Kerjasama tersebut bukan dalam bentuk fisik, tapi IUWASH Tangguh membantu PT. AMJ dalam bentuk materi berupa pendampingan ataupun pelatihan terkait sistem kerja tukang ledeng.
Dia mengatakan kejadian kehilangan meteran air yang dilaporkan itu terjadi di Distrik Muara Tami ada lima kasus dan di Jayapura utara 2 kasus. Dari laporan petugas di lapangan meteran air itu kemudian dicopot untuk diambil kuningan yang ada pada meteran tersebut.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Air Minum Jayapura (AMJ) Robongholo Nanwani (Perseroda) Entis Sutisna bahwa dari total 38.596 pelanggan, tercatat masih ada Rp 28,4 miliar tunggakan yang tak tertagih.
Kedua, DAMIU wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang. Ketiga, DAMIU wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.
Dia mengatakan, sementara pertambahan jumlah penduduk saat ini semakin tinggi, di Kota Jayapura sudah mencapai 400.000 jiwa, sementara di Kabupaten Jayapura sudah mencapai angka 300.000 jiwa. Di satu sisi selama 20 tahun terakhir ini PDAM belum ada penambahan sumber air baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Dia mengakui, pengusaha air galon atau air isi ulang di kota Jayapura sejauh ini sangat banyak. Pemerintah kota Jayapura melalui Dinas Kesehatan terus melakukan pengawasan di lapangan sesuai dengan prosedur yang berlaku di mana pemeriksaan itu dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun.
Untuk tahun 2024 ini sudah ada 2 item (AMIU) yang dilakukan sampling oleh BBPOM Jayapura. Dari hasil sampling parameter kimia dan mikro biologi semuanya memenuhi syarat dengan begitu, maka kedua item Amiu ini layak dikonsumsi oleh masyarakat.
Abisai bersyukur karena PT AMJ bisa melihat langsung dan menghitung peluang untuk pendistribusian. "Tadi kami diskusi dan ternyata bisa. Tinggal kami hitung berapa anggaran yang dibutuhkan termasuk berbicara dengan masyarakat adat disekitar sini juga," kata Abisai.
Robert mengatakan, pada proyek tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mimkka telah menghabiskan sekitar Rp200 miliar. Lalu, untuk penyelesaiannya bergantung pada nilai anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Dia mengatakan ada beberapa aset milik PDAM yang sengaja dirusaki oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terutama terkait dengan sambungan ilegal dan juga pembayaran rekening air daripada pelanggan yang terkesan tidak bertanggung jawab.
