pejabat sebelumnya sudah bekerjasama dengan baik atau pelayanannya selama ini baik namun tiba tiba diganti tanpa ada penyampaian dan lainnya,” jelasnya.
Selain mengapresiasi kebijakan baru itu, Pekey juga menekankan soal pentingnya peran kerjasama antara suami dan istri atau bapak dan ibu pada saat cuti tersebut. Dia mengingatkan, agar cuti bagi seorang suami itu semestinya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama membantu istri pasca proses persalinan itu berlangsung.
