Menanggapi rencana penurunan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah akan mengupayakan penambahan dana Otsus Papua pada 2026 hingga kembali ke angka Rp12 triliun, apabila terdapat penghematan Anggaran Pendapatan
Menanggapi kondisi ini, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebut tantangan ini tidak bisa disikapi dengan rutinitas birokrasi, tetapi dengan keberanian untuk berinovasi dan menata ulang
Menurut Kresna, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga pemilik aset produktif. "Hingga Agustus 2025, jumlah investor pasar modal di Papua tercatat mencapai 114.401 orang di mana dari jumlah
Menurut Dosen Tetap Magister Manajemen STIE Port Numbay Jayapura dan Ketua Komite Integritas Akademik STIE Port Numbay Jayapura, John Agustinus bahwa langkah-langkah kebijakan perlindungan sosial yang akan ditempuh pada
 Pelaksanaan sekolah rakyat telah masuk dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Kata Paskalis, pertama terkait dengan mekanisme implementasi, bagimana dengan daerah otonom baru. Provinsi baru ini baru lahir dan semangat tiba-tiba dicabut, ibarat masih membutuhkan inkubator. Perlu ada kejelasan detai
Terhadap itu, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Papua, Papua Barat dan Maluku (Papabrama), Raden Aariyo Bisawarno mengatakan ada strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Apalagi setelah adanya refocusing anggaran.
Walikota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan pelaksanaan HUT kali ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
 Musrembang tersebut dilakukan di Kampung Bukisi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura dengan mengangkat tema, "Pemantapan pelayanan masyarakat berbasis distrik, dengan didukung oleh pemberdayaan masyarakat adat, dan pengembangan kampung adat, serta pelestarian lingkungan dan sumber daya alam dalam tatanan sosial yang ramah".
Diantara 481 kepala daerah, Walikota Jayapura, Abisai Rollo juga ikut dalam kegiatan retreat yang berlangsung selama satu minggu tersebut. Pembekalan kepala daerah ini ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri. Para kepala daerah pun sudah diwajibkan untuk membawa seragam Satpol PP hingga seragam komponen cadangan (Komcad).
