"Tentu apa yang selama bertahun-tahun kita kerjakan bersama tidak bisa dikatakan telah paripurna, tidak pula dapat dikatakan sempurna. Untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang semakin prudent, efektif, dan berkerakyatan, kiranya para pengelola keuangan negara ke depannya terus selalu mengedepankan kompetensi, kecakapan, dan yang paling penting, kejujuran," ujarnya.
"Jadi ini dulu dikelola oleh Pemerintah Kota Jayapura termasuk aset-asetnya, jadi karena adanya aturan baru tersebut bahwa seluruh personel, aset dihibahkan atau diserahterimakan kepada pemerintah pusat selaku pengelola terminal tipe A," jelas Kepala BPTD Papua, Endy Irawan kepada Cenderawasih Pos
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia John Wempi Watipo di Merauke kepada media ini mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui PUPR untuk 4 DOB tersebut sebesar Rp 11,3 triliun di tahun 2022.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
Bupati Romanus Mbaraka menjelaskan bahwa selama ini selain bantuan yang bersumber dari APBN (Pusat) juga bantuan diberikan lewat pemerintah daerah lewat APBD. Namun bantuan yang diberikan tersebut harus mampu dikelola petani dengan baik. Dipelihara dengan baik sehingga bisa awet.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Moudy Hermawan menjelaskan selain program Papua sehat, pihaknya telah menyalurkan Papua Cerdas sebesar Rp1,02 triliun dan Papua Produktif sebesar Rp 5,37 triliun.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan dukungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang mana pihaknya memfasilitasi khusus pendanaan pada Pemilukada.
Gubernur mengatakan, fokus APBN 2024 yakni memperbaiki kualitas sumber daya manusia SDM dengan menghapus kemiskinan ekstrem. Selain itu, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Sekretaris Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi, menyampaikan peran APBN selain digunakan untuk mendukung pembangunan, juga diberikan untuk bantuan kemanusiaan bagi Palestina.
