Pihaknya optimis 31 Desember bisa tercapai 90 persen bahkan lebih. “Untuk 100 persen saya rasa tidak, sebab masih ada pekerjaan sisa yang harus diselesaikan. Kalau sudah mencapai 90 persen itu luar biasa,” kata Walilo.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Moudy Hermawan mengungkapkan, alokasi pagu DIPA tahun 2025 untuk satuan kerja Kementerian/Lembaga yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan sebesar Rp 2,12 triliun yang tersebar di 104 Satker pada 29 kementrian dan lembaga yang ada di Papua Selatan.
Valentinus mengatakan bahwa hingga tutup buku tahun 2024 serapan anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika dapat mencapai angka 75 hingga 80 persen. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan lelang untuk pekerjaan-pekerjaan di tahun 2025 mulai Desember 2024 ini.
Pemkot Jayapura akan membuat simulasi ulang di sejumlah sekolah. Misalnya ada satu PAUD, ada satu SD, ada satu SMP, ada satu SMA SMK di setiap distrik. Teman-teman bidang sudah memberikan data jumlah peserta didik
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun tambahan pegawai sebesar 1.121 untuk CPNS dan 1.200 untuk PPPK ini akan mendukung peningkatan layanan pemerintah, hal tersebut belum diimbangi oleh peningkatan alokasi anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
Ramses menyampaikan jika setiap minggu, asisten terkait sesuai dengan bidangnya melakukan evaluasi terkait daya serap anggaran. Diharapkan di November sudah bisa di angka 85 persen.
Hanya saja meski anggaran Port Numbay Sehat telah habis, namun Plt Direktur RSUD Jayapura, dr Aaron Rumainum mengaku pihaknya masih menerima pasien rujukan dari Kota Jayapura. Hanya saja, ada ketentuan yang berlaku.
Dia menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan, karena sering ditundanya pelantikan pejabat definitif atau kepala dinas di kantor dinas tersebut, setelah dinas itu dibentuk berdasarkan aturan sejak Januari 2024.
Menurut Sohilait, Kota Jayapura merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam melaksanakan percepatan penurunan malaria.
