Maria Tegai, perwakilan perempuan dalam demo Forum ASN Provinsi Papua, di hadapan wartawan, dirinya menyampaikan kekesalannya terhadap kepemimpinan Pj Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Papua.
  "Benar, tadi pagi (Minggu) sekira Pukul 08.00 WIT, dia (VJ) datang menyerahkan diri. Pengakuannya ia tertekan dan kian terbatas pergerakannya lantaran menjadi buronan akibat aksi bejadnya terhadap korban Mawar (16) yang masih berstatus pelajar," ucap Pombos.Â
Kepala Dinas Badan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BPSDA) Provinsi Papua, Ariyoko A.F. Rumaropen menjelaskan terkait dengan upaya Gubernur Papua, menjadikan BPSDA sebagai lembaga pengembangan sumber daya aparatur sipil yang terakreditasi oleh pemerintah pusat.
 Di bawah tenda di halaman Kantor Gubernur Papua, terlihat sejumlah ASN tersebut berkumpul, berdiskusi, makan-minum sambil karaoke serta mendengarkan alunan musik yang dipasang, dibawa tenda berwarna Merah Putih yang bertulis Kementerian Sosial (Kemensos).
"Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah, dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945," ungkap Tito Karnavian.
 Demo damai yang dilakukan solidaritas ASN ini masih berkaitan dengan proses pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov yang dinilai terjadi nepotisme dan tidak memperhatikan keberpihakan pada OAP, serta sejumlah masalah yang terjadi di Provinsi Papua.
 Nerlince menyampaikan, sesuai dengan undangan MRP tertera, Selasa (23/4) membahas berbagai macam agenda seperti, yang pertama mengenai isu-isu yang berkembang di Papua dan di kota Jayapura, kemudian yang kedua tentang keuangan MRP, dan yang ke tiga tentang kerja siklis. Nerlince menegaskan ASN harus kerja sesuai dengan aturan atau mekanisme yang ada dalam MRP.
  Dari sepanduk yang dibawa para pendemo, tertulis berbagai tuntutan, diantaranya yakni Meminta Pj Gubernur segera keluarkan SPTJM Non ASN pemprov Papua, kemudian meminta segera umumkan data Non ASN yang terdata dalam database Menpan dan mendata Honorer yang belu terdata pada database Menpan, terus meminta kepada Kapolda papua agar mengusut tuntas data Honorer siluman di Pemprov Papua, dan juga terakhir segera mengeluarkan Honorer siluman dalam pengangkatan, EX THK ll.
  Karena itu, sebagai penggantinya PJ Walikota Jayapura itu, telah mengambil kebijakan agar TPP bagi setiap aparatur sipil negara di Kota Jayapura itu dibayarkan secara utuh khusus untuk bulan Maret tahun ini.
Ribuan aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Jayapura kembali berkantor usai menjalani libur panjang lebaran selama lebih dari satu minggu belakangan ini. Di hari pertama masuk kantor penjabat Walikota Jayapura mewajibkan semua pegawai dan ASN mengikuti apel gabungan pada hari perdana pasca libur panjang itu.
