Setelah tiba di Bandara udara Sentani tepat pada pkl 08:00 WIT, ABR-HARUS sapaan akrab walikota dan wakilwalikota baru Kota Jayapura itu disambut ribuan masyarakat, setelah beberapa menit kemudian ABR-HARUS diiringi oleh ribuan masyarakat tersebut menuju Kantor Walikota.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan dalam memasuki pelaksanaan ibadah umat Islam pada Ramadhan 1446 Hijriah yang dimulai pada hari Sabtu, 1 Maret 2025, maka dengan ini ditetapkan kembali penyesuaian jam kerja dan jam pelayanan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke Salvianus Laiyan, SH, ditemui media ini mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk tehnis penerapan 3 hari kerja yang sudah diumumkan Presiden Prabowo Subianto itu.
Sebab menurut Kapisa, untuk belanja pegawai diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang bebas dan juga menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk TPP. “Puji Tuhan untuk hak-hak pegawai masih dalam konteks yang normal, bagian ini yang saya mau pastikan,” ucapnya.
“Selama hampir satu tahun, kita telah menjalani perjalanan bersama, bekerja sama membangun Biak Numfor. Dalam minggu terakhir kepemimpinan saya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin. Saya juga memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama saya bertugas,” ungkapnya.
Dikatakan, beberapa kajian menunjukkan bahwa ketika orang lebih rileks bekerja dia lebih produktif, lebih kreatif dan inovatif. Karena itu, wacana ini salah satu latar belakangnya adalah ketika ASN bekerja dari tempat lain, itu menjadi lebih produktif, maka tentu saja ada dampak ikutanya.
Pamitan di Auditorium Lantai II Kantor Bupati Merauke itu dihadiri lebih dari 1.000 ASN dan honorer. Sedangkan pejabat yang hadir mulai dari Sekda Yermias Paulus Ruben Ndiken, para Asisten, staf asli, para pimpinan OPD, kepala bidang, kepala seksi dan para staf serta honorer.
Diketahui, APBD Provinsi Papua Tahun 2025 sebesar Rp 2,7 triliun. Dengan pemangkasan yang dilakukan, maka postur anggaran pendapatan belanja daerah mau tidak mau harus dilakukan refocusing kembali. Banyak juga pegawai yang mulai cemas jangan sampai imbasnya adalah dirumahkan. Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong membenarkan terjadi pemangkasan sekitar Rp 250 miliar.
Penutupan kantor tersebut masih berlanjut meskipun kepala Biro Hukum Pemprov Papua Pegunungan telah memberikan penjelasan dan jawaban dari PJ Gubernur via selulernya terkait dengan masalah pelantikan pejabat Eselon III dan IV, Skor Standar Minimal test CASN kemarin dan wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen yang ditolak.
Selain itu, Pj juga menyampaikan agar seluruh jajaran Pemkot Jayapura senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, karena dengan berlaku disiplin dan tertib dalam melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, akan membuahkan hasil yang lebih baik dan maksimal, demi terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan di Kota Jayapura.
