Kondisi medan yang sangat berat ditambah biaya yang harus disiapkan juga tak main - main. Untuk satu pendaki membutuhkan dana yang terkadang di luar nalar untuk satu pendakian. Pendaki yang serius harus menyiapkan dana puluhan bahkan ratusan juta untuk bisa mencicipi puncak yang diselimuti es abadi tersebut.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan, terkait dengan permintaan para petani untuk memberikan pendampingan kepada mereka lantaran dalam kunjungan kerja kelompok tani yang ada di beberapa tempat seperti di Hubikiak, musatfak dan beberapa tempat lainnya mengeluhkan tidak adanya tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL)
Kami harapkan Bamuskam di kampung sudah mendapatkan dokumen rencana penggunaan anggaran di setiap tahapan. Terutama di penggunaan tahap 2 ini dan tahap 3 nanti. Itu diawasi supaya dipahami bahwa belanja anggaran ini ke mana-mana saja," kata Makzi L. Atanay
Pj. Walikota Christian Sohilait mengapresiasi aparat pemerintah Kampung Tobati yang sudah membangun kantor kampung yang lebih representatif. Kantor kampung yang dibangun dengan luas bangunan 26 meter persegi itu diharapkan dapat menjadi tempat atau wadah bagi pemerintah kampung untuk memberikan pelayanan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kampung itu.
Hal ini seiring dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp 2,701 triliun, dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp 2,505 triliun sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 2,701 triliun.
Dia merincikan empat paket pekerjaan itu yakni, paket penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Jayapura, dengan pagu dana senilai Rp 1,6 miliar. Jenis kontraknya multiyears yang dibebankan pada dua mata anggaran APBD Perubahan 2024 dan APBD induk 2025.
"Proses pekerjaan atau pengadaan kontraknya sudah jalan belum, kalau sudah progresnya seperti apa, nanti daya serap dilihat dari situ. Kalau daya serap sudah 50 persen, kenapa belum ditagih, nah kita lihat progresnya begitu," ujarnya.
Tak hanya itu Belanja Daerah Pada Tahun 2025 juga alami penurunan sebesar Rp 2,701 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp 1,554 Triliun atau 36,53 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 4,256 Triliun.
Pada rapat tersebut sebelumnya dilakukan penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terhadap Raperda APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025, dan kemudian dilanjutkan mendengarkan Jawaban Pj Gubernur Papua terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terkait Raperdasi APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025.
Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut hasil dari finalisasi pembahasan rapat Badan Anggaran DPR Provinsi Papua bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemerintah provinsi Papua dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
