Hal ini dikemukakan Johannes lantaran beredar informasi di tengah-tengah jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Mimika bahwa dirinya akan melakukan mutasi jabatan.
"Harus ada pencegahan, penanganan, Karena itu adalah salah satu tugas dari pemerintahan salah satu pelayanan Dasar atau urusan wajib. Oleh karena itu teman-teman yang selama ini berkolaborasi, dengan mitra-mitra kita yang di luar ataupun dinas-dinas terkait sudah bagus dan terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan," ujarnya.
Selain itu, Setiyo meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola pungutan penerimaan juga memperhartikan realisasi penerimanya. Sebab antara pendapatan dan belanja harus berimbang.
Adapun seleksi Sekda ini sebelumnya telah memasuki tahap akhir pada April 2024 lalu. Pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang mengikuti seleksi yaitu Abraham Kateyauw, Michael Rooney Gomar, Yohana Paliling dan Ronny Maryen.
“Kita jadi tuan rumah untuk MTQ se-Papua, MTQ yang ke 30. Sebagai tuan rumah kita harus betul-betul menunjukkan sikap kita sebagai tuan rumah yang baik,” terang Johannes di hadapan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam apel.
Menurut dia, hal itu tentunya sesuai aturan dan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh ASN itu sendiri. Dimana di awal pengabdian setiap ASN sudah menandatangani surat perjanjian untuk siap ditempatkan di mana saja dalam kapasitasnya sebagai ASN
Walilo mengaku jika pihaknya baru mendapat surat dari KPU RI tentang pemberitahuan terkait dengan ASN yang berencana maju sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur juga calon walikota dan wakil walikota serta calon bupati dan wakil bupati.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayapura Herald J Berhitu mengatakan, untuk saat ini pemanfaatan aplikasi IKD masih didominasi di kalangan ASN Pemkab Jayapura dan perbankan. Sedangkan pihak lain memang belum banyak yang memanfaatkan aplikasi IKD.
“Kami juga sangat berharap agar para peserta Pemilukada melalui partai politik pengusung nantinya juga dapat menjaga kestabilan keamanan dan mengkondisikan para pendukungnya agar tidak bertindak diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rumasukun.
Karena itu, dia berharap ASN di Kabupaten Jayapura tetap berada pada posisi netral dan biarkan proses dan tahapannya berjalan seperti biasa sesuai dengan prosedurnya dan tahapannya. Namun demikian, dia juga mengakui semua punya hak untuk memilih terutama yang sudah berusia di atas 17 tahun, termasuk ASN.
