"Dari laporan masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka diketahui kehadiran ASN mencapai 87 persen di hari pertama masuk kantor setelah libur lebaran," katanya di Jayapura, Selasa.
Mantan Rektor Uncen Jayapura ini, menjelaskan bahwa libur dan cuti bersama menjalang dan setelah hari raya Idul Fitri sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi.
Plt Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut penyampaian aspirasi merupakan hal biasa dan hak setiap warga negara. Sebab, dijamin dalam Undang Undang yaitu menyampaikan pendapat di depan umum.
Menurut Debora, proses tender proyek di lingkungan Pemprov Papua saat ini seluruhnya melalui layanan pengadaan secara elektronik. Dimana tahap pertama, BPBJ Papua sudah mengirim ke seluruh perangkat daerah di provinsi untuk melakukan penginputan rencana umum pengadaan (RUP).
Lebih lanjut dikatakan bahwa korban langsung dibawa RSUD Dekai guna mendapat pertolongan medis namun saat dirujuk ke Jayapura menggunakan pesawat Adven (NGI) sekitar pukul 11.20 WIT, nyawanya tak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan dari bandara ke rumah sakit Yowari Sentani.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, ada 1800 hingga 2000-an orang di Pemkot Jayapura yang masih terdata sebagai tenaga honorer. Sehingga mereka inilah yang akan diangkat melalui formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2024 ini.
“Saya pikir untuk pemberian parcel sudah ada larangan, itu sudah dari beberapa tahun yang lalu, sudah tidak ada lagi parcel. Tidak boleh lagi ada. Dari swasta ke pejabat, ataupun dari bawahan untuk atasan. Itu sudah tidak ada lagi. Dan itu sekitar sudah 5 atau 6 tahun lalu kita sudah dilarang," kata Frans Pekey, Kamis (4/4).
Karena itu, dia berharap TPP yang dibayarkan untuk khusus di Maret ini dapat memberikan semangat dan motivasi lagi bagi seluruh aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Jayapura untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ASN sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ASN.
”Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,10 persen dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Direktur Utama Intra Publik Mauli Fikr dalam keterangan tertulisnya.
Seorang Satpol PP mengatakan gembok dibuka sekira pukul 09:00 WIT. Dimana saat itu sudah tak ada lagi massa. “Dibackup Polisi, kami membika gemboknya sekira pukul 09 : 00 WIT,” ucap Satpol PP tersebut kepada Cenderawasih Pos.
