Triwarno minta setiap pimpinan OPD harus bisa membuat sebuah inovasi dalam bekerja. Setiap OPD tidak boleh malas tahu dan bekerja secara monoton. Tentunya dengan membuat sebuah inovasi, maka OPD tersebut akan lebih maju dan berkembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat tentu akan puas mendapatkan pelayanan dari OPD tersebut.
  "Saat ini sudah masuk pada minggu ke-4 di bulan Oktober, artinya anggaran kita di tahun 2023, sedikit lagi akan berakhir, sehingga program dan kegiatan yang sudah dicapai oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, Minggu lalu kita sudah laksanakan monitoring meja triwulan ketiga. Terima kasih kepada OPD-OPD yang sudah mencapai target penyerapannya. Baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan yang lebih dari 75 persen," kata Widy Hartanti, Rabu (15/10).
Sekda mengungkapkan, penyerapan anggaran jika bisa dilakukan dengan baik sesuai target, tentu menandakan bahwa OPD bisa bekerja dengan baik. Namun jika tidak bisa mencapai target, tentu perlu dipertanyakan kendala apa yang dihadapi, sehingga menjadi perhatian pimpinan daerah dengan memberikan solusi.
Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos, M.Pd yang juga sebagai Ketua Harian KPA Kabupaten Merauke mengaku prihatin dengan dukungan peganggaran terhadap penanganan HIV di Kabupaten Merauke. Disisi lain, jumlah pengidap HIV-AIDS di Kabupaten Merauke dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukan trand kenaikan.
"Untuk tahapan kita menuju Pemilu serentak 2024, kita baru lakukan koordinasi dan komunikasi. Kalau membuat acara atau pertemuan belum dilakukan karena terkendala administrasi atau pendanaan yang memang belum ada, sehingga kita tetap lakukan komunikasi dan koordinasi saja,"ungkapnya saat ditemui wartawan Cenderawasih Pos di Sentani, Senin (16/10) kemarin.
‘’Dua bulan merupakan waktu paling efektif bagi OPD dalam menjalankan semua program kerja di tahun ini,’’ungkapnya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (9/10).
Diakui, untuk internal Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 45 miliar dari APBD induk 2023, yang disetujui TAPD Kabupaten Jayapura dari usulan sebelumnya Rp 54 miliar.
nggaran Belanja Tambahan (ABT) Pemerintah Kota Jayapura tahun 2023 mengalami kenaikan senilai 10% dari total APBD induk 2023Â atau sebesar Rp 169.856.879.476.70. Dengan adanya kenaikan tersebut maka APBD perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2003 menjadi Rp1.725.942.902.034.70.
 Sebelumnya, Presiden Jokowi memperlihatkan kekecewaannya akibat temuan terkait alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah (APBD) untuk pengentasan stunting yang tidak tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Jayapura secara resmi menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023, di lapangan apel Kantor Bupati Jayapura, Senin (16/1) kemarin.Â
