DAU block grand ditransfer setiap bulan, dengan persyaratan harus menyampaikan laporan belanja pegawai di tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian DAU spesifik grand, terdiri dari DAU P3K disalurkan dua tahap, DAU kelurahan disalurkan dua tahap, tahap I 50% dan tahap II, 50%. Kemudian DAU pendidikan, DAU kesehatan, DAU Pekerjaan Umum disalurkan dalam tiga tahap, yaitu 30%, 45% dan 25%.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Untuk Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) sebelumnya telah dilalui dengan Forum Perangkat daerah selama sehari, yang mana forum ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program.
Dikatakan Max, dengan besarnya anggaran yang turun ke kampung, maka harus berdampak kepada masyarakat dan membawa perubahan sesuai dengan potensi potensi yang ada di kampung masing masing. “Baik itu potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya,” kata Max.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
"Kami mengharapkan kepada alat-alat kelengkapan dewan yang dibentuk dalam panitia kerja DPRD dapat mengkaji, membedah, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Pj Wali Kota Jayapura," tegasnya.
Bahkan selain anggaran kondisi kantor juga belum mendukung untuk digunakan bekerja. Kursi dan meja di masing – masing ruangan belum disiapkan. Ia khawatir jika persoalan ini tidak disikapi maka ada banyak agenda ataupun program yang bakal terganggu atau batal dilakukan. Iapun mengusulkan penambahan anggaran dengan nominal sekitar Rp 54 miliar.
Oktovianus menjelaskan, program padat karya yang dilaksanakan tahun ini diantaranya pembangunan infrastruktur jalan tailing di distrik, serta timbunan-timbunan di sejumlah sarana prasarana tempat peribadatan, sekolah hingga kesehatan. Pemerintah Distrik Miktim juga melalui program itu akan membangun kantor-kantor lurah.
Karena itu, dia berharap setiap kampung segera melaksanakan kegiatan-kegiatan di kampung sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena sesuai dengan kesepakatan bahwa setiap kampung harus menyelesaikan APBKam-nya 1 tahun anggaran sampai dengan Desember nanti.
Hanya saja yang perlu dilihat kembali mengenai keinginan dari orang tua, yang kadang-kadang ingin melaksanakan kegiatan tersebut di hotel ataupun di gedung di luar sekolah. "Kalau dari saya instruksi itu bagus juga, kita coba lakukan, tetapi itu semua kan tergantung pada orang tua siswa," kata Anton Djoko.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan kehadiran Kemendagri untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi tentang penyediaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai ketentuan, Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.
