"Kita sudah dorong seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jayapura untuk menggenjot realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan keuangan di masa akhir tahun 2023,"ungkapnya, Senin (6/11) kemarin.
Penjabat Sekda kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta semua organisasi perangkat daerah di kota Jayapura supaya memaksimalkan waktu yang tersisa ini untuk mempercepat proses penyerapan anggaran di masing-masing OPD.
Dengan rincian realisasi kata Jeri, untuk belanja operasinal sebesar 81,07 persen. Dengan realisasi fisik 41,12 (untuk kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan serta kegiatan kegiatan yang bersifat non fisik).
Triwarno minta setiap pimpinan OPD harus bisa membuat sebuah inovasi dalam bekerja. Setiap OPD tidak boleh malas tahu dan bekerja secara monoton. Tentunya dengan membuat sebuah inovasi, maka OPD tersebut akan lebih maju dan berkembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat tentu akan puas mendapatkan pelayanan dari OPD tersebut.
"Saat ini sudah masuk pada minggu ke-4 di bulan Oktober, artinya anggaran kita di tahun 2023, sedikit lagi akan berakhir, sehingga program dan kegiatan yang sudah dicapai oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, Minggu lalu kita sudah laksanakan monitoring meja triwulan ketiga. Terima kasih kepada OPD-OPD yang sudah mencapai target penyerapannya. Baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan yang lebih dari 75 persen," kata Widy Hartanti, Rabu (15/10).
Sekda mengungkapkan, penyerapan anggaran jika bisa dilakukan dengan baik sesuai target, tentu menandakan bahwa OPD bisa bekerja dengan baik. Namun jika tidak bisa mencapai target, tentu perlu dipertanyakan kendala apa yang dihadapi, sehingga menjadi perhatian pimpinan daerah dengan memberikan solusi.
Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos, M.Pd yang juga sebagai Ketua Harian KPA Kabupaten Merauke mengaku prihatin dengan dukungan peganggaran terhadap penanganan HIV di Kabupaten Merauke. Disisi lain, jumlah pengidap HIV-AIDS di Kabupaten Merauke dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukan trand kenaikan.
"Untuk tahapan kita menuju Pemilu serentak 2024, kita baru lakukan koordinasi dan komunikasi. Kalau membuat acara atau pertemuan belum dilakukan karena terkendala administrasi atau pendanaan yang memang belum ada, sehingga kita tetap lakukan komunikasi dan koordinasi saja,"ungkapnya saat ditemui wartawan Cenderawasih Pos di Sentani, Senin (16/10) kemarin.
‘’Dua bulan merupakan waktu paling efektif bagi OPD dalam menjalankan semua program kerja di tahun ini,’’ungkapnya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (9/10).
Diakui, untuk internal Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 45 miliar dari APBD induk 2023, yang disetujui TAPD Kabupaten Jayapura dari usulan sebelumnya Rp 54 miliar.
